Pilpres 2019

Hashim Djojohadikusumo: Lahan Luhut, HT, dan Erick Thohir Jauh Melebihi Punya Prabowo

HASHIM Djojohadikusumo, adik calon presiden Prabowo Subianto, berang saat menanggapi arahan Ketua Tim Cakra 19 Andi Widjojanto.

TRIBUNNEWS/RIZAL BOMANTAMA
Hashim Djojihadikusumo bersama jajaran BPN Prabowo-Sandi menyampaikan dugaan 17,5 data tak wajar dalam DPT, kepada KPU, di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019). 

Ia pun menegaskan, "Apa salahnya?" ujar Jusuf Kalla (JK) di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

"Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu (memutuskan lahan itu dikelola oleh Prabowo)," beber JK.

Ia menjelaskan, izin kelola lahan negara atau Hak Guna Usaha (HGU) kepada Prabowo Subianto di Kalimantan Timur, diberikan pada 2004.

BPN Prabowo-Sandi Laporkan 17,5 Juta Nama Tak Wajar di DPT ke KPU, Ini yang Bikin Mereka Curiga

JK mengatakan, pada 2004 saat pemerintahan SBY, lahan itu berada di bawah pengawasan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) karena tersandung kredit macet, yang kemudian diambilalih oleh Bank Mandiri.

Dalam pengalihkan penjualan HGU itu, JK berpesan kepada Direktur Utama Bank Mandiri kala itu Agus Martowardojo untuk memberikan izin penggunaan lahan hanya bagi orang pribumi saja.

"Datang Pak Prabowo sama saya (JK) bahwa dia mau beli. Saya tanya 'you beli tapi cash, tidak boleh utang'. 'Siap' (jawab Prabowo). Kemudian saya minta Agus Marto (Gubernur Bank Mandiri saat itu) untuk diberikan kepada pribumi, supaya jangan jatuh ke luar negeri ke orang Singapura," kata JK.

Prabowo: Yang Mirip Orang Indonesia Kita Rekrut, yang Penting Merah Putih Berkibar di Piala Dunia

JK mengatakan, akhirnya Prabowo membeli secara tunai HGU tersebut sebesar 150 juta dolar AS.

"Dia ( Prabowo) belilah itu (HGU). Jadi itu kredit macet itu. Singapura mau beli waktu itu, daripada orang lain yang ngambil. Tapi itu sesuai aturan yang ada, bayar cash di Mandiri," kata JK.

Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf membenarkan kepemilikan tanah yang dimiliki mantan Danjen Kopassus TNI AD itu.

Zul Zivilia Ungkap Perannya di Sindikat Jaringan Pengedar Narkoba Kelas Kakap

"120 ribu hektare, sekarang aman 100 ribu hektare, gede loh," kata Irwandi Yusuf, ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (18/2/2019).

Dia menjelaskan, lahan itu digunakan sebagai perkebunan pinus untuk bahan baku kertas. Dia menilai, perusahaan itu bermasalah karena turut melakukan penebangan hutan.

"Pinus hutan industri, pinusnya dipakai untuk bahan pulp. Ada pabrik kertas di sana. Sudah bermasalah, masih ada pinus ditebang. Kuperhatikan banyak ditebang tapi yang lama-lama ditebang, artinya tidak ditanam," ungkapnya.

Rahmat Effendi Doakan Ahmad Syaikhu Jadi Wagub DKI Saat Upacara HUT ke-22 Kota Bekasi

Dia menilai, Jokowi mengetahui soal lahan itu, karena pernah bekerja di sana.

"Pak Jokowi lebih tahu, karena Pak Jokowi bekerja di sana juga dulu. Setiap Pak Jokowi mengangkat isu sudah benar itu," paparnya.

PT Tusam Hutani Lestari merupakan perusahaan patungan antara PT Alas Helau milik Prabowo Subianto dengan PT Inhutani IV, dengan komposisi saham sebesar 60 persen dan 40 persen.

Jokowi: Kalau Indonesia Diberikan kepada yang Belum Berpengalaman, Bagaimana Jadinya?

Lahan PT Tusam Hutani Lestari berada di pegunungan Aceh Tengah, memiliki konsesi 97.300 hektare dengan konsesi hingga 2042.

Berdasarkan dokumen Keputusan Menteri Kehutanan nomor 556/Kpts-II/1997, status lahan PT Tusam Hutani Lestari berstatus hak pengusahaan hutan dengan luas 97.300 hektare. (Rizal Bomantama)

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved