Cawapres 02 Sandiaga Uno Ajak Pendukungnya untuk Percaya Pada Putusan Mahkamah Konstitusi

Jelang sidang gugatan sengketa Pilpres 2019, paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno imbau agar pendukungnya tidak perlu datang ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti diketahui sidang perdana gugatan sengketa Pilpres 2019 akan dimulai pada pukul 10.00 ini beragendakan pemeriksaan pendahuluan.

"Saya sudah memberikan kepercayaan penuh dengan tim MK, kami mengimbau seluruh pendukung untuk berdoa dari rumah saja," ujar Cawapres Sandiaga Uni dalam video yang diunggah di akun instagramnya yang dikutip Wartakotalive.com, Jumat (14/6/2019).

• 29 Pendamping Diajukan Tim Hukum Jokowi-Maruf Amin, Ini Tugas Mereka Saat Sidang Sengketa Pilpres

• Hari Ini Sidang Gugatan Pilpres, BPN akan Buktikan Polisi Tidak Netral Cenderung Dukung 01

• VIDEO Jelang Sidang Perdana, Malam Ini Jalan Medan Merdeka Barat di Depan Gedung MK Mulai Ditutup

Sandiaga berharap para pendukungnya mematuhi aturan ini karena sudah putusan dari kepolisian untuk tidak ada kegiatan unjuk rasa. 

"Kita memastikan bahwa proses MK ini menjadi proses yang sudah dipilih. Saya dan Pak Prabowo sudah menyampaikan pada para pendukung untuk percaya pada keputusan dan kita serahkan kepada proses hukum ini dan para majelis hakim memutuskan dan kami yakin ini sesuai dengan koridor dan konstitusi," kata Sandi .

"Sudah menjadi tugas kami untuk berbuat yang terbaik untuk rakyat, bangsa dan negara. Saya mengimbau seluruh pendukung untuk selalu tenang, serta mengedepankan demokrasi yang sejuk, damai dan selalu berpandangan baik," imbuhnya. 

Prabowo: Kalau Anda Mendukung Prabowo-Sandiaga, Mohon Tidak Perlu Hadir di Sekitar MK

Secara jelas dan tegas, Prabowo Subianto meminta kepada para pendukungnya untuk tidak mendatangi Mahkamah Konstitusi.

Karenanya, untuk menghormati jalannya sidang di MK, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto meminta para pendukungnya untuk tidak berbondong-bondong hadir di Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menyidangkan sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

"Kalau anda mendukung Prabowo-Sandiaga, mohon tidak perlu hadir di sekitar MK," kata Prabowo dalam sebuah rekaman video yang beredar di Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Dia mengatakan, ada delegasi untuk dampingi tim hukum namun tidak perlu berbondong-bondong dengan jumlah massa besar untuk menghindari fitnah dan provokator.

• Dimana Tito Karnavian Saat Sofyan Jacob Menjabat Kapolda Metro Jaya?

• Ini Pria yang Diduga Jadi Penyandang Dana Rencana Pembunuhan 5 Jenderal, Pernah Jabat Manajer PSSI

• Gagal SBMPTN 2019, Masih Bisa Masuk PTN Lewat Jalur Mandiri, Ini Rincian Biaya Kuliahnya

• Pakai Jenis HOTS, Soal SKD & SKB CPNS 2019 Akan Lebih Sulit, Begini Penjelasan Lengkapnya

Menurut dia, pihaknya percaya pada hakim MK dan apapun keputusannya harus disikapi dengan dewasa, tenang, berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Kami mohon anda percaya pada kami akan berbuat untuk bangsa dan negara. Kami selalu pikirkan yang terbaik untuk kepentingan rakyat," katanya.

Prabowo menjelaskan dirinya dan Sandiaga telah memutuskan untuk menyerahkan persoalan terhadap hasil Pemilu 2019 melalui jalur hukum dan konstitusional.

Dia juga mengatakan dirinya dan Sandiaga terus berpandangan dan bertekad untuk melakukan aksi damai dan menghindari kekerasan.

"Kalau pun ada kegiatan dan acara dan pendapat di hadapan umum harus tetap dilaksanakan dengan damai dan antikekerasan," katanya.

• Ini Dia Sang Donatur Rencana Pembunuhan 4 Pejabat Nasional yang Dicokok Polisi

• Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen (Purn) Sofjan Jacoeb Kerap Berinteraksi dengan Tetangga

• Mengenal Habil Marati, Terduga Penyandang Dana Rencana Pembunuhan 5 Jenderal, Eks Manajer PSSI

Dia menegaskan, dirinya sama sekali tidak ingin ada kerusuhan apapun di negara ini.

Selain itu, dirinya bersama Sandiaga berharap semua pendukung selalu tenang dan sejuk, damai dan berpandangan baik serta melaksanakan persaudaraan dan semangat kekeluargaan sesama anak bangsa.

