Sisa APBD Kabupaten Bekasi Rp 1 Triliun, DPRD Minta Pejabat yang Tak Serap Anggaran Disanksi Tegas

DPRD Kabupaten Bekasi menilai penyerapan anggaran tak maksimal membuat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) pada APBD Kabupaten Bekasi 2019 mencapai Rp 1 triliun.

"Seharusnya tidak boleh SILPA itu tinggi capai Rp 1 triliun."

"Artinya banyak program kerja yang telah direncanakan tidak berjalan dengan baik," kata Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha, Kamis (16/1/2020).

• Sebut BAP Disusun dengan Menebak, Kivlan Zen Minta Wiranto dan Tito Karnavian Hadir ke Persidangan

Oleh karena itu, Aria meminta Bupati Bekasi tegas terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang penyerapan anggarannya selalu lemah setiap tahun.

"Pemerintah harus tegas mulai dari perencanaan hingga penyerapan anggaran di setiap OPD."

"Kalau sudah direncanakan kegiatan kenapa dikembalikan lagi, artinya tidak dijalankan dengan baik," ujarnya.

• VIDEO Anyar Ungkap Pesawat Ukraina Ternyata Ditembak Dua Rudal Iran dengan Jeda 30 Detik

Selama ini, kata dia, porsi anggaran terbesar masih terus dipegang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dinas yang bertugas pada pembangunan infrastruktur itu mendapat anggaran Rp 727.083.439.000, terbesar dari OPD lainnya.

"Tapi penyerapan anggarannya terendah dari OPD lainnya."

• Pesan Lulung kepada Massa Kontra Anies Baswedan: Lu Enggak Betah Tinggal di Jakarta? Ya Sudah Pergi!

"Padahal, banyak sekali kita lihat infrastruktur di Kabupaten Bekasi yang perlu penanganan," imbuhnya.

Aria meminta Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja memberikan sanksi berat bagi jajaran OPD yang tidak maksimal menyerap anggaran.

Sanksi itu mulai pencopotan jabatan hingga merotasi semua jajaran di OPD tersebut.

• Massa Pendukung Sebut Anies Baswedan Aset Nasional dan Sangat Berpotensi Jadi RI 1

"Harus tegas, jangan hanya kata-kata saja."

"Ini kan agar pelayanan terhadap masyarakat Bekasi berjalan maksimal," ucapnya.

Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi Sutia Resmulyawan mengatakan, Silpa tahun 2019 yang mencapai Rp 1.042 triliun karena efisiensi.

• ISTRI Disuruh Suami Pura-pura Jadi PSK, Minta Korban Mandi Lalu Curi Uang dan Handphone

Menurutnya, anggaran sisa tersebut akan bisa digunakan untuk pembangunan atau menyukseskan program pemerintah daerah tahun 2020.

"Masih ada sisa anggaran itu bukan karena tidak terserap dengan baik, tapi karena kita lagi ada efisiensi," terangnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Uju menambahkan, efisiensi anggaran itu dilakukan dalam beberapa dimensi.

• Mantan Dukung Bambang Pamungkas Jadi Manajer Baru Persija, Dianggap Sosok Pas

Pertama, harus mengutamakan manfaat, dan kedua adalah prioritas.

Oleh karena itu, harus menjadi ukuran yang paling penting.

"Jadi kita lihat kalau manfaatnya besar, kita utamakan yang manfaat dan realitasnya tinggi," paparnya.

• Sepekan Setelah Harun Masiku ke Singapura, KPK Baru Minta Imigrasi Mencegahnya ke Luar Negeri

Menurut dia, selain efisiensi, besarnya SILPA juga disebabkan lambannya proses digelarnya proyek pekerjaan infrastruktur fisik dalam beberapa tahun terakhir.

Sehingga, berakibat tidak optimalnya pembangunan di Kabupaten Bekasi.

"Maka ini yang jadi catatan kami, catatan bupati."

• Mahasiswa Gugat Aturan Lampu Motor Nyala di Siang Hari Tak Dipatuhi Jokowi, Ini Kata Polisi

"Dinas yang lamban dengan alasan tidak jelas jadi bagian penilaian kinerja."

"Nanti Bupati yang akan memberikan sanksi hingga pencopotan jabatan agar kinerja berjalan maksimal," beber Uju.

Uju menyebut, serapan APBD Kabupaten Bekasi 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018 lalu.

• ART Ditusuk Orang Tak Dikenal Mengaku Kurir, Bukan Bawa Paket Malah Keluarin Golok dari Tas

Tahun 2019 ini serapan mencapai 85 persen dari total APBD sebesar Rp 6,4 triliun.

Sedangkan tahun 2018 hanya mencapai 83 persen.

"Persentase capaian serapan anggaran tahun ini meningkat dibanding tahun lalu."

• DAFTAR Lengkap Pengurus Partai Golkar 2019-2024, dari Senior Sampai Milenial

"Maka tahun ini akan kita tingkatkan agar anggaran terserap lebih tinggi."

"Tentunya dengan kegiatan yang benar-benar dirasakan masyarakat," paparnya. (*)