Beda dari Jiwasraya, Kementerian BUMN Belum Temukan Solusi untuk Kasus Asabri

KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebut dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), beda dari kasus Jiwasraya.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, persolan Asabri beda dengan Jiwasraya, sehingga tidak bisa diselesaikan secara bisnis.

"Kalau Asabri kan asuransi sosial. Jadi, ini penyelesaiannya pasti beda dengan Jiwasraya."

• Hasto Kristiyanto Siap Dipanggil KPK, Sebut PAW Kedaulatan Partai Politik

"Nanti kita lihat setelah bertemu dengan Menkopolhukam (Mahfud MD)" ujarnya di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Karena itu, Tiko menilai Kementerian BUMN belum bisa melakukan pilihan apapun terkait penyelesaian ini, pihaknya hanya sebatas melihat potensi kerugian saja.

"Belum tahu (penyelesaiannya), kita baru mau teliti dulu kejadiannya seperti apa dan kerugian seperti apa."

• Ini 3 Hal yang Harus Dilakukan Pemerintah di Natuna untuk Pertahankan ZEE Tanpa Gunakan Senjata

"Kalau Asabri belum ada opsi (penyelesaian)," jelasnya.

Ia menambahkan, Kementerian BUMN sudah mendapatkan laporan audit terhadap Asabri dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kita belum lihat secara detail (surat BPK)," ucap mantan Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk tersebut.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendengar ada isu korupsi dalam tubuh PT Asabri, dengan nilai yang diduga lebih dari Rp 10 triliun.

• Reynhard Sinaga Mengaku Pernah Kerja di Manchester United, Setan Merah Langsung Membantah

Ia juga menjelaskan, salah satu tujuan pembentukan perusahaan pelat merah tersebut dahulu adalah untuk menyimpan dana asuransi sosial bagi kepolisian dan tentara yang pensiun.

"Saya mendengar ada isu korupsi di ASABRI yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya."

"Di atas Rp 10 triliun," kata Mahfud MD di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

• VIDEO Pesawat Ukraina Menhunjam Tanah Setelah Ditembak Rudal Iran, Puing Berapi Jatuh Bak Meteor

Mahfud MD mengaku mengetahui hal tersebut dari pemberitaan dan selintas dari pejabat yang berwenang.

Untuk itu, ia mendorong agar kasus tersebut diproses secara hukum.