Komentar Aptrindo soal Pencabutan Pengendalian Solar Bersubsidi

Padahal, realisasi normal tahunan berkisar di angka 73,42 persen dari kuota.

Sehingga, dalam surat edaran tersebut disebutkan, jika tidak dilakukan pengendalian JBT jenis solar, maka berpotensi over kuota.

Berdasarkan prognosa dari BPH Migas, sampai dengan akhir Desember 2019 akan terealisasi sebesar 16,06 juta KL atau over kuota sebesar 1,56 juta KL dari kuota 2019.

Henry mengungkapkan, kondisi dan proyeksi tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah, yang dalam hal ini Kementerian ESDM.

Alhasil, jika nanti realisasi penyaluran solar bersubsidi melebihi kuota, maka hal tersebut akan menjadi pembahasan antara Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero).

"Pemerintah nanti ambil langkah apa, kondisi kritisnya sudah kita sampaikan. Masalah kemungkinan kurangnya kuota akan didiskusikan dengan pemerintah dan Pertamina," kata Henry.

Dalam surat bernomor 4487.E/Ka BPH/2019 itu, disebutkan bahwa Pertamina pun sebetulnya sudah memproyeksikan akan terjadi over kuota pada awal November 2019.

Kendati begitu, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman, mengatakan, hal tersebut masih merupakan estimasi.

Fajriyah mengklaim, Pertamina siap untuk menjalankan keputusan pemerintah dan BPH Migas selaku regulator.

Baik dengan menyiapkan BBM bersubsidi maupun non-subsidi.

"Itu baru estimasi (over kuota di November). Kami sudah siap dengan infrastruktur maupun mekanisme penyaluran, kami siap sesuai dengan ketentuan," kata Fajriyah ke Kontan.co.id.

Apabila sebelum tutup tahun sudah terjadi over kuota, Fajriyah mengatakan, pihaknya akan memperbanyak penyediaan BBM non-subsidi, seperti Pertamina Dex dan Dexlite.

"Kalau bener habis kuotanya, maka kami akan lebih banyak mempersiapkan jenin BBM non-subsidi, kami imbau masyarakat untuk beralih," kata Fajriyah.

• Jumlah Penumpanng Terus Bertambah, PO Bus Siapkan Unit Bus Tambahan

Berita ini sudah diunggah di Kontan dengan judul Pengendalian solar subsidi dicabut, begini tanggapan Aptrindo