MK Tolak Gugatan Uji Materi UU KPK, Saut Situmorang: Kita Lihat Saja Apakah Negeri Ini Semakin Baik

MAJELIS hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Antara
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, bersiap memberi keterangan pers mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus korupsi pejabat Kementerian Pekerjaan PUPR dengan pihak swasta, di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (30/12/2018) dini hari. Dari OTT tersebut KPK menyita barang bukti uang dalam tiga pecahan mata uang sebesar 3.200 dolar AS, 23.100 dolar Singapura, dan Rp 3,9 miliar, serta menangkap 20 orang terkait proyek sistem penjernihan air minum (SPAM) Ditjen Cipta Karya tahun 2018 di sejumlah daerah. 

MAJELIS hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Alasannya, UU yang dimohonkan oleh Zico Leonard dan puluhan mahasiswa lainnya itu, tidak sesuai alias error in objecto dengan pokok permohonan.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang buka suara menanggapi hal tersebut.

Bakal Bantu Korban First Travel Umrah, Menag: Yang Kaya Tidak Usah, Relakan Saja Jadi Pahala

Ia mengaku khawatir penolakan gugatan uji materi itu dapat berdampak bagi masa depan bangsa. Karena, UU KPK versi revisi diyakini cacat hukum.

"Kita lihat saja nanti apakah negeri ini semakin baik dalam jangka menengah dan panjangnya," ujar Saut Situmorang kepada wartawan, Jumat (29/11/2019).

Kendati demikian, Saut Situmorang meminta masyarakat menghargai putusan yang telah dijatuhkan majelis hakim terhadap gugatan para mahasiswa.

270 Orang Jadi Korban Empat Penipu Bermodus Jual Perumahan Syariah, Rp 23 Miliar Melayang

"Kita hargai putusan itu sambil membiarkan saja, serta kita lihat apakah negeri ini semakin baik," katanya.

"Dengan kata lain, penolak UU KPK yang salah persepsi tentang pemberantasan korupsi yang harus tough (kuat) versus UU KPK 19/2019 yang weak (lemah)," imbuhnya.

Sedangkan Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, sebenarnya uji materi bukan ditolak, tetapi dinyatakan tidak diterima karena objeknya keliru.

Tsani Annafari Mundur karena Tak Ada Jabatan Penasihat di UU KPK Hasil Revisi

"Jadi, sebenarnya MK belum masuk pada pokok perkaranya, belum menguji apakah substansi dari UU Nomor 19 Tahun 2019 ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak," kataya, kemarin malam.

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved