Diisukan Bakal Jadi Dewan Pengawas KPK, Ahok Mengaku Tak Dihubungi Pihak Istana

BASUKI Tjahaja Purnama alias Ahok membantah isu yang beredar mengenai dirinya akan menjabat sebagai Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Instagram @basukibtp
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok alias BTP 

BASUKI Tjahaja Purnama alias Ahok membantah isu yang beredar mengenai dirinya akan menjabat sebagai Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nama Ahok bersama Antasari Azhar disebut-sebut akan mengisi posisi sebagai Dewan Pengawas KPK.

Dalam pemilihan Dewan Pengawas KPK, Presiden Joko Widodo memang akan menunjuk langsung.

Ahok-Antasari Azhar Diisukan Jadi Dewan Pengawas KPK, Pengamat: Harus Orang yang Tak Pernah Berkasus

Meski begitu, Ahok membantah akan mengisi satu kursi dalam posisi menjabat sebagai Dewan Pengawas KPK.

"Hoaks itu," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu saat dikonfirmasi Tribunnews, Selasa (5/11/2019).

Munculnya nama Ahok sebagai kandidat Dewan Pengawas KPK disebarkan oleh akun Twitter @kurawa milik Rudi Valinka.

Kepala Bapenda Kota Bekasi Mengaku Keluarkan Surat Tugas Buat Juru Parkir, Bukan Ormas

Dalam cuitannya, Rudi menulis dukungannya terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Tapi, Ahok menegaskan, belum ada komunikasi dengan pihak Istana, agar dirinya menjadi Dewan Pengawas KPK.

"Tidak ada (komunikasi)," aku Ahok.

Fadli Zon Klaim Jadi Orang Pertama yang Usulkan Prabowo Jadi Menteri Pertahanan

Sebelumnya, beredar isu mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar akan menjadi Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta Ujang Komarudin menilai, Dewas KPK harus diisi orang yang tak pernah terlibat kasus maupun masalah.

"Dewan Pengawas KPK harus diisi oleh orang-orang yang tidak pernah bermasalah."

 Ada Dusun Tak Berpenduduk Dapat Dana Desa, Begini Penjelasan Mendes PDTT

"Tidak pernah berkasus, baik secara pidana maupun etika," ujar Ujang ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (5/11/2019).

Menurutnya, lembaga antirasuah itu harus menghindari orang-orang yang pernah bermasalah, apalagi sudah pernah diputus pengadilan.

Jika nantinya diisi orang-orang berlatar belakang seperti itu, maka dikhawatirkan akan merusak wibawa KPK serta Presiden Joko Widodo yang menentukan nama-nama Dewas KPK nantinya.

 DUH! Laporan TPF Munir Raib, Hilang Atau Sengaja Dihilangkan?

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved