Pemkot Bekasi Diharapkan Lanjutkan Program KS-NIK Terintegrasi BPJS

PEMERINTAH Kota Bekasi diharapkan melanjutkan program Jaminan Kesehatan Daerah Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) Kota Bekasi.

Direktur Ramangsa Institute, Maizal Alfian, menilai program KS-NIK harus tetap ada untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya warga miskin.

Tapi, kata Maizal, keberadaan KS-NIK sepatutnya mengikuti Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan APBD 2020 dan surat KPK Nomor B/10174/LIT.04/10-15/11/2019 perihal Tanggapan Atas Permohonan Pertimbangan Program Kartu Sehat di Kota Bekasi.

• Tim Advokasi Resmi Daftarkan Uji Materiil Peraturan Jokowi ke MA Soal Integrasi Jamkesda ke BPJS

Maizal berpendapat, senyatanya dari dua regulasi tersebut tidak melarang keberadaan program KS-NIK.

Bahkan justru dianjurkan agar diintegrasikan antara program kesehatan nasional, yakni BPJS Kesehatan dengan KS NIK.

"Hal itu semua harus sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada, serta bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi," kata Maizal melalui keterangan tertulisnya, Senin (16/12).

Terlebih dalam APBD Kota Bekasi 2019 ada alokasi anggaran pelayanan kesehatan yang diperuntukkan untuk masyarakat Kota Bekasi.

• Kajari Bekasi Dukung BPJS Ketenagakerjaan untuk Tak Ragu Menindak Pelanggar Hukum

"Namun regulasi dan prosedurnya juga harus dijelaskan dengan detail sesuai dengan PP No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)," ujar kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.

Diketahui PP No 2 Tahun 2018 pada pasal 2 berbunyi "SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran".

Selanjutnya pasal 4 ayat (1) berbunyi" Jenis SPM terdiri atas pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan sosial".

Lalu pasal 4 ayat (2) berbunyi "Materi muatan SPM mencakup: a. Jenis Pelayanan Dasar; b. Mutu Pelayanan Dasar; dan c. penerima Pelayanan Dasar".

• Iuran BPJS Kesehatan Naik 100%, KPCDI Ngadu ke DPR RI

Selanjutnya pasal 4 ayat (3) bunyinya "Setiap Jenis Pelayanan Dasar harus memiliki Mutu Pelayanan Dasar".

Maizal mengatakan, apabila Pemkot Bekasi dan DPRD Kota Bekasi bisa membuat formulasi yang baik untuk mengintegrasikan manfaat pelayanan KS-NIK ke BPJS Kesehatan, maka warga Kota Bekasi bisa menerima manfaat yang positif.

"Karena tidak adanya tumpang tindih peraturan. Dan program pelayanan kesehatan nasional yang tidak dimiliki BPJS bisa ditutupi dengan program KS-NIK yang dimiliki Pemkot Bekasi," ungkap mahasiswa pasca sarjana sebuah universitas swasta ini.

Bukan cuma itu, nantinya juga tidak akan ada pula penolakan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit lantaran ada akun ganda pasien yang memiliki BPJS dan KS-NIK. Atau pihak rumah sakit hanya mau menerima pasien yang memiliki kartu KS-NIK karena layanan itu bisa mengcover biaya untuk penyakit tertentu yang tidak dicover BPJS Kesehatan.

• PERSIB vs PSM Makassar Menjadi Laga Perpisahan Sejumlah Pemain Persib Bandung Ini