Mahfud MD Tegaskan Indonesia Takkan Perang Melawan Cina, tapi Juga Ogah Negosiasi Soal Natuna

MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, Indonesia tidak akan perang melawan Cina.

Hal ini terkait insiden kapal-kapal nelayan asal Tiongkok yang masuk wilayah perairan Natuna Utara.

Mahfud MD juga menegaskan, tidak ada negosiasi dengan kapal-kapal ikan dan kapal coast guard Cina di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

• Keteteran Cek Posko Pengungsi, Anies Baswedan Curhat Butuh Sosok Wakil Gubernur

Sebab, wilayah Natuna Utara merupakan wilayah Indonesia. Sehingga, kapal-kapal ikan Cina harus keluar dari wilayah perairan Natuna.

"Tidak berperang kita. Kita mempertahankan kedaulatan. Tugas Kemenko Polhukam mengamankan itu."

"Jadi tidak ada perang, tetapi tidak ada nego."

• Wakil Wali Kota Depok Dukung Pernyataan Gubernur DKI yang Salahkan Air Kiriman Penyebab Banjir

"Karena kalau menego berarti kita mengakui itu milik bersama," ucap Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Meski demikian, Mahfud MD menyebut peristiwa ini tak akan mengganggu perekonomian dan kebudayaan antar-kedua negara.

"Oleh sebab itu, urusan hubungan dagang, perekonomian, hubungan kebudayaan, hubungan apa pun dilanjutkan seperti biasa," tambahnya.

• Salahkan Air Kiriman dari Selatan, Sekjen PDIP Nilai Anies Baswedan Cenderung Cuci Tangan

Ia juga mengatakan, pemerintah terus memperkuat pasukan di wilayah perairan Natuna Utara.

Bahkan, kata Mahfud MD, penguatan pasukan sudah bergerak ke wilayah Natuna.

"Apa yang sudah diinstruksikan oleh Presiden dan sebelum ini pun saya sudah bicara langsung dengan pihak Istana yang diwakili Mensesneg dua hari lalu."

• Ketua Fraksi PDIP: Terbelenggu Janji Kampanye, Anies Baswedan Dua Tahun Enggak Ngapa-ngapain

"Menyatakan bahwa sikap pemerintah tidak bergeser untuk kedaulatan itu. Dan minta agar kehadiran negara di sana direalisasikan," jelas Mahfud MD.

"Dan kita sudah mulai merealisasikan, penguatan pasukan di sana sudah mulai bergerak," ungkapnya.

Sebelumnya, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) Laksamana Madya TNI Yudo Margono, memimpin apel gelar pasukan intensitas operasi rutin TNI dalam pengamanan laut Natuna.

• Begini Cara Pemerintah Cegah Istana Presiden Kebanjiran

Apel gelar pasukan dilakukan di Paslabuh, Selat Lampa, Ranai, Natuna, Jumat (3/1/2020).

Sebanyak 600 personel TNI dikerahkan dalam apel tersebut.

• Keteteran Cek Posko Pengungsi, Anies Baswedan Curhat Butuh Sosok Wakil Gubernur

Demikian keterangan pers Kabidpenum Pusat Penerangan TNI Kolonel Sus Taibur Rahman, yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (4/1/2020).

Sebanyak 600 personel yang terlibat apel terdiri dari 1 Kompi TNI AD Batalyon Komposit 1 Gardapati, dan 1 Kompi Gabungan TNI AL terdiri dari personel Lanal Ranai.

Lalu, unsur KRI Teuku Umar 385 dan KRI Tjiptadi 381, Satgas Komposit Marinir Setengar, serta 1 Kompi TNI AU (Lanud Raden Sadjad dan Satrad 212 Natuna).

• Wakil Wali Kota Depok Dukung Pernyataan Gubernur DKI yang Salahkan Air Kiriman Penyebab Banjir

Dalam arahannya kepada prajurit, Pangkogabwilhan I menegaskan pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kapal pemerintah asing di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEE).

Pelanggaran berupa penangkapan ikan secara ilegal yang dikawal oleh kapal Coast Guard asing, sehingga merupakan ancaman pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia.

Untuk itu, TNI wajib melakukan penindakan hukum terhadap pelanggar asing yang telah memasuki wilayah dan kegiatan ilegal berupa penangkapan ikan tanpa izin dari Pemerintah Indonesia.

• Salahkan Air Kiriman dari Selatan, Sekjen PDIP Nilai Anies Baswedan Cenderung Cuci Tangan

Mulai 1 Januari 2020, didelegasikan tugas dan wewenang kepada Pangkogabwilhan I untuk menggelar operasi menjaga wilayah kedaulatan Indonesia dari pelanggar negara asing.

Operasi ini dilaksanakan oleh TNI dari unsur laut, udara, dan darat.

Pangkogabwilhan I juga mengarahkan seluruh prajurit TNI yang terlibat operasi ini, khususnya pengawak KRI dan pesawat udara.

