Unjuk Rasa Mahasiswa

Faisal Basri: Yang Demonstrasi Pendukung Jokowi Semua

EKONOM Senior Indef Faisal Basri mengatakan, peserta aksi unjuk rasa dua pekan belakangan berasal dari pemilih Presiden Jokowi yang kecewa.

TRIBUNNEWS/SYAHRIZAL SIDIK
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri, seusai memberikan paparan dalam acara seminar Indef mengenai proyeksi ekonomi Indonesia 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (28/11/2018). 

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak banyak kena pengaruh dari ancaman resesi di beberapa negara akibat perang dagang.

Ancaman resesi global ke Indonesia tersebut dinilai kecil, karena porsi ekspor tidak lebih 100 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Di Singapura itu ekspor 270 persen terhadap PDB, sehingga dampaknya besar jika ada resesi."

TNI Evakuasi Tiga Ribu Warga Wamena ke Jayapura, Lima Orang Jadi Tersangka Kerusuhan

"Sedangkan ekspor Indonesia cuma 20 persen, sehingga efeknya cuma 0,7 persen hingga 0,7 persen," ulasnya.

Pertumbuhan ekonomi nasional secara tahunan, Faisal Basri memperkirakan tidak lebih dari 5,4 persen.

"Pertumbuhan ekonomi tahun ini paling rendah 5 persen dan paling tinggi 5,4 persen," cetusnya.

BAWA-bawa SBY dan Hitler, Pakar Hukum Tata Negara Ini Ingatkan Jokowi Hati-hati Keluarkan Perppu KPK

Faisal Basri juga menanggapi pernyataan terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disebut menghambat investasi.

Ia justru mengungkapkan hal sebaliknya, yakni keberadaan KPK justru membuat skor indeks persepsi korupsi di Indonesia membaik.

"Indeks persepsi korupsi membaik, sekarang skornya 38. Masih jauh dari 100, tapi membaik," paparnya.

Yang Digugat Ternyata UU KPK Lama dan Bukan Hasil Revisi, MK Minta Mahasiswa Perbaiki Permohonan

Selain itu, Faisal Basri menyampaikan, Indonesia dari sisi peringkat negara juga membaik hingga sekarang menduduki peringkat ke-89.

Menurutnya, semua peningkatan tersebut karena adanya KPK yang suka menangkap para koruptor.

Sehingga, investor asing percaya dengan hukum di Indonesia.

JOKOWI: Kerusuhan di Wamena Bukan Konflik Antar Etnis, Ini Ulah KKB!

"Siapa saja dihukum. Mulai dari menteri hingga bupati," katanya.

Ada pun Indonesia dari sisi kemudahan berbisnis juga naik dari peringkat 114 ke 73, yang membuat investor tertarik, bukan justru lari ke negara lain.

"Moeldoko bilang KPK hambat investasi dan Rosan juga."

"Ini mereka sebagai wakil ketua tim pemenangan dan pihak Istana," ujar Faisal. (Yanuar Riezqi Yovanda)

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved