Pemerintah Resmi Mewajibkan E-Commerce Harus Lapor Data Transaksi Berkala

Pemerintah resmi mewajibkan e-commerce untuk menyampaikan data dan informasi secara berkala.

Pemerintah Resmi Mewajibkan E-Commerce Harus Lapor Data Transaksi Berkala
thinkstockphotos
Ilustrasi. 

Rencananya, tim perumus aturan penyetoran data transaksi perdagangan elektronik akan mulai melakukan pembahasan pekan depan.

Nantinya, ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian, pengolahan data serta mekanisme berbagi pakai data, akan diatur dengan peraturan yang diterbitkan Kepala BPS.

WARTA KOTA, PALMERAH--- Pemerintah resmi mewajibkan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce untuk menyampaikan data dan informasi secara berkala.

Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019.

Pasal 21 beleid itu menyebutkan bahwa baik e-commerce dalam negeri maupun luar negeri, wajib menyampaikan data dan informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) yang bekerja sama dengan kementerian dan lembaga (K/L) atau otoritas terkait.

Peluang Window Dressing di Saham Indeks KOMPAS100

Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik (BPS), Puji Agus Kurniawan, mengatakan, data dan informasi yang akan dikumpulkan dari para pelaku usaha e-commerce adalah data transaksi.

Hanya saja, belum ditetapkan variabel yang lebih terperinci.

"Variabel-variabelnya masih dalam proses pembahasan dengan tim yang terlibat, antara lain Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia (BI)," kata Puji kepada Kontan.

Rencananya, tim perumus aturan penyetoran data transaksi perdagangan elektronik akan mulai melakukan pembahasan pekan depan.

Halaman
123
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved