Pemprov DKI Gandeng Kejati Memburu Pengemplang Pajak

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI menggandeng Kejaksaan Tinggi DKI untuk memburu pengemplang pajak.

Pendapatan dan asli daerah (PAD) DKI 2019 belum mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPRD DKI, pendapatan pajak daerah hingga 11 November 2019, mencapai Rp 33,557 triliun.

• VIDEO: Sejumlah Perusahaan di Cilincing Dipasangi Plang Penunggak Pajak

Itu berarti baru sekitar sekitar 86,59 persen dari total target PAD yang ditetapkan dalam Anggaran DKI 2019, yakni Rp 44,540 triliun.

Masih ada kekurangan Rp 10,9 triliun lagi yang harus dikejar.

Kepala BPRD DKI Faisal Syafruddin mengatakan, menggandeng Kejati DKI dengan harapan bisa menggenjot PAD. 

• Para Penunggak Pajak di Cilincing Mendapat Stiker Khusus

Masyarakat  cenderung lebih takut dan taat bila diawasi aparat penegak hukum.

“Kerja sama ini sudah terjalin sejak lama dan tahun ini akan berakhir sampai 30 Desember 2019,” ujar Faisal, Selasa (12/11/2019).

Menurut dia, dari  13 komponen PAD di Jakarta, petugas Kejati hanya fokus pada 10 komponen saja.

• Bayar Pajak Lewat E-Commerce, Ada 3 Situs Jual Beli Elektronik untuk Bayar Pajak

Tiga komponen lainnya, yakni Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Rokok, dan Pajak Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tidak dibidik petugas karena harus berkoordinasi dengan lembaga lain.

“Seperti PPJ kami harus berkoordinasi dengan PLN, sedangkan PPBKB dengan Pertamina,” ungkapnya.

Faisal mengatakan, koordinasi dengan aparat penegak hukum sejalan dengan ketentuan umum pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 tahun 2010.

• Begini Cara Bayar Pajak Tahunan Motor dan Mobil Bekas yang Sudah Diblokir Pemilik Sebelumnya

Payung hukum itu mengatur penagihan pajak, dapat dilakukan dengan meminta bantuan kepada aparat penegak hukum lain.

Dengan terjalinnya kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kejaksaan Tinggi DKI diharapkan proses penagihan pajak dapat berjalan lebih efektif.

“Kejati dipercaya untuk membantu proses penagihan tunggakan kepada masyarakat yang bermasalah secara kewajiban. Bila mengacu pada UU 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mereka dapat didelegasikan untuk proses penagihan pajak daerah,” katanya.

• Polisi Ungkap Kelemahan Beli Motor dan Mobil Bekas yang Berujung Sulit Bayar Pajak Tahunan Kendaraan

Sanksi Pengemplang Pajak

Humas BPRD DKI Dwi Wahyu mengatakan, pengusaha yang mengemplang pajak akan diberikan sanksi berupa pembekuan izin operasi.

Bahkan tidak menutup kemungkinan petugas akan menyita asetnya hingga memblokir rekening bank mereka sampai menunaikan kewajibannya kepada pemerintah pada 2020 mendatang.

Dwi meminta kepada masyarakat untuk patuh terhadap aturan.

• Penerimaan Pajak DKI Baru 74 Persen, BPRD Petakan Potensi Pajak Baru

Apalagi Pemprov DKI telah mengeluarkan kebijakan pemotongan pokok pajak hingga 50 persen sekaligus penghapusan denda.

Kebijakan ini berlaku selama 3,5 bulan, mulai 16 September 2019) sampai 30 Desember 2019.

Jenis pajak yang dendanya dihapus adalah pajak hotel, hiburan, parkir, air tanah, restoran, reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

• 218 Mobil Mewah di Jakarta Utara Belum Bayar Pajak

Sanksi bagi para penunggak pajak itu memang dihapuskan, namun wajib pajak tetap membayarkan pokok pajaknya dengan penuh kepada pemerintah.

Sementara dua jenis pajak lagi, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) mendapat potongan pokok pajak sebesar 25 sampai 50 persen.

• Ini Sebabnya Dinas Pajak Kesulitan Tagih Kendaraan Bermotor Mewah

“Untuk penghapusan denda PKB dan BBN-KB diberikan bagi yang menunggak sampai periode 2019, sedangkan tujuh jenis pajak lainnya untuk periode 2018,” kata Dwi.

Seputar Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI: 
- Per  11 November 2019 perolehan PAD DKI baru mencapai Rp 33,557 triliun.
- Target PAD pada Anggaran Perubahan 2019, Rp 44,540 triliun
- Kekurangan perolehan PAD masih kurang Rp 10,9 triliun
- Ada 13 komponen PAD di antaranya :
1. PKB = Target Rp 8,8 triliun; Capaian Rp 7,494 triliun
2. BBNKB = Target Rp Rp 5,65 triliun; Capaian Rp 4,606 triliun
3. PBBKB = Target Rp 1,275 triliun; Capaian Rp 1,040 triliun
4. PAT = Target Rp 110 miliar; Capaian Rp 88,637 miliar
5. Pajak Hotel = Target Rp 1,8 triliun; Capaian Rp 1,403 triliun
6. Pajak Restoran = Target Rp 3,55 triliun; Capaian Rp 2,985 triliun
7. Pajak Hiburan = Target Rp 850 miliar; Capaian Rp 679 miliar
8. Pajak Reklame = Target Rp 1,05 triliun; Capaian Rp 885 miliar
9. PPJ = Target Rp 810 miliar; Capaian Rp 669 miliar
10. Pajak Parkir = Target Rp 525 miliar; Capaian Rp 449 miliar
11. BPHTB = Target Rp 9,5 triliun; Capaian Rp 3,830 triliun
12. Pajak Rokok = Target Rp 620 miliar; Capaian Rp 533 miliar
13. PBB-P2 = Target Rp 10 triliun; Capaian Rp 8,889 triliun