Tak Cuma Siap Sodorkan AHY Jika Diminta Jokowi, Demokrat Juga Susun 14 Program Prioritas Pemerintah

WAKIL Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, partainya siap menempatkan kader terbaiknya, jika Presiden Jokowi meminta partai berlambang mercy ini masuk kabinet.

Syarief mengatakan, satu di antara kader terbaik Partai Demokrat adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Saya katakan Partai Demokrat sudah berpengalaman, kader-kadernya sudah terbentuk."

• Munarman Bantah Dapat Laporan dari Penganiaya Ninoy Karundeng, tapi Akui Minta Rekaman CCTV Masjid

"Dan tentu kalau diminta Partai Demokrat siap memberikan yang terbaik," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

"Mas AHY saya pikir salah satu yang paling menonjol saat ini, sebagai representasi dari generasi milenial Indonesia."

"Yang merupakan kader yang dipersiapakan sebagai pemimpin ke depan. Tentu beliau siap," imbuhnya.

• Prabowo Kecewa Gerindra Tak Dapat Jatah Ketua MPR, Kursi Menteri Disebut-sebut Bakal Jadi Gantinya

Syarief juga mengungkapkan, Partai Demokrat telah mengajukan konsep untuk pemerintahan lima tahun ke depan.

Konsep tersebut tersusun dalam 14 program Partai Demokrat yang difokuskan untuk program lima tahun mendatang.

Syarief mengatakan, AHY lah yang memaparkan konsep tersebut langsung kepada Presiden Jokowi.

• MPR Undur Pelantikan Jokowi-Maruf Amin Jadi Pukul 4 Sore, Ini Alasannya

"Pertama, menyangkut masalah ekonomi. Daya beli rakyat. Kedua, tentang kemiskinan. Ketiga, tentang pengangguran, lapangan pekerjaan, kebijakan luar negeri."

"Di antaranya juga soal kebijakan energi. Jadi sekali lagi, di antara 14 program prioritas itu, kalau sudah ada dalam program Pak Jokowi saya kira itu tinggal disinergikan saja," paparnya.

"Pada saat Mas AHY menyampaikan program itu, setahu saya sangat positif responsnya."

• TIGA Menteri Perempuan Ini Berpeluang Dipilih Jokowi Lagi, yang dari Parpol Minim Prestasi

"Tentu beliau akan mensinergikan dengan program-program beliau, apakah ada yang sama, bersinggungan, atau ada yang belum, akan dibicarakan di internal pemerintah," paparnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai perlu memasukkan anak mantan Presiden ke dalam susunan menteri Kabinet Kerja jilid ll, untuk menghilangkan tekanan partai politik pendukungnya.

Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, masukan masyarakat agar Yenny Wahid dan Ilham Habibie dijadikan menteri, pastinya berdampak positif kepada Presiden Jokowi.

"Tentu memiliki keuntungan politik, setidaknya hal ini dapat memperkuat barisan dukungan dari kalangan masyarakat sipil," ujar Ray Rangkuti saat dihubungi di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

• KISAH Relawan Jokowi Diculik dan Dianiaya karena Memotret Saat Kerusuhan: Kepala Saya Mau Dibelah!

Dengan mengakomodir masukan dari masyarakat sipil, kata Ray Rangkuti, secara tidak langsung Jokowi membuktikan tak ada tekanan partai politik pendukungnya dalam menyusun Kabinet Kerja jilid ll.

"Jokowi lah yang paling menentukan adanya dukungan masyarakat sipil."

"Jika terus menerus memenuhi hasrat partai politik, dapat membuat Jokowi berjarak dengan pemilhnya," papar Ray Rangkuti.

• Penganiaya Ninoy Karundeng Melaporkan Perbuatan Kriminal Mereka ke Sekjen FPI Munarman

Ray Rangkuti melihat, Yenny dan Ilham memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, bahkan keduanya berkontribusi memenangkan Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2019.

"Yenny dan Ilham Habibie memang tidak berlebihan dilirik sebagai calon anggota kabinet."

"Ada pun soal AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) kemungkinan akan dimasukkan dalam lingkaran Jokowi, sekalipun tidak melihat potensinya akan dimasukkan ke dalam kabinet," papar Ray Rangkuti.

