Rusolih Diberangkatkan Umroh oleh Pemprov DKI dan Mendoakan Anies Baswedan Bisa Terpilih Lagi

"Sebagian bisa dipakai untuk keperluan keluarga dan bekal selama umroh," jelasnya, Rabu (30/10/2019).

• KPU Buka Kesempatan Pasangan Independen Jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok 2020, Ini Syaratnya

Sementara itu, Ketua DMI DKI Jakarta, Ma'mun Al Ayyubi mengatakan, sejumlah jemaah yang berangkat kali ini merupakan kelompok terbang (kloter) keempat dan kelima dari total 13 kloter atau 432 jemaah sepanjang 2019.

"Untuk itu pelaksanaan umroh akan dibagi menjadi dua bagian," ucapnya.

Nantinya sebanyak 36 jemaah marbot dan majelis taklim berangkat  umroh lebih dulu ke Mekkah lalu ke Madinah.

Sementara, sejumlah 36 jemaah lainnya lebih dulu ke Madinah lalu ke Makkah.

"Total keseluruhannya akan berada di Baitullah selama 9 hari terhitung sejak keluar dari rumah hingga kembali ke rumah," ungkapnya.

Kalangan marbot masjid, musala dan majelis taklim diberangkatkan umroh oleh Pemprov DKI di Kantor DMI DKI Jakarta, Komplek Jakarta Islamic Centre (JIC), Koja, Jakarta Utara, Rabu (30/10/2019).

• Ungkapan Kegembiraan Sejumlah Warga di Menteng yang Ikut Senang Kucingnya Dilakukan Sterilisasi

Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi yang telah resmi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif (caleg) dari PDI Perjuangan pada pemilu 2019 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyebut bahwa memang alumni KPK menjelma menjadi politisi semua.

“Memang, alumni KPK politisi semua. Serius saya. Itu telah menjelma menjadi lembaga politik. Sampai sekarang, lihat saja semua mantan KPK menjabat cari posisi,” kata Fahri di Mapolda Metro Jaya, Kebayoranbaru, Jakarta Selatan, Seasa (17/7/2018).

• Tumpukan Sampah Kali Jambe Bekasi Tiga Hari Tak Kunjung Diangkut Mengakibatkan Keluhan Warga

Bahkan, ia menyebut bahwa hal tersebut memalukan.

Di mana seharusnya kembali menjadi masyarakat.

“Saya saja orang politik tahu diri, saya nggak nyalon. Saya kembali ke masyarakat. Kenapa sih nggak kembali aja ke masyarakat. Ini incar jabatan selesai dari KPK. Kan memalukan karena motif politiknya dari awal,” jelasnya.

Meskipun, menurut Fahri, hal tersebut dibenarkan. Namun, tidak secara etika.

“Boleh saja, tapi kan ada bekas penegak hukum. Punya dan tahu kasus banyak orang. Secara etik nggak boleh berkelana di dunia politik ini karena anda pegang rahasia orang. Harusnya dia jadi apa kek, kan banyak rezeki dimana-mana. Kan bisa jadi lawyer, pedagang, atau marbot saja,” katanya.