Didesak Ungkap Dugaan Kecurangan Pemilu 2019, Ketua KPU: Coba Tunjukkan, Apa yang Belum Saya Buka?

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPU) Arief Budiman geram atas berbagai tuduhan kecurangan yang menyasar lembaga penyelenggara pemilu yang ia pimpin.

Padahal, mereka sudah terbuka dan menjawab segala tudingan tersebut dengan maksud agar terklarifikasi.

Tanggapan Arief Budiman ini menyusul adanya tuntutan terhadap KPU supaya mereka membuka ke publik soal dugaan kecurangan Pemilu 2019 yang digaungkan sejumlah pihak.

• Eggi Sudjana: Kalau Betul-betul Makar, Mestinya Saya Langsung Ditangkap, Tidak Perlu Laporan Polisi

"Coba tunjukkan sama saya, apa yang belum saya buka sampai hari ini tentang tahapan pemilu kita?" tegas Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).

"Tunjukkan sama saya, kau pengin tahu apa dan itu belum saya sampaikan kepada publik," sambungnya.

Dia menyebut, seluruh tahapan proses Pemilu 2019 sudah mereka jelaskan kepada publik. Mulai dari proses pemungutan suara hingga rekapitulasi manual berjenjang.

• Fakta-fakta Penggerebekan Terduga Teroris Bekasi, Simpan Bahan Peledak di Loker dan Punya PIN ISIS

Selain itu, KPU juga sudah memperlihatkan ruangan-ruangan yang sebelumnya tidak diungkap ke publik, seperti ruangan penyimpan server KPU, hingga ruang pemantauan data dan informasi.

Bahkan, kekeliruan penginputan formulir C1 ke Sistem Informasi Penghitungan (Situng) atau real count mereka, juga sudah dijelaskan ke publik.

"Mau tahu server, saya kasih tahu servernya. Mau tahu operatornya, saya kasih tau operatornya. Mau tau Situng, disclaimer seperti apa, saya kasih tahu," beber Arief Budiman.

• Transkrip Lengkap Ucapan Politikus Gerindra Permadi Soal Jihad dan Revolusi yang Dilapor ke Polisi

"Coba, apa yang belum saya beri tahukan?" Tanyanya.

Sebelumnya, komisoner KPU Wahyu Setiawan mengaku pihaknya sangat terganggu aksi demonstrasi yang dilakukan berbarengan dengan rapat pleno rekapitulasi suara Pemilu 2019.

Sebab, KPU membagi dua kelas rapat pleno untuk mempercepat rekap nasional, yakni di tenda putih yang berdiri di halaman parkir Gedung KPU, dan ruang rapat lantai 2.

• Ini Daftar Anggota Tim Asistensi Hukum Bentukan Wiranto untuk Mengkaji Ucapan Para Tokoh

Sedangkan jarak antara pinggir jalan dan lokasi rapat pleno di tenda, hanya beberapa meter dari bibir jalan.

Wahyu Setiawan tak bisa menampik bahwa suara-suara para orator tersebut mengganggu konsentrasi rapat pleno rekapitulasi.

"Sangat mengganggu. Sekarang bayangkan, kita ngomong begitu, kita mendengarkan, kita konsentrasi, yang di luar (pendemo) juga ngomong," ungkap Wahyu Setiawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).

• Eggi Sudjana Ajukan Praperadilan Setelah Dijadikan Tersangka, Ini Kejanggalan yang Ia Gugat

Wahyu Setiawan menyebut, setiap warga negara memang sudah diatur dan dipersilakan menyampaikan aspirasi mereka di muka umum.

Namun sayangnya, penyampaian aspirasi tersebut kadang tidak memikirkan kondisi pihak lainnya.

Ia mencontohkan, ketika ada dua kelompok pendemo yang berunjuk rasa secara bersama-sama, tepat saat KPU, saksi, dan PPLN tengah menggelar rapat pleno rekap suara nasional Pemilu luar negeri.

• Permadi Bilang Pasti Ada Bentrokan pada 22 Mei, Lalu Bilang Tiada Jalan Lain Kecuali Revolusi

Kedua kelompok pendemo saling saut-sautan di luar gedung, namun di sisi lain, proses rekap suara juga sedang berjalan.

"Seperti nyetel radio terlalu kencang, tetapi kan saya (merasa) keberisikan," ujar Wahyu Setiawan.

"Mengganggu proses para saksi PPLN yang melaporkan hasilnya itu. Ini kan hubunganya kan orang yang bicara, dan ada orang mendengar," tuturnya.

• Kembalikan Uang Rp 10 Juta Setelah Ada OTT, KPK Bakal Tindak Menteri Agama?

"Kalau mendengar kan butuh ketenangan. Dengan berisik seperti itu, luar biasa (mengganggu)," sambungnya.

Rapat pleno rekapitulasi suara tingkat nasional untuk Pemilu luar negeri sudah berjalan sejak Sabtu pekan lalu. Hingga siang ini, KPU sudah menyelesaikan 110 dari total 130 PPLN.

Mereka menargetkan rekap suara tingkat nasional untuk Pemilu luar negeri bisa selesai hari ini.

