KONTROVERSI Gaji Juru Tulis Pidato Gubernur Anies Baswedan Rp 390 Juta, Begini Klarifikasinya

Lagi-lagi, anggaran DKI Jakarta jadi sorotan publik setelah ramai anggaran lem aibon dan pulpen, anggaran pasir, anggaran helm proyek hingga anggaran tiner.

Kali ini, anggaran DKI Jakarta lainnya yang disoroti yaitu upah juru tulis pidato Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan atau Anies Baswedan.

Diketahui, gaji juru tulis pidato Anies Baswedan atau upah juru tulis pidato Anies Baswedan sebesar Rp 390 juta.

Ini penjelasan soal anggaran juru tulis pidato Anies Baswedan mencapai Rp 97,5 juta yang disusun Pemprov DKI Jakarta.

• VIDEO: Berat Badan Via Vallen Naik 4 Kilogram, Terlihat Lebih Gendut

• Wakapolri Ari Dono Sukmanto: Police Movie Festival Adalah Salah Satu Sarana Menjaga Keutuhan Bangsa

• Tak Bisa Jadi Dewan Pengawas KPK, Antasari Azhar: Tujuan Mereka yang Mengerjai Saya Tercapai

Anggota fraksi Gerindra dan PDIP beri komentar.

Sejumlah anggaran APBD Jakarta yang disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menjadi sorotan.

Usulan anggaran tersebut terdapat dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020.

Sederet anggaran mengundang kontroversi dan dianggap ganjil.

• VIDEO: Urban Sneaker Resmi Dibuka, Ratusan Pengunjung Rela Mengantri Sejak Pagi

• Coba Dengarkan Lirik Lagu Berjudul Sudah Puas Milik Pedangdut Loly Lovely, Benarkah Terlalu Vulgar?

• ANOMALI, Rupiah Cenderung Melemah di Tengah Penguatan Mata Uang di Kawasan Asia

Sebelumnya, disorot soal anggaran pengadaan lem Aibon hingga pulpen.

Kali ini, anggaran yang menyangkut juru tulis pidato Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang diajukan oleh Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDHKLN) DKI Jakarta turut disorot.

Anggaran untuk upah juru tulis pidato Anies tersebut dirasa ganjil karena jumlahnya terlalu banyak.

Jumlah upah yang dianggap tidak beres tersebut kemudian menjadi sorotan dan menuai komentar dari berbagai pihak.

Begitu juga fraksi Gerindra dan PDIP yang turut memberikan komentarnya.

Dalam draf KUA-PPAS, Pemprov DKI mengajukan anggaran Rp 390 juta untuk upah 4 orang juru tulis.

Karena menjadi sorotan, Kepala KDHKLN DKI Jakarta Mawardi pun memberikan klarifikasinya.