Mantan Sekretaris Jenderal Projo Membeberkan Kekelaman Projo sebagai Sebuah Organisasi

Mundurnya Pro Jokowi (Projo) dalam perpolitikan bangsa menarik perhatian seluruh pihak, termasuk mantan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo, Guntur Siregar.

Dirinya memaparkan kebohongan serta gelapnya organisasi Projo.

Pendiri sekaligus pengurus DPP Projo periode 2014-2016 itu mengaku kecewa dengan pernyataan Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko dalam konferensi pers, yang digelar di DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu (23/10/2019).

Menurutnya, pernyataan Handoko soal sejarah berdirinya Projo akhir tahun 2013 tidak benar.

Diceritakannya, Handoko yang menyebut telah menjabat sebagai Sekjen DPP pada tahun 2015 adalah kebohongan.

Sebab, posisi tersebut masih dijabatnya bersama dengan Budi Arie selaku Ketua Umum DPP Projo. 

"Janganlah berdirinya sejarah projo mau dikorupsi juga."

"Kalau mau jujur, diluruskan sesuai yang tercantum di notaris dan itu tidak bisa diubah kecuali rapat anggota, nama-nama seperti saya Guntur Siregar langsung terdaftar masih sebagai Sekjen Projo."

"Sunggul Hamonangan Sirait masih terdaftar sebagai Kepala Divisi Hukum dan Konstitusi Projo serta Dhani Marlen masih sebagai bendahara," ungkapnya, yang dihubungi pada Kamis (24/10/2019). 

Menurutnya, bagi para kader yang telah lebih dulu meninggalkan Projo telah menetapkan hati dengan pertimbangan yang sebaik-baiknya.

Sebab, diketahui, kepengurusan Projo di bawah kepemimpinan Budi Arie, diungkapkannya tidak transparan, khususnya terkait penempatan jabatan komisaris pada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Bank Mandiri, Telkomsel, Bank BTN dan lainya. 

"Jadi, menurut hemat kami, kekecewaan saudara Budi Arie terhadap keputusan Presiden Jokowi mengangkat kabinetnya itu bersifat kenak-kanakan yang sangat egois.

"Mengapa saudara tidak berkaca pada sifat sendiri yang dulu, ketika kami meninggalkan organisasi projo langsung dapat fitnah dituduh karena tidak dapat jabatan?" ungkap Guntur Siregar.

"Kami melihat, Bapak Jokowi sudah sangat paham apa yang terjadi di organisasi Projo dan kepemimpinannya."

"Kami berharap, Bapak Jokowi dan bapak Prabowo tidak usah hiraukan manuver-manuver relawan yang sudah mulai gagal paham dengan apa yang diperjuangkan," katanya. 

Dirinya pun berpesan kepada Erick Tohir selaku Menteri BUMN untuk tidak menggubris permintaan relawan yang meminta jabatan sebagai komisaris BUMN. 

"Kalau perlu sebagai saran supaya PPATK membuka aliran dana-dana para komisaris relawan periode 2014 sampai 2019."

"Di situlah tercipta keadilan untuk semua relawan yang berkeringat memenangkan Jokowi-JK di pilpres tahun 2014," katanya. 

Seperti diketahui, Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko mengungkapkan mundurnya Projo dalam perpolitikan Indonesia.

Dirinya pun menyampaikan kekecewaan relawan Projo atas penetapan Kabinet Indonesia Maju yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Alasannya, komitmen Jokowi sekaligus Partai Koalisi dalam melawan intoleransi dan kesediaan berpolitik secara santun yang telah disepakati sejak awal telah dilanggar.

"Kabinet Indonesia Maju sudah diumumkan hari ini (23/10/2019)."

"Projo memahami adanya kekecewaan yang mendalam dari para relawan pendukung Jokowi," ungkap Handoko dalam siaran tertulis pada Rabu (23/10/2019). 

"Kubu rival yang kalah dalam pilpres karena perlawanan rakyat terhadap intoleransi, antidemokrasi, dan pelanggaran HAM justru mendapat posisi yang terhormat di Kabinet. Pihak-pihak yang tidak teruji loyalitasnya dipercaya mengurus negeri ini," katanya.

Oposisi diketahui absen ketika pendukung militan Projo bekerja memenangkan Jokowi. Terlebih Jokowi diketahui belum menjadi Tokoh Nasional seperti saat ini.

Meskipun demikian, Projo katanhya tetap mengucapkan selamat bekerja kepada Jokowi dan KH Ma'ruf Amin serta Kabinet Indonesia Maju.

Dirinya berharap agar program kerja dapat dijalankan dengan baik bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan pidato Jokowi yang dikenal sebagai Visi Indonesia di Sentul pada 14 Juli 2019.

"Projo menghaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena diperkenankan menyumbangkan semangat aktivisme dan cinta tanah air dengan menjadi relawan garis keras Jokowi di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019," ungkap Handoko.

Penghargaan dan ucapan terima kasih pun disampaikannya kepada seluruh rakyat Indonesia dan para kader serta simpatisan Projo atas dedikasi dan perjuangan bersama menjaga demokrasi Indonesia dan Pancasila.

"Kini, saatnya kami, Keluarga Besar PROJO mundur dari kegiatan politik di seluruh Tanah Air."

"Kami akan kembali ke habitat dan aktivitas semula, kami bahagia telah menjemput sejarah," katanya.