Seleksi Pimpinan KPK
Alexander Marwata Bikin Sejarah Baru di KPK, Sempat Sebut Hanya Orang Bodoh yang Kena OTT
ALEXANDER Marwata membuat sejarah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia terpilih kembali sebagai komisioner KPK.
ALEXANDER Marwata membuat sejarah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia terpilih kembali sebagai komisioner KPK.
Ini merupakan periode kedua Alexander Marwata menjabat sebagai pimpinan KPK.
• Habibie Rutin Kunjungi Makam Ainun Sebelum Salat Jumat, Selalu Kalungkan Tasbih di Nisan Istrinya
Hal itu menjadikan dirinya sebagai pimpinan KPK petahana pertama yang terpilih di periode berikutnya.
Saat menjalan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Alexander Marwata mengaku tak setuju KPK terlalu mengandalkan metode operasi tangkap tangan (OTT) dalam upaya memberantas korupsi.
“Saya sejujurnya tak terkesan dengan banyaknya OTT, tidak butuh teknik rumit, hanya orang bodoh yang kena OTT,” ujarnya di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2019).
• Habibie Pernah Tiba-tiba Putar Balik Pulang ke Rumah Hanya Demi Mengambil Kopi Buatan Ainun
Ia menegaskan, kejahatan korupsi akan selalu ada selama biaya politik masih tinggi dan sebanyak apa pun OTT dilakukan.
“Survei Kemendagri menyatakan sebanyak 80 persen kepala daerah mengeluarkan biaya di atas Rp 20 miliar untuk memenangkan pilkada."
"Untuk mengganti itu semua tak cukup hanya dengan mengandalkan gajinya,” ulas Alexander Marwata.
• Habibie Setiap Jumat Ziarah ke Makam Ainun, Berpakaian Serba Putih, Bawa Sedap Malam dan Melati
Alexander Marwata mengaku publikasi ke publik tentang pencegahan korupsi yang dilakukan KPK masih jauh dari kata memuaskan. Dan publik pun lebih tertarik dengan OTT yang dilakukan KPK.
“Saya akui publikasi soal pencegahan korupsi oleh KPK masih kurang, kebanyakan soal penindakan."
"Orang katakan upaya penindakan adalah etalase KPK, KPK populernya menindak,” tegasnya.
• IDENTITAS Empat Jenazah Terbakar Korban Tabrakan Beruntun di Tol Cipularang, Ada Warga Kemayoran
Alexander Marwata berjanji akan lebih mengutamakan upaya pencegahan dengan meningkatkan kooordinasi bersama Kemendagri dan Pemda.
“Misal kalau KPK bisa intervensi masuk pada proses lelang, maka korupsi dan suap bisa dicegah."
"Tapi kebijakan itu tidak populer, yang populer menindak,” ucapnya.