Usul Pengajak Golput Dijerat UU Terorisme Dikecam, Wiranto: Kasih Solusi Dong, Jangan Cuma Mencela

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyebut pernyataannya soal golput untuk kepentingan Bangsa Indonesia.

Wiranto menilai penebar ancaman golput dapat mengganggu pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu)

"Kalau saya memberikan statement seperti itu semata-semata itu untuk kepentingan kita sebagai bangsa untuk melaksanakan pemilu, bukan Pak Wiranto sendiri," kata Wiranto di UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (28/3/2019).

• Kata Andi Arief, Satu Jam Setelah Menang Pilpres, Prabowo akan Kasih Solusi Kasus Penculikan Aktivis

Wiranto juga mengatakan, orang yang mengancam masyarakat lain untuk tidak datang ke bilik TPS, setara dengan bentuk teror.

"Saya mengusulkan, mewacanakan, bagaimana kalau kemudian dimasukkan saja ancaman tindak pidana terorisme," jelasnya.

Akan tetapi, mantan Panglima ABRI ini juga mengatakan bahwa wacananya itu perlu dipelajari.

• Ratna Sarumpaet Menulis Buku Selama Mendekam di Penjara, Sebentar Lagi Terbit

"Itu wacana silakan dikaji, enggak setuju enggak apa-apa. Kalau setuju nanti masih ada prosesnya. Jangan hanya mengecam, mencela, Pak Wiranto enggak tahu hukum, ngawur, dan sebagainya. Kasih solusi dong," paparnya.

Kembali Wiranto menegaskan, Pemilu merupakan kewajiban konstitusional yang membutuhkan rasa aman selama berlangsung.

"Jangan kita meributkan soal ini, yang penting adalah caranya masyarakat kita, masyarakat pemilih, dari rumah bisa ke TPS dengan aman, bisa memilih dengan hati nuraninya, enggak diancam, enggak dipaksa dan sebagainya," paparnya.

• Ratna Sarumpaet Ajukan Pemohonan Sebagai Tahanan Kota Lagi, Kali Ini Penjaminnya Fahri Hamzah

Sebelumnya, Wiranto menginginkan semua masyarakat berpartisipasi dan tidak golput dalam Pemilu 2019.

Wiranto menyebut para orang yang golput, apalagi mengajak orang lain golput, akan mengacaukan kontestasi politik tersebut.

"Yang mengajak golput itu yang namanya mengacau," ujar Wiranto, saat ditemui di Rakornas Kewaspadaan Nasional Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

• BREAKING NEWS: Kapal Nelayan Terbakar di Kepulauan Seribu, Tiga ABK Tewas

Menurutnya, dengan mengajak golput, orang-orang tersebut justru mengancam hak dan kewajiban orang lain untuk menentukan para wakil rakyat hingga pemimpin negeri ini selama lima tahun ke depan.

Mantan Panglima TNI itu menuturkan, mereka yang mengajak golput atau 'mengacau' seharusnya mendapat sanksi atau hukuman.

"Indonesia kan negara hukum, sesuatu yang membuat tidak tertib, kacau, itu pasti ada sanksi hukumannya," tuturnya.

• Kalah dari Negara Tetangga, Jokowi: Apa Perlu Ada Menteri Investasi dan Menteri Ekspor?

Lebih lanjut, jelang pemilu, Wiranto meminta seluruh pihak terkait tetap mewaspadai segala ancaman yang dapat membuat pemilu tidak berjalan lancar.

"Masih ada money politic, masih ada terorisme, radikalisme, kemudian hoaks yang mengajak masyarakat untuk tidak datang ke TPS karena enggak aman dan sebagainya," ucapnya.

"Kan masih ada itu. Saya terus menerus menyampaikan pesan kepada masyarakat, ayolah dateng ke TPS, aman, aman, aparat keamanan akan menjaga itu," sambung Wiranto.

• Pasang Alat Pendeteksi Tsunami di Selat Sunda 26 Maret 2019, BPPT Klaim Anti Banting dan Anti Maling

Sementara, calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin menegaskan, fatwa golput haram sudah dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah dikeluarkan sejak 2014.

Maruf Amin yang merupakan Ketua nonaktif MUI, menerangkan soal fatwa MUI terkait golput itu haram.

Maruf Amin berujar, fatwa itu sudah dikeluarkan sejak lama, dari hasil ijtima ulama. Yang berlaku juga pada pemilihan presiden 2014 silam.

