ICW Minta Jokowi Larang Dua Putranya Ikut Pilwakot Solo, Kenapa?

KOORDINATOR Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz meminta Presiden Jokowi melarang dua putranya maju di Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Solo 2020.

Donal Fariz beralasan, selama ini Jokowi dikenal sebagai sosok yang memisahkan antara keluarga dengan urusan politik.

"Kalau ICW menyarankan Jokowi melarang anaknya menjadi calon Wali Kota," katanya, ditemui seusai menjadi narasumber di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).

• Ini Penyumbang Terbesar Polusi Udara di Jakarta Menurut Anies Baswedan

"Sebab, selama ini Pak Jokowi itu menjadi role model memisahkan antara urusan politik dengan keluarga, dan melarang anaknya untuk terlibat di dalam proyek-proyek negara," sambungnya.

Menurut Donal Fariz, jika nantinya kedua putra Jokowi tersebut memutuskan maju di Pilwakot Solo, maka akan muncul stigma Jokowi tengah membangun dinasti politik.

Untuk itu, larangan ICW tersebut baik untuk membangun demokrasi yang sehat.

• Ditanya Soal Izin FPI, Ryamizard Ryacudu: Kalau Tak Sejalan dengan Pancasila, Cari Tempat Lain

"Ini justru bagus agar demokrasi kita tidak suram. Karenam politik dinasti itu banyak dilakukan oleh elite-elite politik lain."

"Kalau justru juga dilakukan oleh Pak Jokowi, maka kemudian kita tidak akan punya contoh atau role model orang tua yang terlibat politik dan membatasi anaknya untuk terjun di politik."

"Sehingga akan sama saja dengan politisi-politisi lain, kebanyakan begitu, adalah sebaiknya Pak Jokowi melarang," paparnya.

• Panglima Hadi Tjahjanto Resmikan Koopssus TNI, Jenderal Bintang Satu Ini Jadi Komandan Pertamanya

Sebelumnya Wartakotalive memberitakan, Gibran Rakabuming Raka masuk dalam bursa Pemilihan Wali Kota Surakarta untuk periode 2020-2025.

"Ini sesuai dengan hasil survei yang kami lakukan," kata Ketua Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Slamet Riyadi Surakarta Suwardi di Solo, Kamis (25/7/2019), dikutip TribunSolo.com dari Antara Jateng.

Selain Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep juga masuk dalam bursa tersebut.

• Kronologi Bupati Kudus M Tamzil Terjaring OTT KPK

Ia menyebutkan ada 96 titik lokasi survei dengan delapan responden di masing-masing titik.

"Jumlah total kuesioner yang kami sebarkan ada 768. Akan tetapi, yang dua tidak bisa dianalisis sehingga dibuang."