• Ketua Fraksi PDIP: Terbelenggu Janji Kampanye, Anies Baswedan Dua Tahun Enggak Ngapa-ngapain

Tujuannya, agar memahami aturan-aturan hukum laut internasional maupun hukum nasional di wilayah laut Indonesia.

Para prajurit TNI juga harus melaksanakan penindakan secara terukur dan profesional, sehingga tidak mengganggu hubungan negara tetangga yang sudah terjalin dengan baik.

Selain itu, para prajurit TNI diminta menggunakan Role of Engagement (RoE) yang sudah dipakai dalam operasi sehari-hari.

• Begini Cara Pemerintah Cegah Istana Presiden Kebanjiran

Pangkogabwilhan I menekankan kepada prajurit TNI yang bertugas, agar tidak terprovokasi dan terpancing kapal asing yang selalu melakukan provokasi apabila ada kehadiran KRI.

“Kehadiran Kapal Perang Indonesia adalah representasi negara, sehingga mereka harusnya paham."

"Ketika negara mengeluarkan kapal perangnya, bahwa negara pun sudah hadir di situ,” tegas Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Yudo Margono.

• Anies Baswedan: Tidak Ada Sampah di Bandara, Menteri PUPR: Maksud Presiden di Sungai Dekat Situ

Sebelumnya, TNI telah mengerahkan lima kapal perang KRI dan satu pesawat Boeing ke Perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Hal ini dilakukan menyusul sikap apatis Pemerintah Cina terhadap protes Pemerintah Indonesia, pasca-pelanggaran kapal coast guard Cina di perairan ZEE Natuna Utara.

Pangkogabwilhan I menyampaikan, pengerahan alutsista pertahanan dan personel TNI ini bagian dari operasi kesiagaan tempur.

• UPDATE Korban Meninggal Akibat Banjir di Jabodetabek Bertambah Jadi 53 Orang, 1 Korban Hilang

"Sekarang ini wilayah Natuna Utara menjadi perhatian bersama, sehingga operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai tahun 2020."

"Operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya," kata Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Yudo Margono sebelumnya.

Eskalasi hubungan keamanan Indonesia-Cina meningkat setelah kapal coast guard Cina menerobos kedaulatan perairan ZEE di perairan Natuna Utara pada Jumat 30 Desember 2019.

• Ketua DPRD DKI Bilang Normalisasi Sungai Lambat karena Anies Ogah Gusur Warga Sesuai Janji Kampanye

Saat itu, kapal coast guard Cina mengawal kapal sipil Cina pencuri ikan di perairan Naturan Utara.

Kapal perang KRI milik TNI yang mengetahui kejadian itu langsung mengusir kapal coast guard Cina.

Pemerintah Indonesia mempunyai landasan hukum kuat untuk menjaga kedaulatan wilayahnya.

• Menteri PUPR: Sungai Harus Dilebarkan, Kalau Naturalisasi Cuma Ditutup Rumput

Sebab, wilayah ZEE Indonesia mencakup perairan Natuna telah ditetapkan oleh hukum internasional, melalui Konvensi PBB tentang hukum laut.

Yakni, United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) pada 1982.

Sementara, Pemerintah Cina bergeming atas protes Pemerintah Indonesia.

• Nyinyir di Medsos Takkan Ubah Kondisi Jakarta, Dokter Muda Ini Pilih Aksi Nyata untuk Korban Banjir

Mereka mengklaim mempunyai hak historis di Laut Cina Selatan, mencakup perairan Natuna, tanpa dasar hukum yang kuat.

Klaim tersebut hanya karena nelayan Cina sudah lama melakukan kegiatan penangkapan perikanan di perairan dekat Kepulauan Nansha atau Natuna.

Sikap Menteri Pertahanan

Sebelumnya, menanggapi polemik di Laut Natuna, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pihaknya sedang berunding untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan ini.

“Kita tentunya masing-masing punya sikap kita mencari suatu solusi yang baik."

• Nyinyir di Medsos Takkan Ubah Kondisi Jakarta, Dokter Muda Ini Pilih Aksi Nyata untuk Korban Banjir

"Di ujungnnya saya kira kita punya solusi yang baik,” katanya di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1/2020).

Ketika ditanya soal diplomasi, Prabowo Subianto mengatakan pemerintah pasti akan mencari cara paling damai untuk menyelesaikan masalah ini.

Bagaimana pun, kata Prabowo Subianto, Cina negara sahabat.

• Menteri Sosial Disambut Omelan Emak-emak Korban Banjir: Ngapain Datang Kalau Cuma Mau Selfie Doang?

“Saya kira selesaikan dengan baik, bagaimanapun Cina adalah negara sahabat,” ucapnya.

Pemerintah sendiri sudah menambahkan penjagaan ke laut Natuna.

TNI pun melaksanakan operasi siaga tempur terkait adanya pelanggaran di kawasan tersebut.

• Bebas dari Penjara, Buni Yani Berniat Buka Pondok Pesantren

Ditanya mengenai dampak memanasnya hubungan ini terhadap investasi Cina di Indonesia, Menhan punya pendapat tersendiri.

"Kita cool saja, kita santai ya," cetusnya. (Fransiskus Adhiyuda)