• Ini Dugaan Awal Penyebab Kebakaran Kapal Nelayan di Kepulauan Seribu yang Tewaskan Tiga ABK

"Supaya jangan membuang suara. Fatwa itu dimunculkan lagi karena ada isu kelompok tertentu mencoba mempengaruhi (untuk tak hadir ke TPS)," ujar Maruf Amin di Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (26/3/2019).

Maruf Amin menerangkan, fatwa golput haram diputuskan bukan karena Pilpres 2019. Sebab, sudah melalui kesepakatan di komisi fatwa MUI.

"Sudah diluncurkan di forum namanya Itjima Ulama, yang dihadiri oleh seluruh komisi fatwa se-Indonesia," jelas Maruf Amin.

• Tujuh Larangan Saat Naik MRT Jakarta

Fatwa golput haram, katanya, lahir karena ingin semua orang bisa ikut bertanggung jawab di Pilpres. Jangan karena rasa marah, kemudian tak memilih.

"Supaya bangsa ini jangan kemudian-kemudian ada kemarahan, kejengkelan, ketidakpercayaan, kemudian tidak memberikan partisipasinya dalam membangun bangsa ini," papar Maruf Amin.

Maruf Amin mengatakan, ada pun keuntungan ini untuk negara dan bangsa sendiri, agar sistem pemerintahan semakin kuat.

• Korban Pesawat Ethiopian Airlines Jatuh Masih Pegang Paspor Indonesia Meski Lama Tinggal di Roma

"Tentu keuntungan untuk negara bangsa. Artinya ketika golput itu semakin sedikit itu, kepercayaan kepada sistem pemerintahan kita ada," ucap Maruf Amin.

Bisa Membawa Kerugian

Sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terbaru terkait golongan putih (golput) di Pilpres 2019.

Survei yang dilakukan pada 18-25 Februari 2019 terhadap 1.200 responden, menunjukkan golput bisa membawa kerugian bagi kedua kubu yang tengah berkompetisi.

Elektabilitas pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin, meskipun unggul 27,8 persen atas pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, nyatanya masih belum aman.

• Menhub Terjunkan Tim untuk Observasi dan Teliti Pesawat Boeing 737 Max 8 di Indonesia

Sebab, berkaca dari 2014, angka golput mencapai 30,42 persen.

Pasangan nomor urut 01 juga terbilang paling banyak dirugikan jika angka golput tinggi. Salah satunya, di segmen pemilih minoritas.

Jokowi-Maruf Amin sudah unggul 68,7 persen, yakni 80,3 persen berbanding 11,6 persen milik Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

• Perguruan Tinggi yang Mahasiswanya Sedikit Bakal Digabung, Sekarang Diminta Sukarela, Nanti Dipaksa

Namun, jika banyak terjadi golput, maka pemilih Jokowi akan berkurang.

"Alasan golput di pemilih minoritas yaitu karena libur panjang. Tanggal 19 April itu hari libur nasional, peringatan wafatnya Isa Almasih," ujar Peneliti LSI Denny JA Ikrama Masloman dalan rilis 'Siapa Dirugikan Golput: Jokowi atau Prabowo?' di Kantor LSI Denny JA, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (19/3/2019).

Alasan lain, terjadinya golput di segmen minoritas yaitu pemilih merasa tidak aman. Sehingga, banyak berpindah lokasi mencoblos ke luar negeri.

• Petani Lampung Pamerkan Tangan yang Kapalan, Jokowi: Kita Sama-sama Tukang

Di segmen wong cilik, Jokowi juga akan dirugikan jika terjadi golput. Sebab, Jokowi mendapat dukungan 63,7 persen berbanding 27,4 persen milik Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Indikasi terjadinya golput di segmen ini, karena pemilih tidak terinformasi dengan baik terkait pelaksanaan pemilu. Selain itu, pemilih memilih bekerja di hari pencoblosan.

Ada pula masalah administrasi yang membuat pemilih gagal menyalurkan suara.

• Bukan Cuma Pengguna, Zul Zivilia Ditangkap Saat Sedang Timbang dan Bikin Paket Sabu

"Jokowi-Maruf Amin juga dirugikan oleh golput di pemilih milenial. Margin kemenangan mereka di segmen ini besar 22,0 presiden," beber Ikrama.

Di segmen pemilih emak-emak pun, Jokowi-Maruf Amin rugi jika terjadi golput.

Sebab, sejauh ini Jokowi-Maruf Amin memperoleh dukungan 61,0 persen, sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya 30,0 persen.

• Jokowi: Kalau Enggak Punya Salah Tahu-tahu Masuk Sel, Ngomong ke Saya, Saya Urus!