• Petugas PPSU Cantik Masih Trauma dan Pusing Setelah Ditabrak Motor

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih merahasiakan nama-nama menteri Kabinet Kerja yang akan dipertahankan untuk periode selanjutnya.

Namun, tiga srikandi seperti Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dinilai memiliki peluang menjabat lagi di Kabinet Kerja jilid dua.

Pengamat politik Yasin Mohammad mengatakan, sejumlah menteri berlatang belakang profesional berpeluang dapat dilantik kembali menjadi pembantu Presiden.

• Prabowo Kecewa Gerindra Tak Dapat Jatah Ketua MPR, Kursi Menteri Disebut-sebut Bakal Jadi Gantinya

Yasin yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) melihat, kebijakan Susi Pudjiastuti yang melawan ilelgal fishing dengan cara menenggelamkan kapal, perlu diapresiasi.

"Dalam konteks penenggelaman, Ibu Susi paling tinggi."

"Prestasinya dalam law enforcement atau perang melawan illegal fishing patut diapresiasi," ujar Yasin di Jakarta, Selasa (8/10/3019).

• Gerindra Tawarkan Konsep Setelah Ditawarkan Masuk Kabinet Jokowi, Jika Setuju Baru Tunjuk Orang

Kemudian, Sri Mulyani dinilai telah mampu membuat kebijakan yang dapat menyeimbangkan neraca keuangan negara.

"Pola yang dimainkan adalah kebijakan ekonomi liberal, membuka akses investasi dari luar."

"Investasi ini dibuka dalam rangka menyeimbangkan neraca keuangan," ulasnya.

• Proyektil yang Tewaskan Mahasiswa Kendari dan Serempet Ibu Hamil Diuji ke Belanda dan Australia

Selanjutnya, Yasin menilai Retno Marsudi selama menjadi Menteri Luar Negeri, sudah membuahkan hasil nyata dalam berkomunikasi ke luar negeri.

Bahkan, telah membawa Indonesia sebagai Dewan Kehormatan di PBB.

Sementara, menteri yang berpotensi tidak terpilih kembali masuk jajaran Kabinet Kerja jilid dua, berasal dari kalangan partai politik.

• Munarman Bantah Dapat Laporan dari Penganiaya Ninoy Karundeng, tapi Akui Minta Rekaman CCTV Masjid

Ia mencontohkan Airlangga Hartarto yang menjabat Menteri Perindustrian, belum menorehkan prestasi signifikan.

"Memperin belum ada terobosan baru, tidak ada perkembangan signifikan."

"Saya kira kinerjanya belum maksimal di bidang perindustrian," paparnya.

• Soroti Dinasti Politik, KPK: Apakah Anak Kepala Daerah Harus Jadi Kepala Daerah Juga?

"Lalu Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, banyak melakukan kebijakan impor yang menimbulkan polemik," sambung Yasin.

Selanjutnya, Kinerja Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, kata Yasin, tidak mampu melindungi buruh atau para pekerja.

"Dia tidak bisa menjembatani antara pihak buruh dan perusahaan."

• Sekjen PA 212 Jadi Tersangka ke-12 Kasus Penganiayaan dan Penculikan Relawan Jokowi Ninoy Karundeng

"Ada 4 ribu buruh yang di-PHK masal, mereka datang ke Manaker tapi menterinya manggil Direktur Krakatau Steel saja tidak bisa," ulas Yasin.

Sebelumnya Wartakotalive memberitakan, siapa nama-nama menteri yang bakal dipilih Presiden Jokowi masuk dalam kabinetnya, dinanti-nanti banyak pihak.

Tak ayal, daftar nama-nama menteri Kabinet Kerja jilid ll, kembali beredar di grup WhatsApp.

Nama-nama itu diklaim diputuskan Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Minggu (4/8/2019) lalu.

• Daftar Susunan Kabinet Jokowi-Maruf Amin Beredar Lagi, Ada Nama Fadli Zon!

Foto yang beredar menunjukkan selembar kertas dan terdapat stempel berwarna merah dengan tulisan RAHASIA.

Dalam selembar kertas tersebut, tertulis Risalah Rapat Pengangkatan Menteri Pembantu Presiden Dalam Kabiner Kerja Jilid ll Periode 2019-2024.

