PSI Tolak Pin Emas DPRD DKI, Tina Toon: Sekalian Aja Jangan Ambil Gaji

“Boleh, takutnya hilang, ini kan mahal. Kalau meraka kerja takut hilang,” katanya.

Apalagi, Yuliadi beralasan pengadaan pin emas sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan DKI Jakarta memiliki kemampuan untuk mengadakannya.

• Moeldoko: Ada Kelompok yang Terganggu dan Cemas Lihat Papua Maju

“Iya (DKI Jakarta mampu). Itu kan jelas ada (di Permendagri),” jelas Yuliadi.

Yuliadi menerangkan, pengadaan pin emas bagi anggota DPRD DKI Jakarta sudah ada sejak lama.

“DPRD sebelumnya sudah ada ini (pin emas), yang mereka pakai waktu 2014-2019 juga dapet mereka. Setiap pergantian dapet,” beber Yuliadi.

• Indonesia Cuma Punya Delapan Mobil Kepresidenan, Itupun Dibagi Dua untuk Wapres

Menurut Yuliadi, pengadaan pin emas merupakan perputaran lima tahunan yang biasa dilakukan setiap kali ada pergantian periode anggota dewan.

Saat disinggung mengenai pin yang harus terbuat dari emas, Yuliadi mengatakan hal itu sudah dilakukan sejak lama di mana pin yang diberi terbuat dari emas.

“Memang gitu (pin emas). Kan udah berpuluh-puluh tahun loh ini,” cetus Yuliadi.

• BREAKING NEWS: Pemerintah Putuskan Kalimantan Timur Jadi Ibu Kota Negara Pengganti Jakarta

Yuliadi sendiri mengaku tidak mendapat pin emas seperti anggota dewan yang lain.

Sebab, Yuliadi adalah pejabat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Saya enggak dapet, kan khusus anggota dewan."

• Bus Trans Patriot Mulai Beroperasi di Dua Rute Baru, Ini Jalur Lengkap Pemberhentiannya

"Kita kan kalau di struktur anggota DPRD, Sekwan pejabat yang dtunjuk ngurusin DPRD, pejabat struktural dari PNS,” tuturnya.

Yuliadi mengaku baru kali ini ada penolakan dari anggota dewan terpilih perihal pin emas.

Ia pun akan berkoordinasi terkait penolakan itu.

• Roy Suryo Sarankan Menteri Jokowi Pakai Mobil Rental, Jangan Beli Baru

“Kalau mereka nolak ya nanti kita akan lapor Pak Ketua (DPRD),” ucapnya.