Cuitan Jokowi Ini Bikin Dahnil Anzar Nilai Kebijakan dan Masa Depan Negara Dibuat Main-main

PRESIDEN Jokowi sudah memutuskan bakal memindahkan ibu kota Indonesia.

Lewat akun Twitter @jokowi, ia lantas melemparkan pertanyaan kepada netizen, ke mana sebaiknya ibu kota negara dipindahkan.

"DKI Jakarta kini memikul dua beban sekaligus: sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, juga pusat bisnis," tulis akun Twitter @jokowi, Selasa (30/4/2019).

• Wacana Pemindahan Ibu Kota, Ferry Mursyidan Baldan: Jangan-jangan karena Anies Jadi Gubernur

"Banyak negara memindahkan ibu kotanya, sementara kita hanya menjadikannya gagasan di setiap era Presiden. Menurut Anda, di mana sebaiknya ibu kota negara Indonesia?" sambung Jokowi.

Cuitan Jokowi itu lantas menuai kritik dari Dahnil Anzar Simanjuntak, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Kebijakan dan masa depan negara dibuat main2 melalui pilihan netizen :-(." tulis akun Dahnil A Simanjuntak diakun Twitter @Dahnilanzar.

• Besok PA 212 Gelar Ijtima Ulama Jilid Tiga, 1.500 Ulama dan Tokoh Bakal Bahas Dugaan Pemilu Curang

"Rencana pemindahan Ibu Kota baik dan perlu, krn sdh menjd wacana lama sejak Bung Karno, dimana dan berapa lama tentu dg kajian yg mendalam dan serius, bukan melalui pilihan netizen," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan Wartakotalive.com, Presiden Jokowi mengungkapkan ada tiga pulau yang menjadi kandidat lokasi pemindahan ibu kota.

Tiga pulau itu adalah Sumatera, Sulawesi dan Pulau Kalimantan.

• Pemindahan Ibu Kota Dituding Pengalihan Isu Pemilu, Sutopo Purwo Nugroho Bilang Enggak Nyambung

"Bisa di Sumatera, tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi agak tengah, tapi di barat juga kurang. Di Kalimantan kok di tengah-tengah. Kira-kira itu lah," papar Jokowi seusai berkunjung ke pabrik PT KMK Global Sports I, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (30/4/2019).

Tiga kandidat wilayah itu merupakan kelanjutan dari rapat terbatas (ratas) membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019) kemarin.

Meski sudah ada tiga kandidat, Jokowi menegaskan mana lokasi yang bakal dipilih belum diputuskan dalam rapat.

• Sudah 318 Orang Meninggal, Ini Besaran Santunan untuk Anggota KPPS yang Gugur, Cacat, dan Luka

Ini lantaran pemerintah masih melakukan pengkajian dari semua aspek mengenai lingkungan, daya dukung lingkungan, kebencanaan, dan lainnya.

"Memang belum diputuskan. Kita harus cek dong secara detail, meskipun tiga tahun ini kita bekerja ke sana. Bagaimana mengenai lingkungan, daya dukung lingkungan, air seperti apa, mengenai kebencanaan banjir gempa bumi seperti apa," papar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini melanjutkan, pemerintah masih perlu membahas pengembangan ibu kota ke depan, sehingga diperlukan adanya perhitungan yang matang.

• Ini Tuntutan KSPI kepada Pemerintah Saat Peringatan Hari Buruh Besok, Prabowo Bakal Berorasi

"Kemudian nanti pengembangan ibu kota ke depan apakah masih memungkinkan. Semua kalkulasi harus dirampungkan dulu, nanti disampaikan ke saya nanti saya putuskan," tuturnya.

Jokowi menyatakan, pemindahan ibu kota di luar Pulau Jawa, karena pemerintah memikirkan puluhan tahun atau ratusan tahun yang akan datang.

Selain itu, pemerintah juga menilai alasan pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa, karena Pulau Jawa sudah padat penduduk.

• Video Parodi Siap Presiden Beredar Viral, Kubu Prabowo Bilang Tak Tahu Terima Kasih kepada Pejuang

"Kita memiliki 17ribu pulau tapi di Jawa sendiri penduduknya 57 persen dari total penduduk di Indonesia," bebernya.

"Semuanya memang ke depan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga kemarin saya putuskan di luar Jawa pindahnya," tambah Jokowi.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan tiga alternatif terkait lokasi pemindahan ibu kota dari luar Jakarta.

• Mengapa Ijtima Ulama Jilid Tiga Digelar Bareng Hari Buruh? Ini Penjelasan Ketua Panitia

Menurut Bambang, ibu kota negara di Jakarta sudah tidak mendukung lagi, mengingat banyaknya problem kemacetan, banjir, penurunan tanah, hingga ketersediaan air.

"Kita semua juga harus mengakui saat ini problem kemacetan itu sangat parah. Kerugian ekonomi akibat kemacetan saja sekarang sudah mendekati Rp 100 triliun per tahun," kata Bambang seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Selain itu daya dukung lingkungan Jakarta sudah tidak baik," kata Bambang Brodjonegoro seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

• Tarif MRT Jakarta Diskon 50 Persen Berakhir Hari Ini, Akankah Diperpanjang?

