MPR-KPK Sepakat Berantas Korupsi Tak Boleh Gaduh, Intinya Selamatkan Uang Negara, Bukan Kejar Orang
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, KPK menetapkan pemberantasan korupsi tidak boleh menimbulkan kegaduhan.
lihat foto
"Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu kelompok atau lembaga saja."
"Tapi harus bekerja sama dan bersinergi dengan segenap anak bangsa yang membaktikan diri untuk kemajuan bangsa dan negara kita," papar Firli Bahuri.
Dalam pertemuan tersebut, Bamsoet ditemani Wakil Ketua MPR Fraksi PDIP Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Gerindra Ahmad Mizani, dan Wakil Ketua MPR Fraksi PKB Jazilul Fawaid.
• Dugaan Korupsi di Asabri, Prabowo Tak Habis Pikir Ada yang Tega Permainkan Uang Prajurit
Lalu, Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan, Wakil Ketua MPR Fraksi PPP Arsul Sani, dan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD Fadel Muhammad.
Sedangkan Firli Bahuri didampingi empat wakilnya, yakni Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Alexander Marwata.
Sebelumnya, pimpinan MPR mendapatkan kunjungan silaturahmi dari pimpinan KPK periode 2019-2023, Selasa (14/1/2020).
• Nenek Ketakutan Sering Dimarahi Cucu, Tetangga yang Khawatir Ada Pembunuhan Pilih Lapor ke Satpol PP
Berdasarkan pantauan, pertemuan digelar sekira pukul 11.00 WIB, di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ditemui sebelum pertemuan, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan pertemuan tersebut sedianya digelar sebelum tahun baru 2020.
Namun, baru pada hari ini agenda silaturahmi itu dapat digelar.
• Setelah Sukses Gaet Evan Dimas, Persija Buru 3 Bintang Timnas Indonesia Ini
"Intinya adalah perkenalan pimpinan KPK yang baru kemudian silahturahmi saja," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini.
Dalam pertemuan itu, kata Bamsoet, MPR tentu akan menyampaikan pesan-pesan.
Dan, mengingatkan agar KPK menaruh perhatian terhadap kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara dan kepentingan masyarakat.
• Jadi Dasar PDIP Ajukan PAW Harun Masiku, Fatwa MA Dinilai Unik
Di antaranya, kisruh asuransi yang dialami Jiwasraya dan Asabri.
"Misalnya soal Jiwasraya, walaupun sedang ditangani oleh kejaksaan dan memberikan kepercayaan penuh, tidak salah juga KPK ikut memantau."
"Kita juga akan meminta KPK untuk mengamati langsung terhadap kasus di Asabri."
• Sudah Dapatkan Marco Motta, Persija Kini Buru Keisuke Honda
