Ibu Kota Pindah, Sedikitnya 1,5 Juta Orang Juga Bakal Hijrah dari Jakarta

RENCANA pemindahan ibu kota Indonesia oleh pemerintahan Jokowi, tengah ramai diperbincangkan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ‎yang bakal mengomandoi pembangunan ibu kota baru, mengaku sudah bersiap diri.

Kementerian PUPR sudah mempelajari hal-hal terkait pemindahan ibu kota yang pernah dilakukan oleh negara lain.

• Ijtima Ulama Minta Jokowi-Maruf Amin Didiskualifikasi, Sandiaga Uno: Perlu Dipertimbangkan

"‎Kami sudah studi dengan Canberra, Brasil, Astana Kazahkstan. Kami juga melakukan kajian bagaimana negara lain melakukan pemindahan ibu kota," ungkap Basuki Hadimuljono, Jumat (3/5/2019).

Basuki Hadimuljono menjelaskan, pihaknya tengah mengidentifikasi ‎konsep desain dengan beragam kriteria dari Bapennas, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga harus pindah.

"Saya ambil kajian Bapennas. ASN harus pindah karena itu kan kota pemerintah. Jadi, legislatif, eksekutif, yudikatif, harus pindah," tutur Basuki Hadimuljono.

• Ijtima Ulama Minta 01 Didiskualifikasi, Pada Pilpres 2014 Prabowo Juga Pernah Minta Hal Serupa

‎Menurut perhitungan Basuki Hadimuljono, dari sejumlah kementerian dan lembaga yang ada, setidaknya akan ada 1,5 juta orang yang ikut pindah.

"1,5 juta orang pindah itu baru ofisialnya. Sekarang satu orang pindah, pengikutnya bisa 3-5 orang," jelasnya.

"Jadi kami mulai identifikasi kebutuhan suatu kota, fasilitas umumnya yang diperlukan, untuk perumahan, perkantoran, pelabuhan, dan bandaranya bagaimana," tambah Basuki Hadimuljono.

• Terungkap di Persidangan, Segini Gaji Mantan Dirut Pertamina per Bulan, Belum Termasuk Bonus

Sebelumnya, Basuki Hadimuljono menjelaskan, dari segi lokasi, Ibu Kota baru yang paling pas berada di tengah-tengah Indonesia adalah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Sayangnya, daerah tersebut rawan terkena bencana gempa bumi atau masuk dalam ring of fire (cincin api), sehingga dianggap kurang layak untuk menjadi ibu kota.

"Karena daerah itu dianggap kurang layak, maka yang paling aman dari masalah gempa bumi yaitu Kalimantan, baik di Kalimantan Timur maupun Kalimantan Tengah. Hal itu berdasarkan keterangan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Kalimantan yang clear," ungkap Basuki Hadimuljono, Jumat (3/5/2019).

• Dikeluhkan Terlampau Mahal, Menteri Perhubungan Bilang Ada Kemungkinan Tarif Ojek Online Diturunkan

Unsur lainnya, jelas Basuki Hadimuljono, daerah Kalimantan tanahnya sangat luas, sehingga tidak ada masalah dalam pembangunan ibu kota baru.

"Harus ada tanah, ada sumber daya air, dan harus dekat pantai atau akses ke pantai, walaupun tidak harus di tepi pantai, karena kita ini negara maritim," tegas Basuki Hadimuljono.

Bercerita soal wacana pemindahan ibu kota, Basuki Hadimuljono menjelaskan rencana tersebut sudah ada sejak dua tahun lalu. Di mana, ada dua kementerian yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk mengkaji.

• Pilot Lion Air yang Pukul Pegawai Hotel Dilarang Terbang, Ancaman Hukuman Pecat Menanti

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ditugaskan untuk mengkaji perlu atau tidaknya pindah ibu kota, sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditugasi membuat konsep desainya.

Basuki Hadimuljono memastikan kementeriannya sudah mengantongi desain pembangunan ibu kota baru tersebut.

Desain itu dapat langsung diterapkan jika ibu kota baru sudah diputuskan lokasinya.

• Desain Ibu Kota Baru Usung Konsep Pancasila, Kalimantan Paling Ideal

"Sudah membuat desain Kota Pancasila. Jadi ada sirip-siripnya lima supaya enggak berdebat. Di ujungnya ada masjid ada gereja," bebernya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membuka gong kepastian pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi lain.

Menurut Jokowi, gagasan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke provinsi lain sudah muncul sejak era Presiden Soekarno, dan berlanjut hingga saat ini.

• MUI Tanggapi Hasil Ijtima Ulama Jilid Tiga: Belum Ada Keputusan Kok Sudah Imbau Diskualifikasi?

"Setiap era presiden masih muncul gagasan itu, tapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang," ucap Jokowi setelah menggelar rapat terbatas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Jokowi berpesan kepada jajaran menterinya, ketika membicarakan pemindahan ibu kota, maka tidak boleh berpikir yang sifatnya jangka pendek maupun dalam lingkup yang sempit.

"Kita harus berbicara tentang kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, negara dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang, sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global," paparnya.

• Rizieq Shihab Minta Real Count Disetop, KPU Tegaskan Tidak akan Tunduk kepada Siapapun

Bappenas telah merampungkan kajian tahap pertama rencana pemindahan ibu kota ke luar Jakarta.

Kajian tersebut terfokus pada tiga wilayah yang menjadi kandidat utama pengganti Jakarta. Di antaranya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. 

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan tiga alternatif terkait lokasi pemindahan ibu kota dari luar Jakarta.

• PDIP Protes Anies Baswedan Sebut Banjir di Zaman Ahok Lebih Parah

Menurut Bambang, ibu kota negara di Jakarta sudah tidak mendukung lagi, mengingat banyaknya problem kemacetan, banjir, penurunan tanah, hingga ketersediaan air.

"Kita semua juga harus mengakui saat ini problem kemacetan itu sangat parah. Kerugian ekonomi akibat kemacetan saja sekarang sudah mendekati Rp 100 triliun per tahun," kata Bambang seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Selain itu daya dukung lingkungan Jakarta sudah tidak baik," kata Bambang Brodjonegoro seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

• Rizal Ramli: Rakyat Bukan Perlu Ibu Kota Baru, tapi Presiden Baru

Oleh sebab itu, Bambang Brodjonegoro mengajukan tiga pilihan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk lokasi ibu kota. Jika dipaksakan tetap di Jakarta, maka dibuatkan wilayah khusus untuk pemerintahan.

"Alternatif pertama tetap di Jakarta, tetapi daerah seputaran Istana dan Monas ini dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, lembaga," paparnya.

"Sehingga, seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat, dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah," sambungnya.

• Bilang Selalu Sabar Sampai Titik Tertentu, Apa Maksud Prabowo?

Alternatif kedua, kata Bambang Brodjonegoro, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta dengan radius kira-kira 50 kilometer sampai 70 kilometer.

Opsi ini cukup menarik, tetapi arahan Presiden, katanya, jangan hanya bicara mengenai Jakarta, tetapi secara menyeluruh Pulau Jawa.

"Jadi intinya, kalau kita hanya memindahkan masih di Pulau Jawa, apalagi hanya di seputaran Jakarta, ini juga tidak mengurangi beban Pulau Jawa, dan tidak membuat pembangunan kita lebih Indonesia sentris, tapi lebih memperkuat Pulau Jawanya," beber Bambang Brodjonegoro.

• Prabowo Heran 300 Lebih Petugas KPPS Meninggal, Katanya Baru Sekarang Terjadi

Sedangkan pilihan ketiga, memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa, khususnya mengarah ke kawasan Timur Indonesia, dan Presiden menyetujuinya.

"Dalam rapat tadi diputuskan, presiden memilih alternatif ketiga. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," tuturnya.

"Dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara desain, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," tambah Bambang Brodjonegoro.

Butuh Lahan 40 Ribu Hektare

Sementara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai pemerintah membutuhkan lahan hingga 40 ribu hektare, untuk membangun ibu kota baru.

Menurut Basuki Hadimuljono, rapat terbatas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta, belum sampai membahas soal pembangunan infrastruktur.

Tetapi, jika Aparatur Sipil Negara (ASN) dipindahkan semuanya atau sekitar 1,5 juta penduduk, maka butuh lahan sampai 40 ribu hektare.

• Bukan Cuma Wartawan, Prabowo Juga Damprat Intel saat Hari Buruh

"Kalau ASN pindah sebagian atau sekitar 879 ribu penduduk, maka butuh lahannya sampai 30 ribu hektare," ucap Basuki Hadimuljono di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Basuki Hadimuljono belum dapat mengungkapkan lokasi tepat pembangunan ibu kota baru tersebut.

Namun, wilayah tersebut memiliki kriteria di luar daerah cincin api, terdapat sumber air, ada pelabuhan, dan lainnya.

• Ini Lima Poin Hasil Ijtima Ulama Jilid Tiga, Kubu 01 Anggap Politik Ugal-ugalan

"Lokasinya harus aman. Sulawesi dibilang Pak Jusuf Kalla (wapres), kalau mau dipusatkan Mamuju, Pare-Pare tapi itu ring of fire. Paling aman Kalimantan," ungkap Basuki Hadimuljono.

Sedangkan terkait biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan ibu kota baru, kata Basuki Hadimuljono, diperkirakan mencapai Rp 466 triliun untuk lahan mencapai 40 ribu hektare. Dan jika hanya dibutuhkan 30 ribu hektare, maka biayanya sekitar Rp 322 triliun.

"Proyeksinya dengan bangun ulang, permukiman, area pemerintahan, dan sebagainya. Kalau dulu saya ngobrol dengan Presiden, 4 tahun sampai 5 tahun sampai pembangunan selesai," bebernya. (*)