PKB Tak Rela Parpol yang Gaungkan Narasi Pemilu Curang Diajak Gabung Pemerintah Jokowi-Maruf Amin

PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) merasa janggal bila ada partai politik yang sebelumnya oposisi, kini justru berharap gabung ke kubu pemerintahan Jokowi-Maruf Amin selaku pemenang Pilpres 2019.

Setidaknya ada tiga partai politik oposisi yang ingin merapat. Mereka adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Gerindra.

Menurut Maman Imanulhaq, Koalisi Indonesia Kerja yang diisi 10 parpol, selama setahun kampanye Pilpres 2019, merasakan begitu banyak narasi pemilu curang yang digaungkan kuat kubu oposisi.

• Wiranto: Rizieq Shihab Langgar Aturan di Arab Saudi, Tidak Ada Rekayasa untuk Menghalangi Pulang

"Sudah satu tahun mengarungi kampanye Pilpres 2019 yang dibumbui begitu banyak narasi politik," ujar Dewan Syura DPP PKB itu dalam diskusi Polemik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).

"Termasuk, gaungan kuat narasi kecurangan Pemilu dari kubu sebelah," sambungnya.

Selama satu tahun pula, lanjutnya, para relawan mereka di akar rumput sibuk mengklarifikasi tuduhan narasi curang itu, dengan menguatkan keyakinan masyarakat terhadap Jokowi-Maruf Amin.

• Undian Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia Bikin Pelatih Timnas Indonesia Susah Tidur

"Selama satu tahun kita meyakinkan harus memilih Jokowi-Maruf Amin, walau kita berhadapan dengan begitu banyak narasi politik termasuk narasi kecurangan," ungkapnya.

Maman Imanulhaq menyayangkan jika segala jerih payah para relawan dan jajaran kader partai koalisi, dicederai dengan sikap akomodasi yang diberikan presiden terpilih.

"Tiba tiba, semuanya itu seolah-olah diakhiri 'oh iya masuk aja'," ucapnya.

• Kata Juru Bicara Tomy Winata, Pengacara yang Aniaya Hakim Orangnya Kalem dan Sangat Sabar

"Politik adalah seni segala kemungkinan. Tapi, ini sangat menyakiti teman-teman relawan dan ini agak ganggu demokrasi," tutur Maman Imanulhaq.

Maman Imanulhaq juga menyatakan koalisi partai politik Joko Widodo-Maruf Amin tak butuh gerbong besar.

Apalagi, mengakomodasi oposisi masuk ke dalam kubu pemerintah.

• Pengacara Mengamuk di Ruang Sidang, Mantan Hakim: Tidak Usah Jadi Advokat, Jadi Petinju Aja

"Karena sebetulnya kita tidak butuh gerbong besar bareng-bareng, tapi yang betul-betul satu rel dengan gerbong yang berbeda," ulasnya.

Hal itu pula yang ia tangkap dari peristiwa pertemuan Jokowi dan Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus, Sabtu (13/7/2019) pekan lalu.

Kata Maman Imanulhaq, Jokowi memang sengaja janjian dengan Prabowo Subianto di Stasiun MRT.

• Pengacara Pemukul Hakim Jadi Tersangka, Kemungkinan Bakal Dipecat oleh Tomy Winata

Karena, ingin menyampaikan makna secara simbolis bahwa keduanya tetap pada satu rel yang sama.

Yakni, menjaga konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.

Namun, meski berjalan pada rel yang sama, antara Jokowi dengan Prabowo Subianto cukup berada pada gerbongnya masing-masing.

• Sebelum Sabet Hakim Pakai Ikat Pinggang, Pengacara Tomy Winata Bersikap Arogan Saat Sidang

"Jadi pesan di MRT itu adalah semacam pesan simbolik Jokowi bahwa kita satu rel menjaga konstitusi NKRI, Pancasila, dan gerbong kita tetap berbeda."

"Ada gerbong di eksekutif, ada gerbong di oposisi," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, politikus senior PDI Perjuangan Effendi Simbolon dengan tegas meminta Partai Gerindra tetap di luar pemerintahan.

• Instalasi Bambu Dibongkar, Gerindra Minta Perencananya Tanggung Jawab: Jangan Salahkan Gubernur!

Sebab, ia berpikir, selama satu tahun ke belakang mengarungi kompetisi Pilpres 2019, PDIP dan Gerindra memang sudah berseberangan.

Ia meminta Gerindra tetap konsisten pada posisinya saat ini, dan begitu pula PDIP.

"Ya iyalah, biar di sana. Wong berbeda kok. Satu tahun lebih kita berbeda, dalam tanda petik kita berseberangan."

• Tutut Jelaskan Alasan Soeharto Pilih Kata Berhenti dan Bukan Mundur Saat Lengser pada 1998 Silam

"Kasihan rakyat dong. Berbeda kan tidak berarti membuat kita bermusuhan," tegasnya.

Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan sepakat-sepakat saja bila tiga partai oposisi, yakni PAN, Demokrat, dan Gerindra, berkeinginan merapat ke kubu koalisi pemerintah.

Namun, ia mengingatkan kepada tiga partai tersebut agar jangan berpikir tujuan rekonsiliasi cuma demi kepentingan kekuasaan semata. Misalnya, minta pos kursi menteri.

"Sepakat, tapi tidak harus juga mendapatkan kursi menteri," kata Wasekjen DPP PKB Daniel Johan, dalam diskusi Polemik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

• Jusuf Kalla Harap Pimpinan KPK Jilid Lima Tak Asal Tangkap Orang dan Harus Lihat Efeknya

"Rekonsiliasi tidak harus urusan kursi," imbuhnya.

Soal adanya permintaan Partai Gerindra yang minta jatah kursi di bidang ekonomi, Daniel Johan menyebut urusan itu ada di tangan Presiden.

Juga, komunikasi antar-ketua umum parpol koalisi Jokowi-Maruf Amin.

• Daftar Jadi Calon Pimpinan KPK, Bekas Anggota Komnas HAM Ini Ingin Jadikan Korupsi Momok Menakutkan

"Selama Presiden setuju, kami akan tetap dukung. Bagaimana pun keputusan yang ada harus kita dukung," jelasnya.

Terlepas dari itu semua, PKB menyarankan kepada parpol oposisi untuk menjalin komunikasi intensif dengan kubu parpol pemerintahan.

Lewat komunikasi tersebut, diharapkan muncul pemahaman antar-kedua kubu, sehingga memudahkan urusan soal struktur komposisi kabinet yang dibutuhkan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

• Jokowi: Negara Lain Sudah Jauh Bangun Infrastruktur, Kita Masih Saling Benci

"Paling utama komunikasi dulu deh, komunikasi yang intensif. Dari komunikasi itu akan ada pemahaman dan kebersamaan."

"Itu akan memudahkan urusan politik yang ada dan diterima oleh berbagai pihak," paparnya. (Danang Triatmojo)