Politikus PPP: Ahok, Jokowi, Risma, Ridwan Kamil Takkan Muncul Kalau Tidak Ada Pilkada Langsung
Humphrey Djemat menilai, sistem pilkada langsung banyak melahirkan sosok pemimpin yang memiliki kredibilitas dan integritas.
lihat foto
"Bahkan kemungkinan lebih besar maharnya daripada kepentingan calon tersebut dalam mendekati masyarakat, melibatkan dry cost yang harus dikeluarkan," ungkap Humphrey Djemat.
"Terutama kelemahan di Indonesia ini kan di law enforcement ya, lemahnya di situ."
"Sehingga ini bisa katakanlah ya tidak sesuatu yang memang kelihatan pembenahan dari suatu sistem, karena itu akan terjadi berulang-ulang," tutur Humphrey Djemat.
• Dituduh Lindungi Ahok oleh Marwan Batubara, KPK Bilang Begini
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemilihan kepala daerah (pilkada) di masa mendatang masih akan dilakukan secara langsung, atau dipilih masyarakat melalui pencoblosan.
"Presiden Jokowi mengatakan pilkada provinsi, kabupaten, kota, tetap melalui mekanisme pemilihan langsung," kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman lewat pesan singkat, Selasa (12/11/2019).
Menurut Fadjroel Rachman, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan cermin kedaulatan rakyat yang sejalan dengan cita-cita reformasi pada 1998.
• Rizieq Shihab Mengaku Dicekal, Mahfud MD: Silakan Urus ke Arab Saudi
"Jadi yang akan dievaluasi hanya teknis penyelenggaraan saja (bukan sistem pemilihannya)," ucap Fadjroel Rachman.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai perlu ada kajian dampak atau manfaat dari Pilkada langsung.
Sebab, menurut mantan Kapolri itu, Pilkada langsung ada mudaratnya, yakni membutuhkan biaya politik yang sangat besar.
Biaya politik yang besar tersebut, membuat kepala daerah melakukan berbagai cara untuk mengganti ongkos politik yang telah dikeluarkan saat kampanye, salah satunya korupsi.
• CAKEP! Begini Pantun Ketua Komisi X DPR untuk Mendikbud Nadiem Makarim
"Bayangin, dia mau jadi kepala daerah, mau jadi bupati itu 30 m (miliar), 50 m, (sementara) gaji 100 juta, (atau) taruhlah 200 juta."
"Lalu kali 12 (bulan), itu 2,4 (miliar) kali lima tahun itu 12 m, yang keluar 30 m, rugi enggak?" kata Tito Karnavian seusai rapat kerja bersama Komisi II DPR, Rabu (6/11/2019).
Tito Karnavian tidak percaya ada orang atau kepala daerah yang rela mengeluarkan uang banyak saat Pilkada, dengan alasan mengabdi kepada bangsa dan negara.
• DPRD DKI Minta Anies Baswedan Buka Dokumen Draf KUA-PPAS APBD 2020 yang Bikin Heboh
Ia meyakini orang akan mengganti ongkos politik yang dikeluarkan ketika kampanye, saat menjabat.
"Apa benar saya ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa terus rugi? Bullshit. Saya tidak percaya," tegasnya.
