Seleksi Pimpinan KPK

Tak Lolos Seleksi Capim KPK, Natalius Pigai: Cuma Orang Jahat yang Bisa Coret Saya dari Awal

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, masuk dalam daftar 184 pendaftar yang gagal seleksi administrasi calon pimpinan KPK periode 2019-2023.

Penulis: |
TRIBUNNEWS/THERESIA FELISIANI
Mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, ikut mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK, di Kantor Setneg, Jakarta, Kamis (4/7/2019). 

Termasuk, memasukkan pengaruh atau dagang pengaruh sebagai tindakan korupsi yang harus dikenakan sebagai delik kejahatan pidana.

4. Penguatan kapasitas kelembagaan KPK secara komprehensif, agar tidak mudah diterpa berbagai persoalan akibat kelemahan pengandaian manajemen.

"Saya mengusulkan agar pada periode yang datang, KPK perlu melakukan penguatan yang dititikberatkan pada empat aspek tadi," usulnya.

Kronologi Kapal Kargo Panama Senggol Crane di Pelabuhan Tanjung Emas, Satu Orang Luka

Sebelumnya Wartakotalive memberitakan, mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai, ikut mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK, di Kantor Setneg, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Menggunakan kemeja putih lengan panjang dan tas selempang, Natalius Pigai mendaftarkan sendiri seluruh persyaratan ke pansel KPK.

Setelah mendaftar, dia sempat menunjukkan secarik kertas tanda laporannya sudah diterima oleh pansel KPK.

 PDIP: Kalau Partai yang Kursinya Sepertiga Saja Minta Jatah 10 Menteri, Terus Kami Berapa?

Natalius Pigai mengaku, motivasinya mendaftar sebagai capim untuk menjadikan korupsi sebagai momok menakutkan.

"Ingin konsisten di bidang pencegahan, bagaimana menjadikan korupsi menjadi sebuah momok menakutkan," ucapnya.

Di sisi lain, Natalius Pigai turut menyoroti pemberantasan kasus korupsi di wilayah Indonesia Timur yang ia anggap belum maksimal.

 Penjambret di Gang Sempit Sempat Dikira Pengemudi Ojek Online

Selama ini, menurutnya, praktik korupsi di wilayah Timur Indonesia dilakukan secara terencana, terstruktur, masif, dan meluas.

Namun, penegakan hukum yang dilakukan KPK, Polri, dan Kejaksaan, tidak banyak menyasar wilayah Indonesia Timur.

Oleh karena itu, jika ia terpilih sebagai pimpinan KPK, dirinya akan melebarkan fokus pemberantasan korupsi ke wilayah Timur Indonesia.

 Tak Sampai 24 Jam, Polisi Bekuk Penjambret Ibu yang Gendong Bayi di Gang Sempit

‎"Pimpinan KPK harus cerminan keseimbangan wilayah."

"Selama ini, ada kekhawatiran, di wilayah Timur itu kalau (koruptor) ditangkap nanti ada konflik."

"Makanya, korupsi di sana dilakukan transparan dan berjamaah. Penegak hukum enggak mampu terobos wilayah kantong kurupsi," ungkapnya. (*)

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved