Jadi Dalang Kerusuhan Papua, Polda Jatim akan Cabut Paspor Veronica Koman

Polda Jawa Timur berencana mengajukan surat pencabutan paspor untuk tersangka Veronica Koman.

Veronica sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan menyebarkan konten berita bohong atau hoaks dan provokatif terkait kerusuhan Papua dan Papua Barat.

Saat ini, polisi memburu Veronica Koman yang diduga berada di luar negeri.

Polisi menjerat Veronica dengan sejumlah pasal dalam beberapa undang-undang.

• Polisi Klaim Sudah Ketahui Posisi Veronica Koman, Baru Upaya Pemanggilan, Jika Tak Datang Bisa DPO

Antara lain, terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pasal penghasutan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Lalu, apakah ada perbedaan antara pencabutan dengan penarikan paspor?

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, penarikan dan pencabutan paspor adalah hal yang sama.

"Kalau cabut atau tarik paspor itu sama, beda frasa saja," ungkap Fickar ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (10/9/2019).

Mengacu pada Pasal 31 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa menteri atau pejabat imigrasi yang berwenang menarik atau mencabut paspor seseorang.

• Gubernur Papua Lukas Enembe Kebingungan, Ratusan Mahasiswa Asal Papua Pulang Kampung

Kemudian, Pasal 31 ayat (3) UU tersebut mengatur ketentuan terjadinya penarikan atau pencabutan paspor.

"Penarikan paspor biasa dilakukan dalam hal (a.) pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia, (b.) pemegangnya termasuk dalam daftar pencegahan," seperti dikutip dari UU tersebut.

Pendapat Berbeda

Sementara itu, pendapat lain disampaikan pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana.

Menurutnya, pencabutan paspor dilakukan bila pemegangnya telah dijatuhi hukuman.

Sementara, penarikan paspor dilakukan ketika pemegangnya ditetapkan sebagai tersangka.