Sementara, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan dirugikan jika terjadi golput di segmen pemilih terpelajar.

Hal itu dilihat dari ceruk keunggulan sebesar 45,4 persen, berbanding 36,1 persen milik Jokowi.

Data didapat dari survei yang digelar pada 18-25 Februari 2019.

• Jokowi: Tahun 2024 Lampung-Aceh akan Tersambung

Sebanyak 1.200 responden dipilih menggunakan multistage random sampling.

Metode pengumpulan data dengan wawancara tatap muka. Margin of error survei ini 2,9 persen.

Enggak Keren

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengatakan, golongan putih (golput) alias enggan menyalurkan hak suaranya saat pemliu, sudah tidak keren lagi.

"Itu hak, tapi itu sudah enggak keren. Kalau sekarang apa yang mau di-golputin?" Kata Viryan Aziz di KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (8/2/2019).

Viryan Aziz menyebut saat ini semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam menyalurkan hak pilih mereka. Terlebih, penyelenggara pemilu, termasuk KPU, sudah meminimalisir potensi manipulasi sedari awal.

• Cuti Bersyarat Tidak Dibatalkan, Pemred Obor Rakyat Cuma Dikunjungi Pembimbing Kemasyarakatan

Jadi, menurut Viryan Aziz, calon pemilih sudah tak punya alasan untuk tidak menyalurkan hak pilihnya.

"Semua orang punya kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya, tidak ada intimidasi, dan potensi manipulasi sangat kecil, dan satu suara sangat berharga menentukan," ujarnya.

Dalam upayanya menekan angka golput, KPU kini tengah melakukan jemput bola kepada para calon pemilih yang punya keinginan pindah lokasi mencoblos.

• Akui Tak Mudah Berantas KKSB di Nduga Papua, Jokowi: Medannya Betul-betul Sangat Berat

Sejak seminggu lalu, KPU daerah secara gencar dan proaktif melakukan kegiatan penjemputan ke daerah-daerah, dengan mendatangi perusahaan, kampus, serta pondok pesantren, dan kemudian membuka posko di sana.

KPU memfasilitasi mereka yang berstatus pendatang karena alasan pekerjaan ataupun tengah menempuh pendidikan di luar daerah asalnya.

"Sekarang teman-teman sedang mengintensifkan kegiatan secara proaktif menjemput, mendatangi perusahaan, buka posko di kampus. Kami buka posko di kampus, pondok pesantren, datang ke lapas, rutan. Begitu kita dorong supaya aktif," ungkap Viryan Aziz.

• Maruf Amin: HTI Bukan Ditolak, tapi Tertolak

"Dengan semangat melindungi hak pilih warga negara, kita dorong suapaya teman-teman aktif. Targetnya masih, kalaupun ada yang mau pindah memilih, setelah itu jumlahnya kecil. Di awal menyiapkan itu semua," sambungnya.

KPU memberikan tenggat waktu hingga 17 Februari 2019 alias 60 hari sebelum waktu pemungutan suara, bagi mereka yang punya rencana pindah lokasi memilih (TPS) pada Pemilu Serentak 2019.

KPU menyarankan mereka yang punya niatan demikian, segera mengurusi formulir pindah memilih (A5) yang bisa didapatkan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) tempat pemilih terdaftar di desa/kelurahan. Selanjutnya, formulir tersebut dilaporkan ke PPS tujuan.

• Politikus PDIP Jelaskan Alasan Andi Arief Bukan Korban Penyalahgunaan Narkoba

Formulir A5 bisa didapatkan pemilih dengan menunjukkan e-KTP maupun identitas lainnya ke PPS asal. Bila yang berangkutan telah selesai mengurus seluruh proses kepindahan memilih, maka data pemilih di DPT lokasi asalnya akan dihapus.

Pemilih yang sudah selesai mengurusi proses pindah lokasi pemilihan akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS tujuan.

Kendati demikian, pindah memilih bukan tanpa konsekuensi. Mereka yang mengajukan pindah lokasi pencoblosan tidak akan mendapat jumlah surat suara yang sama dengan tempat tinggal asal.

• Kasusnya Dihentikan Polisi, Andi Arief Sebut Dirinya Bukan Warga Negara Istimewa

Nantinya, mereka hanya akan mendapat surat suara sesuai dapil di mana tempat mereka mencoblos.

Aturan itu merupakan pembelajaran dari Pemilu 2014, di mana mereka yang pindah lokasi pencoblosan kehabisan surat suara di TPS. Mekanisme seperti itu telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. (*)