Saat Parpol Lain Setuju Permintaan Presiden Menunda Pengesaan RKUHP, PKS Tak Setuju, Ini Alasannya

"Saya berkesimpulan masih ada materi-materi yang butuh pendalaman lebih lanjut," kata Jokowi.

Jokowi juga telah memerintahkan Menkumham Yasonna Laoly untuk menampung masukan dari berbagai kalangan terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Memerintahkan Menteri Hukum dan HAM, untuk mencari masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat, sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada," ucap Jokowi.

• TERNYATA KPK Gagal Periksa Ahmad Heryawan karena Sedang Berada di LN, Jumat Keramat Lewat?

Dukungan mengalir

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, banyak kritik terkait pasal-pasal dalam RKUHP itu sehingga DPR perlu menyisir lebih lanjut pasal-pasal yang bermasalah.

"Kami berpendapat bahwa atas berkembangnya pendapat masyarakat yang pro dan kontra, maka perlu penyisiran lebih lanjut terhadap pasal-pasal RUU KUHP yang dinilai masih krusial," kata Johnny saat dihubungi wartawan, Jum'at (20/9/2019).

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, sebagai partai pendukung pemerintah, PPP pasti mendukung keputusan presiden.

• Enam Pelaku Tawuran di Bukit Duri Ditangkap, Terdiri dari Penyiram Air Keras, Pembacok, Provokator

"Nah tentu fraksi yang koalisinya masuk ke pemerintahan akan mendukung yang disampaikan presiden," kata Arsul.

Menurut Arsul, untuk mengesahkan RKUHP, diperlukan kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Apabila salah satunya tidak setuju, pengesahan RKUHP tak bisa dilakukan.

"Kalau salah satu unsur dalam pembentukan UU apakah DPR atau pemerintahnya minta ditunda kan tentu tidak kemudian harusnya bisa kita paksakan," ucap dia.

• Brimob Amankan Sepucuk Senjata Api Rakitan dari Pelaku Pencurian Motor

Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Fraksi Gerindra setuju RKUHP yang dianggap kontroversial itu tidak segera disahkan dalam pembahasan tingkat II di rapat paripurna.

"Karena itu sekali lagi hal yang disampaikan oleh presiden itu sejalan dengan keinginan Gerindra yang dari awal memang akan mempertimbangkan untuk meminta penundaan pengundang-undangan RUU KUHP tersebut," ujar Dasco melalui pesan singkat, Jumat (20/9/2019).

Menurut Dasco, Fraksi Gerindra sejak awal pembahasan berupaya agar pasal-pasal kontroversial tidak diatur dalam RKUHP.

• BERITA FOTO: Beginilah Suasana Pameran Kompas Travel Fair 2019, Yuk Lihat

 Ia mengatakan, fraksinya selalu mendengarkan aspirasi dari konstituen Partai Gerindra, seperti mahasiswa dan ibu-ibu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PKS Tak Sepakat Permintaan Presiden Tunda Pengesahan RKUHP", Penulis : Kristian Erdianto "Gerindra: Permintaan Presiden Tunda RKUHP Sejalan Keinginan Kami",  Penulis : Kristian Erdianto  "Nasdem dan PPP Dukung Jokowi Tunda Pengesahan RKHUP",  Penulis : Haryanti Puspa Sari