100 Hari Anies Sandi
DPRD DKI dan Sandiaga Uno Bakal Usut Pembelian Lahan di Cengkareng Barat yang Bau Korupsi
Pembelian lahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat seluas 4,6 hektare oleh Pemprov DKI, diduga sebagai bentuk kebijakan lost anggaran.
Baca: AC Kantor Wali Kota Jakarta Barat Mati Dua Tahun, PNS Jadi Masuk Angin
Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Abdurahman Suhami, mendukung penuh langkah Sandi mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Cengkareng. Sebab, kerugian keuangan pemprov mencapai Rp 668 miliar.
Kemudian, ini juga soal aset. Menurut dia, aset milik pemprov harus dikembalikan agar bisa dimanfaatkan untuk pembangunan.
’’Saya minta Bareskrim serius mengusut kasus ini,’’ ucap Suhaimi.
Baca: Luhut Panjaitan: Entar Saya Pengin Lihat Kalau Fahri Hamzah Nikahin Putrinya Gimana
Apalagi, kata Suhaimi, BPK menemukan transaksi tersebut dan menyatakannya sebagai temuan audit. Sebab, Dinas Perumahan membelinya dengan harga terlalu mahal, yakni Rp 14,1 juta per meter persegi. Padahal, nilai jual obyek pajak lahan itu hanya Rp 6,2 juta.
’’Ini temuan serius,’’cetus Suhaimi.
Sandiaga Uno Juga Akan Bongkar Kasus Sumber Wartas
Sebelumnya diberitakan Wartakotalive.com, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akan melakukan pertemuan dengan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) untuk membicarakan kendala pembangunan rumah sakit kanker di Ibu Kota.
Selain itu, pertemuan juga akan mengonfirmasi penolakan YSKW untuk mengembalikan uang kelebihan pembelian lahan Rp 191 miliar.
Jika Sumber Waras tetap menolak mengembalikan, Sandi mempertimbangkan untuk mengambil opsi kedua yaitu membatalkan pembelian lahan RS Sumber Waras.
"Seperti kita ketahui menagih (kepada YSKW) sudah (dilakukan) dan sudah dijawab tidak bersedia. Membatalkan (pembelian lahan) itu kan tidak bisa sepihak, membatalkan itu harus kedua belah pihak," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/11).
Sandiaga menilai, pertemuan seperti itu lebih baik dilakukan daripada langsung mengajukan pembatalan pembelian di pengadilan secara sepihak.
"Kami rasa daripada menempuh langsung jalur hukum, kami ingin bertemu dulu dengan pihak yayasan untuk mencari titik temu agar ini (rumah sakit kanker) segera bisa dibangun. Karena ini asetnya sudah dibeli sebelumnya dan mubazir kalau tidak segera dibangun untuk kegunaan masyarakat," kata Sandiaga.
Meski demikian, Sandiaga belum dapat memastikan kapan pertemuan tersebut dilaksanakan.