Oleh sebab itu, Bambang Brodjonegoro mengajukan tiga pilihan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk lokasi ibu kota. Jika dipaksakan tetap di Jakarta, maka dibuatkan wilayah khusus untuk pemerintahan.

"Alternatif pertama tetap di Jakarta, tetapi daerah seputaran Istana dan Monas ini dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, lembaga," paparnya.

"Sehingga, seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat, dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah," sambungnya.

• Jusuf Kalla Berharap Itjima Ulama Jilid Tiga Digelar Berdasarkan Hadis dan Alquran, Bukan Politis

Alternatif kedua, kata Bambang Brodjonegoro, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta dengan radius kira-kira 50 kilometer sampai 70 kilometer.

Opsi ini cukup menarik, tetapi arahan Presiden, katanya, jangan hanya bicara mengenai Jakarta, tetapi secara menyeluruh Pulau Jawa.

"Jadi intinya, kalau kita hanya memindahkan masih di Pulau Jawa, apalagi hanya di seputaran Jakarta, ini juga tidak mengurangi beban Pulau Jawa, dan tidak membuat pembangunan kita lebih Indonesia sentris, tapi lebih memperkuat Pulau Jawanya," beber Bambang Brodjonegoro.

• Ini Indikator Transportasi Umum di Jakarta Sudah Berkelas Dunia Menurut Anies Baswedan

Sedangkan pilihan ketiga, memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa, khususnya mengarah ke kawasan Timur Indonesia, dan Presiden menyetujuinya.

"Dalam rapat tadi diputuskan, presiden memilih alternatif ketiga. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," tuturnya.

"Dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara desain, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," tambah Bambang Brodjonegoro.

• Sehari Jelang May Day, Jokowi Cicipi Menu Makan Siang Buruh Pabrik Sepatu di Tangerang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya kembali menggelar rapat terbatas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Menurut Jokowi, gagasan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke provinsi lain sudah muncul sejak era Presiden Soekarno, dan berlanjut hingga saat ini.

"Setiap era presiden masih muncul gagasan itu, tapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang," ucap Jokowi.

• Jokowi Isyaratkan Lokasi Ini Bakal Jadi Ibu Kota Baru Indonesia

Jokowi berpesan kepada jajaran menterinya, ketika membicarakan pemindahan ibu kota, maka tidak boleh berpikir yang sifatnya jangka pendek maupun dalam lingkup yang sempit.

"Kita harus berbicara tentang kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, negara dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang, sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global," paparnya.

Bappenas telah merampungkan kajian tahap pertama rencana pemindahan ibu kota ke luar Jakarta.

• Anies Baswedan: Kaki Adalah Alat Transportasi, Sering-seringlah Menggunakannya

Kajian tersebut terfokus pada tiga wilayah yang menjadi kandidat utama pengganti Jakarta. Di antaranya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. 

Butuh Lahan 40 Ribu Hektare

Sementara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai pemerintah membutuhkan lahan hingga 40 ribu hektare, untuk membangun ibu kota baru.

Menurut Basuki Hadimuljono, rapat terbatas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta, belum sampai membahas soal pembangunan infrastruktur.

Tetapi, jika Aparatur Sipil Negara (ASN) dipindahkan semuanya atau sekitar 1,5 juta penduduk, maka butuh lahan sampai 40 ribu hektare.

• Canangkan Tagline Wajah Baru Jakarta, Anies Baswedan Bolehkan Warga Injak Rumput Taman

"Kalau ASN pindah sebagian atau sekitar 879 ribu penduduk, maka butuh lahannya sampai 30 ribu hektare," ucap Basuki Hadimuljono di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Basuki Hadimuljono belum dapat mengungkapkan lokasi tepat pembangunan ibu kota baru tersebut.

Namun, wilayah tersebut memiliki kriteria di luar daerah cincin api, terdapat sumber air, ada pelabuhan, dan lainnya.

• Polisi Gadungan Ini Peras Pasangan Sesama Jenis yang Sedang Berkencan, Lupa Korbannya Sudah Berapa

"Lokasinya harus aman. Sulawesi dibilang Pak Jusuf Kalla (wapres), kalau mau dipusatkan Mamuju, Pare-Pare tapi itu ring of fire. Paling aman Kalimantan," ungkap Basuki Hadimuljono.

Sedangkan terkait biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan ibu kota baru, kata Basuki Hadimuljono, diperkirakan mencapai Rp 466 triliun untuk lahan mencapai 40 ribu hektare. Dan jika hanya dibutuhkan 30 ribu hektare, maka biayanya sekitar Rp 322 triliun.

"Proyeksinya dengan bangun ulang, permukiman, area pemerintahan, dan sebagainya. Kalau dulu saya ngobrol dengan Presiden, 4 tahun sampai 5 tahun sampai pembangunan selesai," bebernya. (*)