Gerindra Tawarkan Konsep Setelah Ditawarkan Masuk Kabinet Jokowi, Jika Setuju Baru Tunjuk Orang

SEKJEN Partai Gerindra Ahmad Muzani tak menampik ada tawaran untuk pihaknya masuk kabinet Joko Widodo (Jokowi) jilid II.

Kompas.com
Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra 

"Kami sebenarnya tidak mengincar posisi-posisi dalam jabatan tertentu."

"Ketika kami ditawarkan untuk membantu pemerintah, kami juga menawarkan konsep ke pemerintah," terang Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Konsep yang ditawarkan, kata Dasco, mengenai ketahanan pangan, energi, ekonomi, dan keamanan.

Warga Jakarta Bunuh Diri di Hotel, Tulis Surat Wasiat Minta Abu Jenazahnya Dibuang ke Laut Bali

Apabila konsep disetujui, lanjutnya, maka pembicaraan selanjutnya yakni masalah bidang.

"Kalau sudah ketemu bidang baru kita ngomong orang. Nah, jadi kalau dari awal incar ini itu, kayaknya enggak deh," paparnya.

Dasco mengatakan, hingga saat ini komunikasi masih terus dilakukan antara Gerindra dengan Jokowi.

Pengacara yang Aniaya Hakim Besok Jalani Sidang Perdana, Kuasa Hukumnya Mantan Ketua MK

Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi, apakah setuju dengan konsep yang ditawarkan atau tidak.

"Ini kan tergantung pemerintah. Kita sedang komunikasi tentang konsep itu," jelasnya.

Di sisi lain, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi, dalam membentuk kabinet.

Waketum Partai Gerindra Bilang Revisi UU KPK Pesanan Bandit-bandit Pencuri Uang Negara

Termasuk, mengenai kemungkinan Gerindra mendapatkan jatah kursi menteri.

"Menteri itu hak prerogatif Presiden."

"Jadi ya kita harus menghargai prerogatif presiden," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Ini Alasan Pengacara Tomy Winata Marah Lalu Aniaya Hakim, Besok Sidang Perdana

Menurut Puan, PDIP tidak bisa memutuskan sendiri persetujuan masuknya Gerindra ke pemerintahan.

PDIP harus berkonsultasi dengan partai-partai pengusung Jokowi-Maruf Amin lainnya, seperti Golkar, NasDem, PKB, PPP, bahkan Hanura.

"Ada partai lain yang kemudian bersama-sama dengan Pak Jokowi, jadi semua merupakan hak prerogatif Presiden."

Hoaks Ahok dan Antasari Azhar Jadi Dewan Pengawas KPK Beredar, Politikus PDIP Bilang Begini

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved