Megawati Bicara Kabinet, Katanya yang Muda dan Pintar Belum Tentu Jaminan Berhasil di Pemerintahan

KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri berbicara soal isu kabinet Jokowi-Maruf Amin yang kemungkinan bakal diisi oleh kalangan muda milenial.

Yang pertama kali ditekankan Megawati Sukarnoputri, dirinya bukan tidak mendukung jika ada anak muda masuk kabinet.

Ia pun menegaskan bukan merendahkan kualitas anak-anak muda.

• Fadli Zon Minta Investigasi Pemadaman Listrik Massal Cukup Dua Minggu

Namun, mendikotomikan tua dan muda untuk menjadi syarat seseorang masuk kabinet, bagi Megawati Sukarnoputri, bersifat rawan dan rapuh.

Berdasarkan pengalamannya, seorang anak muda yang dikenal pintar belum tentu bisa berhasil di tingkat pemerintahan negara.

Baginya, faktor penting yang bisa menjembatani adalah pengalaman di bidang politik.

• Megawati Minta Kader PDIP Jangan Soraki Prabowo di Bali

"Dari pengalaman saya, minimal kalau masuk politik, harus ada minimal anggota DPR dulu," katanya, seusai dikukuhkan sebagai ketua umum periode 2019-2024, di Kongres V PDIP, di Grand Inna Beach Hotel, Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019) malam.

"Bukan mau men-judge seseorang itu qualified atau tidak ya. Bukan saya tidak promilenial."

"Tapi ini masalah bangsa dan negara. Jadi harus yang kompeten, punya pengalaman bidang politik," tegas Megawati Sukarnoputri.

• KPK Ciduk 11 Orang dan Sita Uang Dolar AS Saat OTT, Diduga Suap Terkait Rencana Impor Bawang Putih

Ia mencontohkan, bila seorang anak muda dinilai berhasil menjalankan perusahaan, belum tentu berhasil di pemerintahan.

Sebab, sebuah perusahaan adalah milik pribadi, di mana pekerja bisa dipecat dan direkrut setiap waktu.

Kondisi itu berbeda bila di pemerintahan. Di mana dia harus bisa mengendalikan pegawai negeri sipil (PNS).

• Pemadaman Listrik Massal Bikin Nasib Ikan Koi Mahal Berakhir Sebagai Makanan Anjing

"PNS ini, dia stay. Dia membentuk karier dari bawah," ucap Megawati Sukarnoputri.

Maka itu, Megawati Sukarnoputri meminta sebaiknya dikotomi tua dan muda tak diberlakukan dalam konteks kabinet pemerintahan ke depan.

Soal kemampuan di politik, Megawati Sukarnoputri menjelaskan seseorang minimal harus mendapatkan rekomendasi partai.

• Enzo Dituding Terpapar Paham HTI, Begini Ketatnya Proses Seleksi Taruna Akademi Militer

Setelah itu, harus bekerja keras lagi ketika turun di masyarakat.

Dan ketika terpilih dan bekerja di parlemen, dia akan tahu bagaimana sulitnya membuat undang-undang karena harus melobi sekian banyak parpol.

"Jadi dia harus berkomunikasi dengan banyak pihak. Artinya dia berpengalaman," jelas Megawati Sukarnoputri.

• Pegawai PLN Keberatan Gajinya Dipotong untuk Bayar Kompensasi, Lalu Bandingkan dengan Kasus Lapindo

"Saya harap media bisa memberi penjelasan kepada rakyat untuk bisa tahu apakah seseorang itu benar-benar mampu dan memiliki pengalaman untuk menjadi pemimpinnya," tuturnya.

Megawati Sukarnoputri juga menegaskan tidak ada jabatan ketua harian maupun wakil ketua umum di partai berlambang banteng moncong putih.

Megawati Sukarnoputri mengaku dirinya mendengar berbagai wacana mengenai jabatan baru di partainya, seperti ketua harian dan wakil ketua umum.

• Risma Naik Ojek Online ke Kongres PDIP, Lalu Lanjut Pakai Kursi Roda

Ia membaca usulan itu mungkin karena kaget soal percepatan kongres yang harusnya 2020 menjadi 2019.

"(Muncul pertanyaan) Apakah ibu takkan jadi ibu ketua umum lagi, apakah ibu akan menyerahkan kepada ketua harian?

"Apakah ibu akan bikin posisi wakil ketua umum? Sekarang sudah kelihatan, semua itu tidak ada," kata Megawati Sukarnoputri.

• Taruna Akmil Keturunan Prancis Diduga Pendukung Khilafah, Menhan: Kalau Benar, Pecat!

"Saya tetap ketua umum yang diberi hak prerogatif dan membentuk DPP partai," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi akan mengumpulkan para ketua umum partai politik yang mendukungnya dalam kontestasi Pilpres 2019, untuk membahas susunan kabinet.

"Dibahas kalau sudah waktunya, akan mengundang bicara khusus mengenai itu (susunan kabinet)," ujar Jokowi di Restoran Seribu Rasa, Jakarta, Jumat (26/7/2019).

Menurutnya, saat ini ia sedang mengatur waktu pertemuan dengan para ketua umum partai pendukung.

• Andai Bripka Rachmat Effendy Tak Amankan Pelaku Tawuran ke Polsek Cimanggis

"Hanya memang kita ini kan mengatur kapan ketemunya. Kalau sudah sangat urgen ya lima menit saja, kita telepon-teleponan sudah kumpul kok," paparnya.

Jokowi mengaku sudah meminta partai koalisi memberikan nama kadernya untuk dipertimbangkan menjadi menteri.

"Sudah diminta tapi banyak yang belum ngasih," ungkap Jokowi.

• Pertemuan dengan Jokowi dan Megawati Dinilai Lebih Rugikan Prabowo, Kenapa Begitu?

Sementara, kriteria para menteri ke depan, kata Jokowi, dibutuhkan sosok yang berani melakukan eksekusi program secara cepat.

"Eksekutor kuat, tahu manajemen, artinya manajerialnya baik, memiiki keberanian dan urusan yang lain-lain masalah integritas dan lain-lain," papar Jokowi.

Pernyataan Jokowi ini berbeda dari ucapan dia sebelumnya, yang mengaku sudah menyusun kabinet yang terdiri dari komposisi kalangan partai dan profesional.

"Sudah, sudah ada (susunan kabinet)," ucap Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019).

• Prabowo Ajukan Kasasi Lagi ke MA, Yusril Ihza Mahendra Bilang Sangat Aneh

Ia lantas ditanya apakah menteri yang ada saat ini banyak yang kembali dipakai atau dipertahankan sebagai pembantunya di kabinet?

Jokowi menjawab banyak. Namun, dia enggan membocorkan siapa saja menteri-menteri yang bakal kembali ikut mengisi Kabinet Kerja jilid II.

"Banyak (menteri yang bertahan)," ucapnya.

• Ajukan Kasasi Lagi ke MA Soal Dugaan Kecurangan Pilpres 2019, Kubu Jokowi Bilang Prabowo Tak Ikhlas

Presiden terpilih ini juga tidak mempermasalahkan sejumlah partai‎ pendukungnya yang meminta kursi menteri.

Parpol yang secara terang-terangan meminta jatah menteri adalah PKB, NasDem, hingga PPP.

Sebelumnya, sejumlah partai politik (parpol) terang-terangan menuntut jatah kursi menteri di Kabinet Jokowi-Maruf Amin.

• Ini Daftar Enam Suporter Tewas Akibat Rivalitas Persija dan Persib, Jangan Ada Korban Lagi!

Lantas, bagaimana respons Presiden Jokowi menggapi banyaknya permintaan posisi menteri tersebut?

"Ya tidak apa-apa. Mau minta 10, mau minta 11, mau minta 9 kan enggak papa. Wong minta aja," ucap Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019). (Fransiskus Adhiyuda)