Tak Lolos Seleksi Capim KPK, Natalius Pigai: Cuma Orang Jahat yang Bisa Coret Saya dari Awal

NAMA mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, masuk dalam daftar 184 pendaftar yang gagal seleksi administrasi calon pimpinan KPK periode 2019-2023.

Sebelumnya Natalius Pigai mendaftar langsung ke Sekretariat Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, di hari terakhir pendaftaran pada 4 Juli 2019.

Hingga pengumuman pada 10 Juli 2019 oleh Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK, dari 376 calon pendaftar, hanya ada 192 yang lolos seleksi administrasi.

• Amien Rais Setuju Rekonsiliasi, tapi Jangan Bagi-bagi Kursi

Sisanya sebanyak 184 pendaftar tidak lolos, salah satunya Natalius Pigai.

Mengetahui namanya tidak lolos seleksi tahap awal, Natalius Pigai sempat bingung.

Sebab, dia merasa seluruh persyaratan yang diminta Pansel sudah dia penuhi seluruhnya.

• Jelaskan Pertemuan dengan Jokowi, Prabowo Segera Bertemu Amien Rais

Natalius Pigai juga mengantongi lembaran tanda terima dokumen Pansel yang memuat 12 dokumen yang harus diserahkah.

Di antaranya fotokopi KTP, fotokopi NPWP, pas foto, ijazah, surat lamaran, daftar riwayat hidup, surat pernyataan pengalaman, serta surat keterangan sehat jasmani dan rohani.

Lalu, surat keterangan catatan kepolisian, surat pernyataan bukan pengurus partai politik, surat pernyataan lepas jabatan tidak profesi lapor harta, hingga makalah.

• Prabowo Dibilang Nyelonong Temui Jokowi, Waketum Gerindra Tantang Amien Rais Lakukan Ini

Ketika pendaftaran di hari terakhir, Natalius Pigai masih ingat betul seluruh kelengkapan dokumen sudah dicentang seluruhnya atau lengkap.‎

Sehingga, wajar dia bingung bukan kepalang saat namanya dinyatakan tidak lolos.

"Berkas saya lengkap, termasuk saya lampirkan print out laporan ke‎kayaan ke KPK yang diminta oleh ICW."

• Polisi Tegaskan Berunjuk Rasa di Depan Rumah Prabowo Melanggar Hukum

"Di mana calon lain belum tentu punya," ucapnya saat berbincang dengan Tribunnews.com, Senin (15/7/2019).

"Kalau soal kemampuan, Republik Indonesia ini tahu. Cuma orang jahat saja yang bisa coret saya dari awal."

"Untuk pengalaman, banyak yang tahu kompetensi saya," ujarnya.

• Ayah Nodai Anak Kandung yang Sedang Menyetrika, Dipergoki Istri yang Baru Bangun Tidur

Tidak bisa masuk dalam capim KPK di seleksi berikutnya, Natalius Pigai berpesan pucuk lima pimpinan KPK ke depan harus orang yang jujur, bersih, dan kompeten.

Demi memuluskan langkahnya sebagai capim, jauh-jauh hari Natalius Pigai sudah menyiapkan sebuah makalah terkait penguatan empat pilar KPK.

Natalius Pigai pun berbagi soal isi makalah yang disusun sendiri olehnya.

• Isi Lengkap Surat Baiq Nuril kepada Jokowi: Ini Bukan Lagi Perjuangan Pribadi

Sebagai pengantar makalah, Natalius Pi‎gai menekankan korupsi adalah suatu perbuatan yang tidak disukai oleh umat manusia di dunia.

Sehingga, orang yang melakukan perbuatan korupsi, selain patut dijerat dengan delik yang pantas dan wajar, harus pula dilabeli hukuman sosial.

"Indonesia terbelenggu dalam lingkaran korupsi yang semakin lama membudaya. Itulah satu-satunya problem terbesar bangsa ini," papar Natalius Pigai yang juga aktivis kemanusiaan itu.

• Kronologi Pengemudi Jeep Rubicon Tabrak Wanita Lalu Terobos Garis Finis Milo Run, Inisialnya PDK

Natalius Pigai menilai korupsi telah lama dilakukan secara terencana, terstruktur, dan masif, karena tata laksana dan tata praja telah memberi ruang korupsi.

