Badan Kehormatan DPRD Punya 10 Hari Sidangkan Laporan Kader PSI Soal Lem Aibon

WAKIL Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, Oman R. Rakinda mengungkapkan, lembaganya memiliki waktu 10 hari untuk menyidangkan pelanggaran kode etik sejak laporan diterima.

Tidak hanya menggali keterangan pelapor, namun terlapor juga akan dipanggil untuk diminta klarifikasinya terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan.

“Ada batas waktunya untuk menyidangkan pengaduan itu paling lambat 10 hari, jadi laporan yang masuk memang harus segera dibahas,” kata Oman pada Selasa (5/11/2019).

• Pengadaan Lem Aibon Pemprov DKI Sampai Rp 82 Miliar, Ketua KPK Duga Kesalahan Terjadi di Tahap Ini

• Vape Hanya Direkomendasikan bagi Perokok Dewasa yang Ingin Meninggalkan Kebiasaan Merokok

Hal itu disampaikan Oman untuk menanggapi adanya laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana pada Senin (4/11/2019).

Saat itu, warga bernama Sugiyanto (51) melaporkan William karena diduga menyalahi kode etik dengan mengungkap dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) lewat media sosial Twitter.

Sebagai anggota dewan, Sugiyanto menilai seharusnya William membahas mengenai KUA-PPAS digelar di forum resmi antara DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta.

Sebelumnya, William berkicau mengenai kejanggalan kegiatan belanja Pemprov DKI seperti lem aibon Rp 82,8 miliar, pulpen Rp 123 miliar dan sebagainya.

Kicauannya itu dikatakan Sugiyanto justru menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Menurut Oman, selain memeriksa pelapor dan terlapor, BK juga akan membahas mengenai etika pernyataan anggota DPRD DKI di depan publik yang menyangkut pemerintah.

• DKI Susun Anggaran Atas Harga Perkiraan Sendiri, Ini Ceritanya Lem Aibon Masuk Dokumen KUA-PPAS

• CFD Jakarta Barat Dipastikan Tetap Jalan Meski Bertepatan Hari Pahlawan dengan Skema Apel Para PNS

“Tapi memang ada aturan etik, yah ada hubungan kerja antara DPRD dengan eksekutif dan kami memang diminta untuk kritis. Apa yang disampaikan oleh William itu bagus kritis, tapi harus adil, profesional dan proporsional nah ini akan kami dalami tata cara penyampaiannya,” jelasnya.

Oman mengatakan, sikap kritis anggota DPRD diatur dalam Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 34 tahun 2006 tentang Kode Etik DPRD DKI Jakarta. Pada Pasal 13 ayat 2 dijelaskan anggota DPRD wajib kritis, adil, profesional dan proporsional dalam hubungan kemitraan dengan eksekutif.

“Ada aturan sanksi dan segalanya tapi itu masih jauh. Jadi apa yang kami peroleh dari BK kemudian rekomendasinya seperti apa tidak langsung dipublish, tap kami akan laporkan kepada pimpinan DPRD,” jelasnya.

Profil William

Dikutip dari Tribunnewsmaker.com, berikut profil dan rekam jejak William Aditya Sarana sebagaimana dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

1. Biodata William Aditya Sarana

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. (KOMPAS.com/CYNTHIA LOVA)William Aditya Sarana lahir di Jakarta Barat, 2 Mei 1996 sehingga saat ini, William masih berusia 23 tahun.

Hal ini membuat William menjadi anggota DPRD DKI Jakarta paling muda sekaligus satu dari delapan anggota dewan terpilih dari PSI.

William baru saja diwisuda dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) pada akhir Agustus.

Sehingga saat mendaftar sebagai caleg, ia mencantumkan profesinya sebagai pelajar.

• RUHUT Tanya Pegawai Minimarket Ada Tidaknya Anak Sekolah dan Guru Beli Lem Aibon, Begini Jawabannya

William maju sebagai caleg dari daerah pemilihan DKI Jakarta 9 meliputi Kecamatan Cengkareng, Kalideres, dan Tambora.

Dalam Pileg 2019, William sukses meraih 12.295 suara yang mengantarkannya sebagai legislator termuda.

Ia kini duduk di Komisi A DPRD DKI Jakarta yang mengawasi bidang pemerintahan, satu komisi dengan eks penyanyi cilik Tina Toon.

2. Tertarik di Dunia Politik Sejak SMA

William Aditya Sarana ()Dikutip dari Tribun Jakarta, William mengaku telah jatuh cinta dengan dunia politik sejak SMA.

William yang saat itu bersekolah di SMA Dian Harapan, memutuskan untuk bergabung sebagai OSIS.

Selepas SMA, minat William Aditya Sarana terhadap dunia politik semakin tersalurkan.

Ia tercatat dua kali magang di lembaga pemerintahan yakni Sekretariat Kabinet (2017) dan Mahkamah Konstitusi (2015).

• DKI Susun Anggaran Atas Harga Perkiraan Sendiri, Ini Ceritanya Lem Aibon Masuk Dokumen KUA-PPAS

Bahkan, William Aditya Sarana juga menjadi anggota kongres mahasiswa UI sekaligus ketua mahkamah mahasiswa UI.

Dengan berbagai pengalamannya tersebut, William semakin terlibat di dunia politik praktis, terutama saat terjun menjadi caleg.

Hal itu dilakukan karena William merasa, anggota DPRD DKI di periode sebelumnya cukup "buruk".

Satu di antara alasannya, karena tak ada anggota yang melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

3. Punya Prestasi Mentereng

William Aditya Sarana juga menorehkan penghargaan yang tak main-main.

Ia pernah meraih Juara 1 PKM-Penelitian FHUI (2016) dan Juara 3 Consdraft MPR RI (2017).

