Pemindahan Ibu Kota Dituding Pengalihan Isu Pemilu, Sutopo Purwo Nugroho Bilang Enggak Nyambung

KEPALA Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho ikut mengomentari wacana pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Pulau Jawa. 

"Saya mengkhabarkan pemerintah akan membahas lebih lanjut soal rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa," tulisnya di akun Twitter @Sutopo_PN, Selasa (30/4/2019),

"Rencana pemindahan ibu kota sudah menjadi isu strategis. Tapi komentar netizen kok: 1. Ini upaya pengalihan situng KPU. 2. Pemilu harus diulang. Nggak nyambung," sambungnya.

Pemerintah, kata Sutopo Purwo Nugroho, terus mematangkan rencana pemindahan ibu kota Indonesia.

Kajian tahap awal dari Bappenas, paparnya, pemilihan wilayah ibu kota mengerucut pada tiga kandidat, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

"Kalimantan memang aman dari gempa. Bagaimana menurut anda?" Tanya Sutopo Purwo Nugroho.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan tiga alternatif terkait lokasi pemindahan ibu kota dari luar Jakarta.

Menurut Bambang, ibu kota negara di Jakarta sudah tidak mendukung lagi, mengingat banyaknya problem kemacetan, banjir, penurunan tanah, hingga ketersediaan air.

"Kita semua juga harus mengakui saat ini problem kemacetan itu sangat parah. Kerugian ekonomi akibat kemacetan saja sekarang sudah mendekati Rp 100 triliun per tahun," kata Bambang seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

• Direktur Utama PLN Sofyan Basir Jadi Tersangka Kasus Korupsi Proyek PLTU Riau-1, Ini Perannya

Selain itu daya dukung lingkungan Jakarta sudah tidak baik," kata Bambang Brodjonegoro seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Oleh sebab itu, Bambang Brodjonegoro mengajukan tiga pilihan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk lokasi ibu kota. Jika dipaksakan tetap di Jakarta, maka dibuatkan wilayah khusus untuk pemerintahan.

"Alternatif pertama tetap di Jakarta, tetapi daerah seputaran Istana dan Monas ini dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, lembaga," paparnya.

• Ini Tiga Kategori Masyarakat yang Dibebaskan dari Kewajiban Bayar PBB-P2

"Sehingga, seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat, dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah," sambungnya.

Alternatif kedua, kata Bambang Brodjonegoro, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta dengan radius kira-kira 50 kilometer sampai 70 kilometer.

Opsi ini cukup menarik, tetapi arahan Presiden, katanya, jangan hanya bicara mengenai Jakarta, tetapi secara menyeluruh Pulau Jawa.

• Kapok Gelar Pemilu Serentak Pakai Lima Kotak Suara, KPU: Cukup Sekali Saja