Wanita Pimpinan Terpilih Ini Sebut KPK Tidak Menghormati Lembaga Lain, Lalu Salah Input Jumlah Harta

LILI Pintauli Siregar menjadi satu-satunya wanita di jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 yang dipiih Komisi III DPR.

Saat menjalani fit and proper test calon pimpinan KPK di Komisi III DPR, pada Rabu (11/9/2019) lalu, Lili cenderung menjelek-jelakan KPK berdasarkan pengalamannya sebagai wakil ketua LPSK.

Selama bertugas di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lili mengaku sulit berkoordinasi dengan KPK.

• Dosen Ini Langsung Salat di Kuburan Setelah Tahu Namanya Terpilih Jadi Pimpinan KPK Jilid V

"Saya dua periode di LPSK, berakhir kemarin Februari 2019. Pengalaman dengan KPK komunikasi baik."

"Tetapi ini menjadi tiba ketika dituangkan dalam MOU, ketika kita minta yang taktis itu mentok," ungkap Lili.

MoU antara KPK dan LPSK, lanjutnya, selama ini sangat general dan tidak menyentuh hal teknis pada pendampingan orang-orang yang berstatus sebagai saksi pelapor sebagaimana tugas LPSK.

• Jokowi Setuju Pembentukan Dewan Pengawas KPK, tapi Bukan Dipilih DPR

"Ketika kita mintakan adanya pendampingan LPSK, tapi KPK berkukuh tidak memberikan itu. Hanya ternyata ini berhubungan dengan SOP yang ada di dalam," bebernya.

Pemberian status justice collaborator (JC) kepada saksi, lanjutrnya, juga sering kali berbeda antara KPK dan LPSK.

Seorang saksi yang dianggap layak menjadi JC oleh LPSK, kemudian menurut KPK tidak layak.

• ‎Ini Poin-poin yang Tidak Disetujui Jokowi dalam Revisi UU KPK

Menurut Lili, Komisioner KPK saat ini sulit ditemui. Dua kali surat yang dilayangkan LPSK untuk bertemu komisioner KPK tidak mendapatkan respons.

"KPK tidak menghormati lembaga lain. Kalau ditanya oknum atau institusi, mungkin dua duanya."

"Sebuah lembaga itu kalau tidak mau menghargai keberadaan lembaga lain bagaimana bisa sukses?" ucapnya.

• Secuil Kisah Masa Kecil Firli Bahuri, Pernah Jualan Spidol dan Beli Sepeda dari Hasil Menyadap Karet

Mantan Wakil Ketua LPSK itu juga sempat ditanya soal jumlah harta kekayaannya oleh Komisi III.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Trimedya Pandjaitan menanyakan harta kekayaan Lili yang hanya tertulis Rp 70 juta.

"Berdasarkan daftar riwayat saudara ini ada yang janggal dan kaget."

• Penasihat KPK Tsani Annafari Juga Mundur Setelah Komisi III DPR Pilih Lima Pimpinan Jilid V

"Dalam laporan, harta kekayaan saudari hanya Rp 70 juta, padahal saudari punya suami, punya anak, rumah, bagaimana saudari bisa menceritakan pada kami," katanya.

Menurut Trimedya, harta kekayaan Lili menjadi sosorotan karena paling sedikit di antara capim KPK lainnya.

Padahal dalam profilnya, Lili memiliki rumah dan bekerja sebagai advokat.

• BREAKING NEWS: Saut Situmorang Mundur Setelah Komisi III DPR Pilih Firli Bahuri Jadi Ketua KPK

"Saya ketahui walapun di daerah, advokat itu tidak ada yang biasa, rata-rata luar biasa."

"Misal contoh di sini Pak Aziz Syamsuddin, Ibu Risa Mariska juga advokat, jadi tolong dijelaskan itu."

"Jangan sampai sebelum menjadi pimpinan, saudari memainpulasi hartanya," tutur Trimedya.

• Alexander Marwata Bikin Sejarah Baru di KPK, Sempat Sebut Hanya Orang Bodoh yang Kena OTT

Menanggapi pertanyaan tersebut, Lili kemudian menjelaskan ada kesalahan penulisan harta kekayaan dalam profilnya.

Data tersebut sudah diperbarui namun belum terkoreksi pada sistem LHKPN KPK.

Sebetulnya menurut Lili harta kekayaanya yakni Rp 700 juta, bukan Rp 70 juta.

• Setuju Revisi UU KPK, Hendropriyono: Hanya Tuhan Maha Esa yang Tidak Boleh Diawasi

"Sebetulnya kurang angka nol, sebenarnya Rp 700 juta. Aneh memang kalau Rp 70 juta."

"Sudah saya perbaiki, sebelum saya daftar kembali, saya revisi. Mungkin belum terkoreksi LHKPN di KPK," jelas Lili.

Terkait profesi advokat, menurut Lili, ia tidak seperti advokat lainnya.

• Ketua KPK Terpilih Firli Bahuri: Anda Harus Lebih Dekat dengan Musuh

Ia selama ini menjadi advokat untuk kaum kaum marjinal, seperti, buruh, tani, dan nelayan.

"Saya selalu di basis, membantu petani, buruh, nelayan. Itu memang bayangan advokat sukses tidak ada."

"Aktivitas saya concern pendampingan mengadvokasi dan lived in di basis-basis," papar Lili.

• PROFIL Singkat Lima Pimpinan KPK Jilid V, Ketuanya Kapolda Sumatera Selatan

Sebelumnya, setelah memilih lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), anggota Komisi III DPR lantas memilih Ketua KPK.

Pemilihan Ketua dilakukan berdasarkan Musyawarah Kapoksi (Ketua Kelompok Fraksi) terhadap lima calon pimpinan (capim) KPK terpilih.

Ada pun calon pimpinan KPK terpilih adalah Alexander Marwata, Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango.

• Habibie Rutin Kunjungi Makam Ainun Sebelum Salat Jumat, Selalu Kalungkan Tasbih di Nisan Istrinya

10 Kapoksi Fraksi di Komisi III sepakat memilih Kapolda Sumatera Selatan Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK.

"Dalam rapat pleno komisi III, pemilihan Capim KPK periode 2019 -2023, berdasarkan diskusi dari seluruh fraksi yang hadir, dan seluruh fraksi fraksi menyepakati."

"Untuk menjabat komisoner KPK, masa bakti 2019-2023, pertama sebagai Ketua, Irjen Firli Bahuri, bisa disepakati?" Tanya Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin, Jumat (13/9/2019)

• Habibie Pernah Tiba-tiba Putar Balik Pulang ke Rumah Hanya Demi Mengambil Kopi Buatan Ainun

"Sepakat," jawab anggota Komisi III.

Setelah menetapkan Ketua KPK, Komisi III juga menyepakati empat komisioner sebagai wakil ketua.

Mereka adalah Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata.

• Habibie Setiap Jumat Ziarah ke Makam Ainun, Berpakaian Serba Putih, Bawa Sedap Malam dan Melati

"Atas nama pimpinan dan seluruh anggota Komisi III, kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua."

"Kepada yang memberikan masukan baik yang pro maupun kontra."

"Kami menaruh harapan pada lima pimpinan agar dapat menjalankan tugas, sesuai undang-undang dengan catatan komitmen yang telah ditandatangani," papar Aziz.

• IDENTITAS Empat Jenazah Terbakar Korban Tabrakan Beruntun di Tol Cipularang, Ada Warga Kemayoran

Hasil voting Capim KPK:

1. Alexander Marwata – (Komisioner KPK) 53 suara

2. Firli Bahuri – (Anggota Polri) 56

3. I Nyoman Wara – (Auditor BPK) 0 

4. Johanis Tanak – (Jaksa) 0

5. Lili Pintauli Siregar – (Advokat) 44 suara

6. Luthfi Jayadi Kurniawan – (Dosen) 7

7. Nawawi Pomolango – (Hakim) 50

8. Nurul Ghufron – (Dosen‎) 51

9. Roby Arya – (PNS Sekretaris Kabinet) 0

10. Sigit Danang Joyo – (PNS) 19. (Taufik Ismail)