Bahkan, Alumni UI itu sempat diganjar penghargaan Student Research Award Tanoto Foundation (2015) dan Finalist of National Constitutional Drafting Competition Padjajaran Law Fair (2016).

• VIDEO: Kemarau Panjang, Air Situ Tunggilis Bogor Kembali Mengering

William rupanya kerap menjadi pembicara di berbagai acara.

Sebut saja International Symposium Human Rights for Youth pada 2016 lalu yang digelar UI bersama organisasi Human Rights Resource Centre.

4. Ditolak Keluarga jadi Caleg

Masih dari Tribun Jakarta, keputusan William Aditya Sarana terjun ke politik praktis di usia muda rupanya sempat ditolak keluarga.

Penolakan tersebut karena adanya anggapan, politik itu "kotor."

"Yang kaget dan sempat menolak sebenarnya keluarga saya. Karena dianggap terlalu muda dan politik kotor."

"Keluarga awalnya enggak mendukung. Mereka (mulai) menerima ketika dapat nomor urut, karena rangkaiannya kan panjang sampai dapat nomor urut."

• Tidak Hanya Dekat dengan Kehidupan Sehari-hari, Cerita Film Love For Sale 2 juga Mengandung Tuntunan

"Kalau pas seleksi kan kurang setuju," tutur dia.

Sang ayah yang seorang advokat ingin agar William mengikuti jejaknya.

Apalagi William juga memiliki latar belakang pendidikan hukum.

"Ayah saya advokat jadi mungkin ekspektasi ke saya juga jadi advokat."

"Tapi menurut saya politik lebih penting sih dalam kondisi bangsa seperti ini karena kita kekurangan politisi baik," kata dia.

5. Punya Harta Kekayaan Rp 1,58 Miliar

Dari LHKPN yang dilaporkan William Aditya Sarana per 13 Mei 2019, ia memiliki harta kekayaan senilai Rp 1.586.000.000.

Aset berupa kas dan setara kas menyumbang sebagian besar kekayaan William, yaitu sebesar Rp 1 miliar.

Sisanya, William memiliki aset berupa satu bidang tanah dan bangunan di Kota Depok senilai Rp 500 juta.

• Belasan Kendaraan Parkir di Trotoar Jalan Fatmawati Terjaring Operasi Cabut Pentil

Ia juga memunyai mobil Toyota Yaris senilai Rp 80 juta dan harta bergerak lainnya sebesar Rp 6 juta.

William tidak memiliki sepeser pun utang.

6. Disentil Politikus Gerindra

Banyak orang kagum dengan keberanian William Aditya Sarana dalam membongkar kejanggalan pada rancangan KUA-PPAS.

Namun, aksinya ini justru membuat William disentil oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua di sela-sela rapat KUA-PPAS 2020 DKI Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Politikus Gerindra itu menilai William tidak memiliki tata krama lantaran mengunggah rancangan KUA-PPAS ke media sosial.

• Gubernur Ganjar Segera Luncurkan Bank Khusus UMKM dan Petani

“Sebagai anggota dewan, kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi."

"Aspirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan, jangan sampai artinya kita belum melakukan pembahasan sudah ramai di koran,” ujar Inggard dalam rapat itu.

Inggard menyatakan, seharusnya kritik anggaran Pemprov DKI Jakarta ini dilakukan dalam rapat.

“Ini saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem ya berantem di ruangan ini jangan berantem di luar,” katanya.

Inggard mengatakan, seharusnya William sebagai anggota DPRD pun menandakan dan mencatat anggaran apa saja yang memang janggal dan memang perlu evaluasi.

Meski dinilai baik lantaran telah mengungkapkan anggaran yang janggal itu, Inggard mengatakan, harusnya kritik dibahas dalam forum rapat, bukan di media sosial maupun media mainstream.

• Gubernur Ganjar Segera Luncurkan Bank Khusus UMKM dan Petani

"Khususnya pada saudara William. William ini kan baru, saya berharap bukannya tidak boleh ngomong di koran atau di televisi, boleh aja."

"Tapi harus jaga tata krama, itu kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif."

"Nah, ketika ada pertanyaan tolong dicatat, dicatat dan kita bahas nanti,” ujar Inggard, dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

Inggard khawatir rancangan anggaran KUA-PPAS yang janggal itu dipublikasikan oleh William di media sosial malah mendapat prasangka buruk dan heboh di publik seperti saat ini.

Padahal, anggaran itu belum final dibahas oleh DPRD maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

7. Respons William Aditya Sarana

Tahu dirinya disentil oleh 'senior' di DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana mengaku menerima nasihat tersebut.

“Diterima saja kritik Bang Inggard. Saya yuniornya, saya terima nasihatnya. Saya harus banyak belajar dari beliau,” ujar William di DPRD, Kami (31/10/2019).

• VIDEO: Maling Laptop Biasa Beraksi di Hotel Jakarta Selatan Diringkus Polisi

Ia mengatakan, memang sudah seharusnya rancangan anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta itu diketahui oleh publik.

William mengatakan, jika rancangan KUA-PPAS diunggah setelah pembahasan DPRD dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), ia mengkhawatirkan malah anggaran itu tidak akan diubah.

“Kalau upload saat semua sudah selesai, buat apa kita kritisi. Apalagi kalau sudah diketok, ngapain? Harusnya teriak ya sekarang,” ucap William, dikutip dari Kompas.com.

William pun menyinggung transparansi saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama.

“Kalau soal transparansi itu harga mati karena saya tak mau bandingkan. Tapi gubernur sebelumnya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sudah di-upload, saat pembahasan ini harusnya sudah ada di website,” katanya. (TribunNewsmaker/*)