BPN Prabowo-Sandi Laporkan 17,5 Juta Nama Tak Wajar di DPT ke KPU, Ini yang Bikin Mereka Curiga

BADAN Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo, melaporkan 17,5 juta nama yang menurut mereka tak wajar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan 17,5 juta nama itu ke Kantor KPU di Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

Hashim Djojohadikusumo menyampaikan, pihak BPN menemukan ketidakwajaran tersebut, setelah KPU mengumumkan DPT pada 15 Desember 2018 silam.

• Andi Arief Sarankan Jokowi Ambil Cuti Kampanye, Katanya Rakyat Sudah Anggap Pilpres Tidak Fair

“KPU RI memberi kami waktu untuk melakukan verifikasi. Setelah empat kali pertemuan dengan KPU, BPN melalui tim informasi dan teknologi meyampaikan bahwa masih ada 17,5 juta data yang menurut kami tak wajar. Dengan penemuan itu kami menyampaikan keprihatinan atas keutuhan dan integritas DPT,” papar adik Prabowo Subianto tersebut.

Hashim Djojohadikusumo menegaskan, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi terkait penemuan itu.

“Itu bisa ganda atau invalid,” katanya.

• Merasa Dihabisi Lewat Tayangan Foto, Andi Arief Bakal Bikin Perhitungan kepada Karni Ilyas

Juru Debat BPN Ahmad Riza Patria lantas menyampaikan secara detail penemuan 17,5 juta nama yang tidak wajar tersebut.

Menurutnya, ketidakwajaran terjadi pada jumlah pemilih yang lahir pada tiga tanggal, yaitu 31 Desember, 1 Januari, dan 1 Juli.

“Dari 17,5 juta nama yang tak wajar itu terletak pada tanggal lahir, yaitu yang lahir pada tanggal 1 Juli sejumlah 9,8 juta; yang lahir pada tanggal 31 Desember ada 3 juta; dan yang lahir pada 1 Januari sejumlah 2,3 juta nama,” beber Ahmad Riza Patria.

• Maruf Amin Kampanye Ditemani Menantu Jokowi, Sinyal Bobby Nasution Siap Terjun ke Politik?

Ahmad Riza Patria mengatakan, perbedaan itu cukup mencolok, karena jumlahnya jauh dari angka rata-rata penduduk yang lahir pada tanggal yang lain.

“Kalau kami hitung rata-rata setiap tanggal dalam satu tahun itu ada 520 ribu nama. Misal, masyarakat yang lahir tanggal 30 Juni ada 520 ribu, kemudian tiba-tiba yang lahir tanggal 1 Juli ada 9,8 juta; kemudian yang lahir 2 Juli kembali 520 ribu, itu menurut kami yang tak wajar,” bebernya.

Kejanggalan lain yang dibeberkan Ahmad Riza Patria adalah penemuan angka yang signifikan pada pemilih di atas 90 tahun dan di bawah 17 tahun.

• Jokowi: Kalau Ada Ulama Tidak Melakukan Pidana tapi Dimasukkan Sel, akan Saya Keluarkan!

“Ada sekitar 300 ribu orang pemilih yang berusia di atas 90 tahun, lalu ada 20.475 pemilih berusia di bawah 16 tahun,” paparnya.

“Kemudian ada 41.555 nama di Kabupaten Banyuwangi yang menurut kami tak wajar juga. Masa ada 400 hingga 1.800 nama yang ada dalam 1 kartu keluarga? Ini yang kami minta KPU RI untuk menertibkan,” terang Ahmad Riza Patria.

Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya akan segera mengagendakan pertemuan dengan Ditjen Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) Kementerian Dalam Negeri, untuk memverifikasi hal tersebut.

• Jokowi: Saya Tidak Mau Dipuji, Kalau Salah, Ingatkan