Siapapun yang Berani Menggagalkan Pelantikan Presiden, Panglima TNI: Akan Berhadapan dengan TNI

Jangan Terhasut

Menko Polhukam Wiranto mengatakan gerakan unjuk rasa mahasiswa dan pelajar dalam dua hari terakhir ini dimanfaatkan suatu oknum untuk menyerang secara membabi buta aparat yang menjaga Kompleks Parlemen.

Menurut Wiranto, setelah berhasil menghasut pelajar untuk menyerang aparat di sekitar Gedung DPR kemarin, penunggang gelap itu akan mencoba menghasut kelompok masyarakat lainnya.

“Seperti kita ketahui demo mahasiswa yang tadinya elegan kemudian diambil alih oleh perusuh untuk serang aparat"

"Setelah berhasil menghasut pelajar kemarin, kita harus waspada gelombang gerakan seperti itu akan melibatkan kelompok Islam garis keras dan juga suporter sepak bola.”

“Kemudian buruh, tukang ojek, dan paramedis juga jangan mau dihasut untuk dilibatkan dalam gerakan itu."

"Sekarang paramedis sudah menjadi sasaran penyesatan-penyesatan,” ungkap Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).

Mantan Panglima TNI itu menjelaskan bahwa kini tenaga medis mulai disesatkan dengan informasi bahwa dalam salah rancangan undang-undang ada poin yang menyebut jika paramedis salah mengambil keputusan dalam melakukan pertolongan kepada pasien akan didenda Rp 1 juta.

Wiranto menegaskan bahwa informasi itu menyesatkan dan tak ada sama sekali.

“Tenaga medis kita sudah diberikan informasi yang menyesatkan seperti itu, padahal sama sekali tidak ada"

"Jadi kita ingatkan bahwa paramedis jangan sampai mengikuto provokasi seperti itu,” pungkasnya.

Menurut Wiranto oknum yang tak bertanggung jawab akan berusaha hasut masyarakat untuk terus lakukan aksi unjuk rasa yang rusuh.

Hingga mengganggu pelantikan anggota DPR RI baru dan presiden serta wakil presiden terpilih pada Oktober 2019 mendatang.

Ia menjelaskan bahwa perusuh diinstruksikan untuk memancing aparat agar bertindak makin keras hingga menimbulkan korban.

Jika sudah timbul korban maka akan muncul gerakan lebih besar untuk menyalahkan aparat dan menciptakan ketidakpercayaan pada pemerintahan yang sah.