Ini Profil Lengkap Kabupaten Konawe di Mana Terdapat Banyak 'Desa Siluman' Temuan Sri Mulyani

MENTERI Sri Mulyani adalah yang mengungkap adanya 'desa siluman' di Kabupaten Konawe.

Desa siluman yang dimaksud adalah desa tidak berpenghuni tetapi mendapat kucuran dana desa dari pemerintah. 

“Kami mendengarnya sesudah pembentukan kabinet dan nanti akan kami investigasi,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/11/2019).

• Penggemar Desak Starship Kembalikan Wonho Hingga Galang Dana Rp 182 Juta

Kini Bareskrim sudah mulai bergerak bersama Polda dan Polres Konawe. 

Profil Konawe

Lalu seperti apakah profil Kabupaten Konawe yang disebut terdapat 'desa siluman'. 

Dikutip dari wikipedia, Kabupaten Konawe adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. 

Kabupaten Konawe dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara, dengan nama Kabupaten Kendari dengan ibu kota di Kendari.

Ketika pertama diberlakukan UU No. 6 tahun 1995 tentang Pembentukan Kota Madya Kendari. Daerah Kabupaten Konawe terdiri dari 19 wilayah kecamatan dengan 334 desa/kelurahan.

• Ada Dusun Tak Berpenduduk Dapat Dana Desa, Begini Penjelasan Mendes PDTT

Pada tahun 2002 Kabupaten Konawe terdiri dari 23 wilayah kecamatan dengan 631 desa/kelurahan. Bagian selatan kabupaten ini terbentuk menjadi kabupaten Konawe Selatan yang meliputi 11 kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004, tanggal 28 September 2004 berubah nama menjadi Kabupaten Konawe.

Ibu kota kabupaten ini terletak di Unaaha. Dulu kabupaten ini bernama Kabupaten Kendari.

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 16.480 km² dan berpenduduk sebanyak 443.911 (2000).

Kabupaten Konawe dikenal sebagai lumbung beras di provinsi Sulawesi Tenggara.

Separuh produksi beras provinsi tersebut berasal dari Kabupaten Konawe.

• Selundupkan Sabu di Kemaluan, Anak Petani di Desa dari Thailand Diiming-Imingi Rp 14 Juta

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Konawe tahun 2004 atas dasar harga berlaku mencapai 1.361.067,87 juta rupiah atau naik sebesar 6,50 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 1.168.266,89 juta rupiah.

Atas dasar harga konstan 2000, PDRB tahun 2004 adalah sebesar 841.399,18 juta rupiah atau naik sekitar 6,69 persendari tahun sebelumnya yang mencapai 788.643,71 juta rupiah.

PDRB perkapita Kabupaten Konawe atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 4.649.411,35,- tahun 2003 menjadi Rp. 5.405.481,73,- tahun 2004 atau meningkat sebesar 16,26 persen, sementara atas dasar harga konstan naik dari Rp. 3.138.605,59,- tahun 2003 menjadi Rp. 3.341.617,29,- tahun 2004 atau meningkat 6,47 persen.

Luas wilayah daratan Kabupaten Konawe 11.669,91 km² atau 42,43 persen dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara, sedangkan luas wilayah perairan laut (termasuk perairan Kabupaten Konawe Selatan) ± 11.960 km² 2 atau 10,87 persen dari luas perairan Sulawesi Tenggara.

• Lionel Messi Didesak Tinggalkan Barcelona dan Pindah ke Real Madrid

Selain jazirah tenggara Pulau Sulawesi, terdapat juga pulau-pulau kecil, yaitu Wawonii, Karama, Bokori, Sponda Laut, Campada, Labengki, Bawulu, Saponda Darat dan Pulau Hari dengan potensi yang sangat menonjol, yaitu kekayaan hasil laut disamping juga memiliki panorama yang indah.

Oleh karena itu perairan Kabupaten Konawe sangat cocok untuk pengembangan usaha perikanan laut dan pengembangan usaha bahari.

Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat serta berbagai pertimbangan lainnya, dari 22 wilayah kecamatan tahun 2004 dimekarkan menjadi 30 wilayah, dengan 405 desa/kelurahan atau tepatnya 322 desa definif, 38 desa persiapan dan 45 kelurahan pada tahun 2005.

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 perangkat staf pemerintah daerah yaitu Sekretaris Daerah (SEKDA), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Badan Pengawas.

Klarifikasi Menteri

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, angkat bicara terkait isu desa fiktif yang menerima alokasi dana desa.

Abdul menegaskan, desa fiktif yang dilontarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu tidak benar.

"Dari telaah kita ada desa yang memang penduduknya sudah enggak ada."

• Ada Daerah Tak Berpenghuni tapi Dapat Dana Desa, Ini yang Bakal Dilakukan Sri Mulyani

"Jadi bukan hantu dalam artian ada dana ke sana," ujar Abdul saat ditemui di Kantor Kemendes PDTT, Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).

Abdul pun mencontohkan desa di Jawa Timur yang terdampak lumpur Lapindo.

Ia mengatakan, di kawasan tersebut ada lima desa hilang.

• DUH! Laporan TPF Munir Raib, Hilang Atau Sengaja Dihilangkan?

"Ada desa yang memang harus eksodus harus hilang dan tidak ada dana desa yang mengalir ke sana," jelas Abdul.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menemukan ada desa fiktif yang tidak berpenghuni, tapi dapat anggaran pemerintah melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Sri Mulyani menjelaskan, desa fiktif tersebut tidak berpenghuni karena memang tidak terdaftar sebelumnya, namun belum diketahui siapa yang membuatnya.

"Karena adanya transfer ajek dana desa, ada desa-desa baru tidak ada penduduknya, tapi ada transfer tiap tahun," ungkapnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).(cc)