Sertifikat Tanah

Pengurusan Sertifikat Disebut Berbelit, Ini Penjelasan Kepala BPN Kota Bekasi

"Terus miskomunikasi lainnya, kami tidak pernah meminta harus ada penetapan pengadilan negeri untuk perbedaan satu dua huruf dalam nama."

Pengurusan Sertifikat Disebut Berbelit, Ini Penjelasan Kepala BPN Kota Bekasi
Warta Kota/Muhammad Azzam
Ilustrasi warga antre di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi. 

Masyarakat dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengeluhkan pengurusan dokumen atau sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi berbelit.

Ada saja syarat yang kurang atau kesalahan harus diperbaiki sehingga harus bolak-balik datang ke kantor BPN Kota Bekasi.

Kemudian proses berbelit pembuatan sertifikat itu disinyalir agar ada pungutan liar atau uang paketan dalam proses pengurusan tersebut.

Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) BPN Kota Bekasi Deni Ahmad Hidayat langsung membantah kabar tersebut.

Dia menyatakan bahwa  tidak ada pungutan liar maupun uang paketan seperti tuduhan masyarakat.

"Saya bantah itu, itu tidak ada ya. Kalau persoalan layanan online yang dikeluhkan itu benar," kata Deni Ahmad Hidayat di ruang kerjanya, Kantor ATR/BPN Kota Bekasi, Rabu (9/10/2019).

"Tapi penyebabnya karena adanya miskomunikasi maupun kesalahpahaman dalam mencerna penjelasan teknis sistem online yang diterapkan itu," ujarnya lagi.

Kopi Instan: Baik atau Buruk? Ini yang Harus Anda Ketahui tentang Kopi Instan

Pola Makan Vegetarian Cegah Kematian Dini, Jadi Vegetarian Bukan Perkara Mudah

Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) BPN Kota Bekasi Deni Ahmad Hidayat saat ditemui Warta Kota di ruang kerjanya, Rabu (9/10/2019).
Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) BPN Kota Bekasi Deni Ahmad Hidayat saat ditemui Warta Kota di ruang kerjanya, Rabu (9/10/2019). (Warta Kota/Muhammad Azzam)

Deni mengatakan, langsung mengadakan pertemuan dengan pengurus Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) terkait keluhan yang menjadi pemberitaan di media massa maupun media sosial.

"Kami kumpulkan seluruh jajaran pejabat termasuk petugas loket di lingkungan Kantah Kota Bekasi untuk klarifikasi keluhan masyarakat dan PPAT soal pelayanan pertanahan, khususnya layanan elektronik atau online," katanya.

Setelah pengurus IPPAT mengungkapkan seluruh keluhan anggotanya, kesimpulan dalam pertemuan itu bahwa terjadi miskomunikasi maupun kesalahpahaman mencerna penjelasan teknis.

Halaman
1234
Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Intan Ungaling Dian
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved