OTT KPK

Jadi Dasar PDIP Ajukan PAW Harun Masiku, Fatwa MA Dinilai Unik

DIREKTUR Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai janggal putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap Peraturan KPU.

Para-para.go.id
Gedung Mahkamah Agung 

DIREKTUR Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, menilai janggal putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap Peraturan KPU.

Putusan MA itu menjadi dasar Pergantian Antar-Waktu (PAW) calon anggota legislatif dari PDIP Harun Masiku.

Fatwa MA itu menyatakan suara caleg meninggal dunia bisa dialihkan kepada calon yang dianggap kader terbaik.

Hasto Kristiyanto Siap Dipanggil KPK, Sebut PAW Kedaulatan Partai Politik

Menurut dia, fatwa MA itu bertentangan dengan pasal 422 dan 426 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih.

"(UU Pemilu) menyatakan keterpilihan calon berdasar suara terbanyak," ujar Titi, ditemui di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (13/1/2020).

Pada fatwa yang diterbitkan 23 September 2019, MA menjelaskan untuk melaksanakan putusan itu, pemerintah in casu KPU wajib konsisten menyimak 'pertimbangan hukum' dalam putusan tersebut.

Ini 3 Hal yang Harus Dilakukan Pemerintah di Natuna untuk Pertahankan ZEE Tanpa Gunakan Senjata

Yakni, in casu putusan MA nomor 57 P/HUM/2019, halaman 66-67.

Di pertimbangan hukum itu dikatakan, penetapan suara caleg yang meninggal dunia, kewenangannya diserahkan kepada pimpinan parpol untuk diberikan kepada caleg yang dinilai terbaik.

Titi menilai unik pihak MA menjelaskan keputusan suara bisa dialihkan kepada calon yang dianggap kader terbaik.

Komandan Korps Pengawal Revolusi Iran Mengaku Sangat Malu Anak Buahnya Tembak Pesawat Ukraina

Selain itu, kata dia, upaya gugatan PDIP ke MA telah melewati batas tenggat waktu 30 hari dari batas waktu pengajuan.

Halaman
1234
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved