Ternyata Bukan Jokowi yang Minta Jadwal Pengambilan Sumpah Jabatan Dimajukan, tapi Projo

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan tetap menggelar pelantikan atau pengambilan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang.

Pengambilan sumpah jabatan Jokowi-Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Pramono Ubaid, menanggapi adanya permintaan yang disebut-sebut datang dari Presiden Jokowi, untuk memajukan hari pelantikan sehari lebih cepat.

• Pakar Hukum Tata Negara Ini Sebut Jokowi Otoriter Jika Terbitkan Perppu KPK, Begini Penjelasan Dia

"Sampai sekarang KPU tidak ada rencana untuk memajukan jadwal pengambilan sumpah/janji pasangan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024," ungkapnya kepada wartawan, Senin (30/9/2019).

Ternyata, permintaan memajukan hari pelantikan tersebut bukan datang dari Presiden Jokowi, melainkan, relawan pendukungnya, Projo.

Hal ini pun diluruskan oleh komisioner KPU tersebut.

• Polisi Somasi Ananda Badudu karena Bilang Begini Sambil Menangis, Dianggap Memprovokasi Masyarakat

"Seingat saya yang usul bukan Pak Jokowi, tapi dari Projo," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie menyatakan, ada permintaan untuk mempercepat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Permintaan tersebut dari semula 20 Oktober 2019, menjadi 19 Oktober 2019, alias sehari lebih cepat.

• Korban Tewas yang Ditabrak Kereta Baru Pulang dari Kampung Jenguk Orang Tua

Ia menyatakan demikian seusai menghadiri pertemuan dengan Jokowi di Istana Negara, Jumat (27/9/2019).

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan komitmen pihaknya untuk ikut mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2019, pada 20 Oktober mendatang.

Hal itu ia sampaikan seusai meresmikan pembentukan Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) di Skadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2019) pagi.

Bahkan, Panglima TNI tak segan menyatakan siapa pun yang berniat menggagalkan pelantikan Presiden, akan berhadapan dengan TNI.

• Demonstrasi di Depan DPR/MPR Berujung Rusuh, Fahri Hamzah: Mahasiswanya Sudah Enggak Ada

“Siapa pun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, dan tidak baik."

"Termasuk berupaya menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu, akan berhadapan dengan TNI,” ujar Panglima TNI lantang.

Pernyataan itu disampaikan Panglima TNI bersama satuan-satuan di tiga matra TNI.

• Wiranto Tolak Berdialog dengan Organisasi Pimpinan Benny Wenda, Ini Alasannya

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, aksi unjuk rasa mahasiswa dan pelajar yang dimulai secara elegan serta damai, berangsur diambil alih sekelompok orang yang bertujuan menciptakan kerusuhan.

Wiranto menegaskan, aksi unjuk rasa akan diubah menjadi gelombang baru dengan tujuan menduduki Gedung DPR, sampai menggagalkan pelantikan anggota DPR periode 2019-2024 pada 1 Oktober 2019.

Menurut Wiranto, gelombang baru ini akan dimanfaatkan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab, untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019.

• SATU Perusuh Tewas Saat Bentrok di Slipi, Kapolri Pastikan Bukan Mahasiswa Atau Pelajar

“Kami mengapresiasi gerakan mahasiswa yang bernuansa mengoreksi rancangan undang-undang oleh pemerintah dan DPR RI."

"Tapi sayang gerakan mahasiswa yang elegan itu pada malam hari diambil alih oleh perusuh dengan melawan petugas.”

“Dan sudah cukup bukti bahwa gerakan yang ambil alih demonstrasi mahasiswa itu bertujuan untuk menduduki Gedung DPR RI."

• POLISI Luruskan Kabar Ambulans Bawa Batu dan Bensin, Ini yang Sebenarnya Terjadi

"Hingga mengganggu kerja anggota dewan termasuk menggagalkan pelantikan anggota DPR baru."

"Lebih lanjut tujuannya adalah menggagalkan pelantikan Presiden,” ungkap Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).

Wiranto menjelaskan, gelombang baru ini akan berusaha memprovokasi masyarakat untuk memancing aparat keamanan agar bertindak lebih keras lagi, sehingga menciptakan korban.

• KAPOLRI: Unjuk Rasa Berujung Ricuh di Depan DPR/MPR Mirip Kerusuhan 21-22 Mei 2019

Jika kemudian tercipta korban, menurut Wiranto, sejumlah pihak yang tak bertanggung jawab itu akan memanfaatkan momentum.

Tujuannya, untuk menggelar gerakan yang lebih besar dengan tujuan menciptakan rasa tidak percaya kepada pemerintahan yang sah.

Wiranto mengatakan, sejumlah kalangan masyarakat akan dipancing dan dimanfaatkan untuk melakukan serangan kepada aparat keaman.

• SAUT Situmorang Ungkap Alasan Kembali ke KPK, Basaria Panjaitan Bilang Saya Masih Cinta Kamu

“Pelajar kemarin sudah berhasil mereka provokasi untuk menyerang masyarakat."

"Setelah berhasil menghasut pelajar kemarin, kita harus waspada gelombang gerakan seperti itu akan melibatkan kelompok Islam garis keras dan juga suporter sepak bola.”

“Kemudian buruh, tukang ojek, dan paramedis juga jangan mau dihasut untuk dilibatkan dalam gerakan itu."

• Menristekdikti Ungkap Ada Mahasiswa Tak Paham Substansi RKUHP, Lalu Bilang Sebagian Aksi Ditunggangi

"Sekarang paramedis sudah menjadi sasaran penyesatan-penyesatan,” beber Wiranto.

Mantan Panglima TNI itu menjelaskan, kini tenaga medis mulai disesatkan dengan informasi dalam salah satu rancangan undang-undang.

Ada poin yang menyebut jika paramedis salah mengambil keputusan dalam melakukan pertolongan kepada pasien, akan didenda Rp 1 juta.

• FOTO-FOTO Penampakan Ambulans Pemprov DKI yang Diduga Bawa Batu, Kaca-kacanya Pecah

Wiranto menegaskan informasi itu menyesatkan dan tak ada sama sekali.

“Tenaga medis kita sudah diberikan informasi yang menyesatkan seperti itu, padahal sama sekali tidak ada."

"Jadi kita ingatkan bahwa paramedis jangan sampai mengikuti provokasi seperti itu,” pintanya.

• YUSUF Mansur dan PSSI Lobi Lechia Gdansk, Egy Maulana Vikri Masuk 40 Daftar Pemain SEA Games 2019

Senada, Kapolri Jenderal Tito Karnavian melihat ada pihak memanfaatkan demonstrasi tolak sejumlah RUU oleh mahasiswa di depan gedung DPR, untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Jokowi.

Menurutnya, demo mahasiswa yang awalnya berjalan dengan damai berubah menjadi aksi anarkis pada sore hingga malam hari.

"Kami melihat ada pihak-pihak yang memanfaatkan, mengambil momentum ini untuk agenda sendiri, bukan agenda RUU," ucapnya di tempat yang sama.

• PESAN Jokowi untuk Mahasiswa: Negara Lain Bersaing di Era Digital, Kita Masih Turun ke Jalan

"Agenda itu politis dengan tujuan menjatuhkan pemerintah yang sah secara konstutusional," sambung Tito Karnavian.

Namun, terkait siapa aktor atau kelompok yang memanfaatkan demonstrasi mahasiswa, Kapolri tidak mengungkapkan secara jelas dan hanya menyebut kerusuhan telah dirancang secara teratur.

Lebih lanjut ia mengatakan, aksi anarkis di sekitaran gedung DPR dua hari lalu mirip dengan kerusuhan di kantor Bawaslu pada Mei 2019.

"Aksi kekerasan batu, pembakaran dan lain-lain mirip pola kerusuhan 21-22 Mei lalu. Ini terlihat cukup sistematis, artinya ada pihak yang mengatur itu," paparnya. (Danang Triatmojo)