Ini yang Bikin Ahok dan Kapolda Tak Sejalannya Hapus 3 in 1

WARTA KOTA, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, tetap bersikukuh bahwa kebijakan 3 in 1 tidak efektif.

Pasalnya, di ruas jalur 3 in 1 itu juga tetap mengalami kemacetan.

Apalagi, kebijakan tersebut, justru dimanfaatkan, dengan menjamurnya para joki.

Bahkan juga mengakibatkan eksploitasi terhadap anak-anak dibawah umur.

Sementara, disatu sisi, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Moechgiyarto yang menggantikan Irjen Pol Tito Karnavian, meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak menghapus kebijakan 3 in 1 tersebut.

Pasalnya, justru meningkatkan kemacetan hingga 25 persen.

Ahok pun membandingkan dalam kepemimpinan Kapolda yang baru dengan sebelumnya.

"Pak Kapolda (Moechgiyarto) orang hukum dan semua kajian harus dipelajari. Kalau Pak Tito dan saya orang lapangan, jadi hajar dulu bro. Kalau orang hukum, dia nggak bisa, jadi mesti analisa semua dipikirin dan butuh waktu," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/4).

Ahok mengaku, bahwa sampai saat ini, belum pernah bertemu dengan Kapolda baru tersebut.

Ia mengakui, Moechgiyarto, sebagai orang hukum, tindakannya harus dilakukan sesuai dengan analisa dan data kajian.

"Sekarang kita lagi mita kajian lagi, bukan saya yang kaji lho mesti ahli transportasi, ahli sosial, berapa banyak anak-anak kerja dikasih obat penenang," katanya.

Namun, karena saat ini, pihak kepolisian tidak mendukung penghapusan 3 in 1 itu, Ahok mengaku, akan berkoordinasi lagi.

Pasalnya, penindakan pelanggaran lalu lintas pada kendaraan hanya bisa dilakukan oleh pihak kepolisian.

"Nah sekarang, kalau Polda nggak dukung saya, nggak berani karena yang bisa nilang motor semua dan mobil itu hanya polisi. Makanya harus diserahkan ke polisi. Kalau polisi ngotot nggak berani ya kita nggak berani lawan. Kita gimana mau lawan kalau polisi nggak mau bantu?" tegasnya.

3 in 1 Tetap Macet