Mantan Menhan Bilang 3 Persen Prajurit TNI Terpapar Radikalisme, Kepala BNPT Akui Tak Punya Datanya
Suhardi Alius menyatakan lembaganya tak memiliki data, terkait tiga persen prajurit TNI terpapar radikalisme.
lihat foto
"Tugas kami lah mereduksi untuk menghilangkan itu (paham radikalisme), tapi tidak dengan merilis itu, konsep kami tidak seperti itu," paparnya.
Sebelumnya, Ryamizard Ryacudu prihatin atas kabar adanya sebagian prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan sejumlah purnawirawan tak sepakat dengan ideologi Pancasila.
Berdasarkan data internalnya, Ryamizard Ryacudu mengatakan, ada sekitar tiga persen anggota TNI terpapar paham radikalisme.
Hal tersebut disampaikan Ryamizard Ryacudu saat acara silaturahmi dan halalbihalal di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (19/6/2019).
• Keluarga Tak Percaya Amsor Coba Rebut Kemudi Bus Hingga Terjadi Kecelakaan Maut di Tol Cipali
"Kurang lebih tiga persen, ada TNI terpengaruh dan tak setuju Pancasila. Ini memprihatinkan sekali," ungkap Ryamizard Ryacudu.
Ryamizard Ryacudu mengungkapkan alasannya menyampaikan keprihatinan tersebut, di tengah berkumpulnya para anggota TNI aktif dan para purnawirawan itu.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KASD) ini berharap, kehadiran para purnawirawan TNI dapat membantu mengurangi atau bahkan mengentaskan hal yang dianggapnya berbahaya itu.
• Uang Rp 109 Juta di Kantor Mantan Wamenlu Dino Patti Djalal Raib, Pencurinya Bekas Anak Buah
"Mumpung kita berkumpul, ada sesepuh (purnawirawan), bersama-sama bagaimana mengatasi Indonesia terhindar dari hal yang tidak diinginkan," tuturnya.
Oleh karena itu, ia meminta agar anggota TNI yang terpapar paham radikalisme kembali mengingat dan berpegang pada sumpah prajurit.
"Kita mengimbau supaya mereka menepati sumpah prajurit, menyatakan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila. Sumpah, tidak boleh main-main dengan sumpah," tegasnya.
• Polisi Bilang Tak Nyaman Tangani Kasus Purnawirawan TNI, Ini Tanggapan Menteri Pertahanan
Lebih lanjut, Ryamizard Ryacudu memaparkan sejumlah lembaga pendidikan dan instansi pemerintah yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan khilafah.
Ia menyebut, sebanyak 23,4 persen mahasiswa setuju dengan negara Islam atau khilafah, lalu ada 23,3 persen pelajar SMA yang juga setuju.
"18,1 persen pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, kemudian 19,4 persen PNS menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila," bebernya.
• Keluarga Tersangka Kecelakaan Maut Tol Cipali Minta Polisi Periksa Ponsel Sopir dan Kernet Bus
"Dan 19,1 persen pegawai BUMN tidak setuju dengan Pancasila," sambung Ryamizard Ryacudu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan Bangsa Indonesia patut bersyukur karena dianugerahi Pancasila yang menjadi pemandu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