Tertulis juga, rapat dipimpin Presiden Jokowi dan Sekretaris Rapat Pramono Anung di Ruang Garuda Istana Bogor, Minggu (4/8/2019).

• Terpilih Lagi Jadi Ketua Umum PDIP, Megawati: Tugas Berat

Ada pun yang hadir ditulis wapres terpilih Maruf Amin, ketua umum partai koalisi, dan sekretaris jenderal partai koalisi.

Berikut ini susunan kabinet Jokowi-Maruf Amin yang beredar di medsos tersebut:

Presiden: Joko Widodo

Wakil Presiden: Maruf Amin

Menteri Kabinet

Menteri Sekretaris Negara: Pramono Anung Wibowo

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Hendrawan Supratikno

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: Susi Pudjiastuti

Menteri Perhubungan: Rusdi Kirana

Menteri Kelautan dan Perikanan: Agus Suherman

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Faisal Basri

Menteri Pariwisata: Triawan Munaf

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: Ryamizard Ryacudu

Menteri Dalam Negeri: Ganjar Pranowo

Menteri Luar Negeri: Dino Patti Djalal

Menteri Pertahanan: Andi Widjajanto

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Mahfud MD

Menteri Komunikasi dan Informatika: Semuel Abrijani Pangerapan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Heru Budi Hartono

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Rini Soemarno

Menteri Keuangan: Muhammad Chatib Basri

Menteri BUMN: Ririel Ardiansyah

Menteri Koperasi dan UKM: Eva Kusuma Sundari

Menteri Perindustrian: Bahlil Lahadalia

Menteri Perdagangan: Fadli Zon

Menteri Pertanian: Spudnik Sujono Kamino

Menteri Ketenagakerjaan: Muhammad Hanif Dhakiri

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadi Muljono

Menteri Lingkungan Hidup dan Perikanan: Tsamara Amany Alatas

Menteri Agraria dan Tata Ruang: Adian Napitupulu

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Yudi Latief

Menteri Agama: Komaruddin Hidayat

Menteri Kesehatan: Daeng M Faqih

Menteri Sosial: Agus Harimurti Yudhoyono

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Najwa Shihab

Menteri Pendidikan Nasional: Syawal Gultom

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi: Kadarsah Suryadi

Menteri Pemuda Dan Olahraga: Erick Thohir

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Budiman Sudjatmiko

Pejabat Setingkat Menteri

Jaksa Agung: Todung Mulya Lubis

Panglima TNI: Jenderal Andhika Perkasa

Kapolri: Jenderal Mohammad Tito Karnavian

Sekretaris Kabinet: Johan Budi SP

Kepala Negara Pemerintah Non Kementerian

Kepala Badan Intelijen Negara: Budi Gunawan

Kepala Badan Penanaman Modal: Thomas Trikasih Lembong

Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Addie Muljadi Sumaatmadja

Kepala Lembaga Non Struktural

Kepala Staf Kepresidenan: Diaz Hendropriyono. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bekraf Triawan Munaf yang namanya masuk dalam jajaran menteri Kabinet Kerja jilid ll sebagai Menteri Pariwisata, secara tegas menyatakan hal tersebut kabar bohong.

"Big hoax (bohong besar)," ujar Triawan saat dihubungi Tribunnews.com, Jakarta, Sabtu (10/8/2019).

• Megawati Bicara Kabinet, Katanya yang Muda dan Pintar Belum Tentu Jaminan Berhasil di Pemerintahan

Pada Minggu (4/8/2019) lalu, Presiden Jokowi memang mengadakan gathering untuk para menteri, kepala lembaga, dan mantan menteri bersama keluarga di Istana Bogor.

Menurut Triawan, kegiatan gathering berakhir sekitar pukul 12.00 WIB, setelah terjadi pemadaman aliran listrik dari PLN yang terjadi di beberapa wilayah Pulau Jawa.

"Ini kerjaan orang iseng (sebar kabar bohong soal susunan menteri)."

• Kronologi KPK Ciduk Anggota DPR Asal PDIP Sepulang dari Bali, Terkait Suap Impor Bawang Putih

"Waktu ada event di Sentul pun hoaks yang sama disebar. Katanya ada rapat yang seperti itu (menentukan menteri)."

"Di surat hoaks ada nama Pramono Anung, padahal beliau tidak ada di Sentul," tutur Triawan. (Chaerul Umam)