Pilpres 2019
Mantan Penasihat KPK Ini Bilang Unjuk Rasa Tidak Perlu Minta Izin, Cukup Memberi Tahu
ABDULLAH Hehamahua, korlap aksi damai di MK, mengatakan pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa di Mahkamah Konstitusi sesuai aturan undang-undang.
Penulis: Joko Supriyanto |
lihat foto
Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengaku belajar dari kerusuhan yang terjadi di depan Bawaslu pada 21-22 Mei lalu.
Saat itu, menurut Tito Karnavian, aparat kepolisian telah memberikan toleransi dan diskresi kepada para pendemo untuk berdemo hingga malam hari.
Namun, para pendemo, menurut Tito Karnavian, menyalahgunakan diskresi aparat kepolisian.
• Bambang Widjojanto Ungkap Ada Saksi 02 yang Ketakutan Setelah Bersaksi di MK
"Karena aturannya itu sampai jam 18.00 WIB. Indoor 22.00, tapi diskresi yang diberikan Polri telah disalahgunakan adanya kelompok perusuh," ucap Tito Karnavian.
Belum Ada Pemberitahuan
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya belum mendapat surat pemberitahuan akan adanya unjuk rasa, jelang putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun demikian, ia menyebut pihaknya telah mendapat informasi dari media sosial (medsos), ada sejumlah pihak yang akan menyampaikan aspirasinya.
"Untuk informasi (unjuk rasa) sudah kita dapat dari media sosial."
• Bambang Widjojanto Sebut Pemilu 2019 Terburuk Sejak Era Reformasi, Ini Lima Indikatornya
"Namun dari Polda Metro masih belum mendapat surat pemberitahuan dari beberapa pihak yang akan melakukan kegiatan demo, atau menyampaikan aspirasi di beberapa wilayah di Jakarta," ujar Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Senin (24/6/2019).
Begitu pula saat disinggung perihal aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh Persatuan Alumni (PA) 212.
Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu mengaku belum mendapat informasi.
• Pasangan Baru Ahok Dikabarkan Hamil, Ini Kata Ayah Puput Nastiti Devi
"Belum ada info, sampai hari ini belum ada info dari Polda Metro Jaya," ucapnya.
Saat ini pihaknya tengah fokus mengamankan area di MK dan objek vital sekitarnya.
Terdapat sekira 47 ribu personel gabungan yang dikerahkan dalam pengamanan tersebut.
• Fit and Proper Test Calon Pimpinan KPK Digelar September, Dilantik Desember
Jenderal bintang satu itu mengatakan, rekayasa lalu lintas pun akan diberlakukan secara situasional.
"Ya untuk rekayasa lalin di sekitar MK sangat tergantung pada situasi di lapangan. Artinya bahwa skenario-skenario seperti itu sudah dipersiapkan dari Ditlantas PMJ."
"Salah satunya itu (penutupan Jalan Medan Merdeka Barat, rekayasa dalam rangka untuk mengantisipasi segala macam potensi gangguan," bebernya. (*)