• Permadi Bilang Masalah Indonesia Bukan Jokowi, Luhut Panjaitan, Atau Megawati, tapi Ini

Aksi unjuk rasa memang hampir setiap hari digelar di depan Kantor KPU.

Dalam menyampaikan aspirasinya, para demonstran tak jarang melantangkan keras-keras orasinya dari pengeras suara.

Hari ini saja, berturut-turut dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB sore, beberapa kelompok pendemo secara berbarengan menggeruduk KPU untuk menyampaikan aspirasi.

• Permadi Dipolisikan, BPN: Jangan Sampai Terindikasi Kriminalisasi Agar Pendukung Prabowo Ciut Nyali

Dua pintu pagar KPU yang menjadi akses keluar masuk, sore tadi dipadati oleh tiga kelompok pendemo.

Aksi ini secara tidak langsung menyulitkan petugas maupun para pimpinan KPU bila ingin keluar masuk.

Hal ini kemudian ditanggapi oleh Ketua KPU Arief Budiman. Katanya, aksi unjuk rasa sore tadi membuat dirinya merasa terganggu.

• BPN Prabowo-Sandi Tegaskan Tidak Pernah Punya Rencana People Power, Katanya Itu Kehendak Rakyat

"Tentu mengganggu ya. Misalnya kita harus melakukan pekerjaan di luar kantor, itu kan agak terganggu alur keluar masuknya," katanya saat ditemui di KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2019) malam.

"Dua pintu yang kita punya, kalau biasanya demo berfokus di satu pintu, kita masih bisa gunakan pintu yang satunya. Tapi kayak hari ini dua pintu tertutup semua, kita enggak bisa kemana-mana," sambung Arief Budiman.

"Udah stuck aja di sini. Mau keluar juga enggak bisa. Apalagi yang dari luar disuruh masuk juga enggak bisa juga," ungkapnya.

• Prabowo Minta Ratusan Petugas KPPS yang Meninggal Divisum, KPU Nilai Tak Hargai Perasaan Keluarga

Menurut Arief Budiman, penyampaian aspirasi di muka umum memang tidak salah.

Namun, bila aspirasi itu terkait kecurangan dan dugaan pelanggaran Pemilu, sudah ada jalur hukum yang bisa ditempuh.

Daripada menyampaikan itu di muka umum dan mengganggu aktivitas orang lain, lebih baik aspirasi tersebut dilaporkan saja ke lembaga yang berwenang menangani itu.

• Prabowo: Bachtiar Nasir Tidak Salah Sama Sekali, Ini Kriminalisasi Ulama

"Sebetulnya undang-undang sudah memberi ruang. Tidak perlu diselesaikan di jalanan, karena itu enggak menyelesaikan persoalan ya," ujarnya.

"Kalau ada dugaan pelanggaran prosedur misalnya, pelanggaran administratif misalnya, itu silakan dilaporkan ke Bawaslu," terangnya.

"Kalau dugaan pelanggaran etik silakan dilaporkan ke DKPP. Kalau ada perdebatan perbedaan tentang hasil pemilu, silakan nanti diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK)," beber Arief Budiman.

• Ternyata Bachtiar Nasir Sudah Jadi Tersangka Sejak Awal 2018, Ini Dua Alat Bukti yang Menjeratnya

Ia berharap masyarakat sudah cerdas untuk tidak menyelesaikan segala permasalahan Pemilu di jalanan, melainkan menempuh jalur yang sudah disediakan oleh undang-undang.

"Saya berharap jangan menyelesaikan persoalan pemilu di jalanan, tapi diselesaikan melalui ruang-ruang yang sudah disediakan menurut ketentuan undang-undang," harapnya. 

Sebelumnya, Badan Intelijen Negara (BIN) mewaspadai beragam pergerakan jelang pengumungan hasil penghitungan suara Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang, di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

• Minta Keturunan Arab Jangan Provokator, Prabowo Cs Sebut Hendropriyono Rasis dan Tak Paham Sejarah

Kewaspadaan ini bukan tanpa alasan, karena BIN mendeteksi adanya gerakan mengepung KPU. Bahkan, dibangun pula isu-isu kecurangan di masyarakat.

"‎Saat ini terus dibangun isu soal kecurangan dan ajakan kepung KPU di tanggal 22 Mei 2019," ucap Wakil Kepala BIN Letnan Jenderal Purnawirawan Teddy Lhaksmana, ‎saat rapat kerja evaluasi Pemilu 2019 bersama Komite I DPD, di Nusantara V DPR, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

"BIN terus mendeteksi dan mencegah potensi ancaman tersebut," sambungnya.

• Sejumlah Pria Misterius Bermotor Kerap Memotret Baliho Prabowo-Sandi di Bekasi, Lalu Pergi

Sebagai upaya pencegahan, Teddy Lhaksmana mengaku sudah mulai menggalang tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga elite politik, agar mempercayakan proses penghitungan kepada KPU.

Teddy Lhaksmana juga menyampaikan, ‎pihaknya bersama seluruh aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, berkomitmen tetap menjaga keamanan bangsa dan negara.

"‎BIN bertanggung jawab mengantisipasi ancaman, baik dari luar dan dalam negeri, yang mengancam keutuhan bangsa. Seluruh aparat keamanan komitmen jaga keamanan agar tetap kondusif," tegasnya. (Danang Triatmojo)