TKN apresiasi imbauan Prabowo

Menanggapi imbauan Prabowo kepada para pendukungnya, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf mengapresiasi imbauan capres 02 Prabowo Subianto agar pendukungnya tidak hadir di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi selama persidangan gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 berlangsung.

"Saya sangat menghargai dan mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Prabowo kepada pendukungnya untuk menghormati alannya sidang-sidang MK nanti dan mempercayakan prosesnya kepada Majelis Hakim MK," kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan kepada Antara di Jakarta, Selasa (11/6/2019) malam.

Prabowo dalam sebuah video menyerukan dan meminta pendukungnya tidak hadir berbondong-bondong selama sidang MK.

Prabowo meminta pendukung memercayakan proses hukum kepada Majelis Hakim MK.

Irfan memandang imbauan yang disampaikan Prabowo menunjukkan sikap kenegarawanan yang bersangkutan sebagai seorang tokoh bangsa.

• Aksi TIM MAWAR, Wakil Ketua DPR Minta Prabowo dan Para Politisi Ini Bongkar Dalang Sesungguhnya

• CCTV Warisan Ahok Ternyata Rekam Lengkap Detik-Detik Kerusuhan 21-22 Mei 2019, Anies Dikritik

• Dulu Kasusnya Sering Diributi Fahri Hamzah, KPK Jawab Dengan Tersangkakan Suami-Istri

• Ini Daftar Kampus Negeri yang Punya Jurusan Unik & Sepi Peminat, Tapi Gajinya Besar di SBMPTN 2019

"Saya melihat pernyataan itu sebagai seorang negarawan, sebagai seorang tokoh yang harus kita hormati, dan sebagai seorang patriot sebagaimana yang sering dia utarakan," kata Irfan.

Ia mengatakan, semua pihak harus menyerahkan proses peradilan kepada MK.

Kehadiran pendukung saat persidangan justru dapat dianggap sebagai wujud ketidakpercayaan pada proses persidangan yang berlangsung.

Irfan juga menekankan bahwa media daring serta televisi pasti akan menayangkan segala informasi terkait persidangan.

Masyarakat dapat memeroleh informasi melalui saluran media "mainstream" tersebut.

"Dan harus juga menjadi pertimbangan bersama kalau misalnya kita beramai-ramai hadir di sekitar MK, otomatis bisa membuat kegaduhan serta menimbulkan kemacetan yang kemudian mengganggu aktivitas masyarakat yang sehari-hari mencari nafkah melalui jalan di sekitar MK," katanya. 

JADWAL SIDANG 

Jadwal sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera bergulir.

Dikutip Wartakotalive.com dari Tribunnews, sidang perdana Mahkamah Konstitusi pada 14 Juni 2019 atau disebut sidang pemeriksaan pendahuluan 

Sebelumnya, jika ada penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan, akan dilakukan pada 13 Juni 2019.

Lalu pada hari Senin hingga Jumat, 17-21 Juni 2019, MK akan menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti.

Pada 24 Juni akan menjadi sidang terakhir sebelum akhirnya melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim pada 25-27 Juni 2019.

• Besok, Polri dan TNI Dikerahkan Amankan Sidang Gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi

Dan paling orang penasaran adalah sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 pada Jumat 28 Juni 2019.

Dan hasil akhirnya berupa penyerahan salinan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk presiden dan wakil presiden, dilakukan pada tanggal 28 Juni-2 Juli 2019.

• Sidang Sengketa Pilpres 2019 Terbuka untuk Umum, Media Boleh Siarkan Langsung

Lalu siapa saja hakim yang akan memimpin sidang sengketa Pilpres?

Simak profil 9 hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menangani sengketa Pilpres 2019.

Sidang sengketa hasil Pilpres 2019 akan segera digelar dengan sidang perdana dijadwalkan digelar pada Jumat (14/6/2019).

Ada sembilan hakim yang akan menangani perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2019.

• Jokowi dan Prabowo Akhirnya Bertegur Sapa di Tengah Tegangnya Sengketa Pilpres 2019

Kesembilan hakim tersebut adalah Anwar Usman, Aswanto Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Widodo Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Saldo Isra, dan Enny Nurbaningsih.

Sementara itu, Anwar Usman yang juga Ketua MK menegaskan independensi MK menjelang dimulainya sidang sengketa Pilpres 2019.

"Kami hanya tunduk pada konstitusi dan hanya takut pada Allah SWT. Mohon dicatat," katanya saat halalbihalal dengan keluarga besar MK di Gedung MK Jakarta Pusat kepada Tribunnews.com, Senin (10/6/2019).

Ia menegaskan, siapa pun yang hendak mengintervensi dirinya dan para hakim tidak akan ada artinya.

"Siapapun yang mau intervensi, ya mungkin ada yang dengan berbagai cara ya. Baik moril dan sebagainya itu tidak akan ada artinya bagi kami. Kami tetap istiqomah," kata Anwar.