Pada masa yang akan datang, lanjut dia, perlu empat aspek penting yang harus dimantapkan, yakni:

1. KPK harus membangun kesadaran secara terencana, sistematis, dan masif pada aktor pemerintah, baik ASN vertikal maupun horizontal, dan rakyat Indonesia.

• Sekjen: Partai NasDem Tidak akan Merendahkan Diri dengan Sodorkan Nama Calon Menteri kepada Jokowi

KPK juga harus memperkuat kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan terkait korupsi. Salah satu yang terpenting adalah mentalitas penegak hukum.

2. Regulasi dan tata kelola.

Harus menemukan dan menutup pintu-pintu atau keran-keran ‎korupsi, baik dari segi regulasi, pelaksanaan teknis dan operasional, serta nomenklatur dan tata kelola, baik pemerintah maupun swasta yang memberi ruang korupsi selama ini.

• Kembali ke Partai Gerindra Atau Tidak, Sandiaga Uno Serahkan Nasibnya kepada Prabowo

Dalam rangka pencegahan, KPK mendorong pemerintah secara serius agar melakukan amandemen atau perubahan berbagai perundang-undangan tersebut.

3. Penegakan hukum progresif.

Menegakkan hukum secara profesional, objektif, imparsial, jujur, adil melalui peradilan pidana.

• Jokowi dan Prabowo Bertemu, Partai Demokrat Sebut AHY Pembuka Jalan

Termasuk, memasukkan pengaruh atau dagang pengaruh sebagai tindakan korupsi yang harus dikenakan sebagai delik kejahatan pidana.

4. Penguatan kapasitas kelembagaan KPK secara komprehensif, agar tidak mudah diterpa berbagai persoalan akibat kelemahan pengandaian manajemen.

"Saya mengusulkan agar pada periode yang datang, KPK perlu melakukan penguatan yang dititikberatkan pada empat aspek tadi," usulnya.

• Kronologi Kapal Kargo Panama Senggol Crane di Pelabuhan Tanjung Emas, Satu Orang Luka

Sebelumnya Wartakotalive memberitakan, mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai, ikut mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK, di Kantor Setneg, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Menggunakan kemeja putih lengan panjang dan tas selempang, Natalius Pigai mendaftarkan sendiri seluruh persyaratan ke pansel KPK.

Setelah mendaftar, dia sempat menunjukkan secarik kertas tanda laporannya sudah diterima oleh pansel KPK.

• PDIP: Kalau Partai yang Kursinya Sepertiga Saja Minta Jatah 10 Menteri, Terus Kami Berapa?

Natalius Pigai mengaku, motivasinya mendaftar sebagai capim untuk menjadikan korupsi sebagai momok menakutkan.

"Ingin konsisten di bidang pencegahan, bagaimana menjadikan korupsi menjadi sebuah momok menakutkan," ucapnya.

Di sisi lain, Natalius Pigai turut menyoroti pemberantasan kasus korupsi di wilayah Indonesia Timur yang ia anggap belum maksimal.

• Penjambret di Gang Sempit Sempat Dikira Pengemudi Ojek Online

Selama ini, menurutnya, praktik korupsi di wilayah Timur Indonesia dilakukan secara terencana, terstruktur, masif, dan meluas.

Namun, penegakan hukum yang dilakukan KPK, Polri, dan Kejaksaan, tidak banyak menyasar wilayah Indonesia Timur.

Oleh karena itu, jika ia terpilih sebagai pimpinan KPK, dirinya akan melebarkan fokus pemberantasan korupsi ke wilayah Timur Indonesia.

• Tak Sampai 24 Jam, Polisi Bekuk Penjambret Ibu yang Gendong Bayi di Gang Sempit

‎"Pimpinan KPK harus cerminan keseimbangan wilayah."

"Selama ini, ada kekhawatiran, di wilayah Timur itu kalau (koruptor) ditangkap nanti ada konflik."

"Makanya, korupsi di sana dilakukan transparan dan berjamaah. Penegak hukum enggak mampu terobos wilayah kantong kurupsi," ungkapnya. (*)