Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Kabulkan Banding Ahmad Dhani Prasetyo, Hukumannya Jadi Segini

Meski Pengadilan Tinggi Jakarta memotong masa tahanan Ahmad Dhani, terdakwa terbukti menyebarkan ujaran kebencian.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Kabulkan Banding Ahmad Dhani Prasetyo, Hukumannya Jadi Segini
Surabaya.Tribunnews.com/Samsul Arifin
Ahmad Dhani memohon kepada majelis hakim supaya sidang selanjutnya digelar siang hari. 

Pengadilan Tinggi Jakarta mengambulkan permohonan banding yang di ajukan oleh Ahmad Dhani dalam kasus ajaran kebencian.

Sebelumnya Ahmad Dhani divonis penjara selama 1 tahun 5 bulan, sedangkan Pengadilan Tinggi Jakarta mengambulkan banding menjadi 1 tahun penjara kepada Ahmad Dhani.

Dalam amar putusan, Pengadilan Tinggi Jakarta mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/
PN.Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2019, di mana Ahmad Dhani divonis bersalah melakukan ujaran kebencian.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani, oleh karena itu dengan penjara selama satu tahun," kata majelis yang diketuai Ester Siregar dengan anggota Muhammad Yusuf dan Hidaya, Rabu (13/3/2019).

Meski Pengadilan Tinggi Jakarta memotong masa tahanan Ahmad Dhani, terdakwa terbukti menyebarkan ujaran kebencian.

"Menyatakan terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh dan melakukan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (Sara)," katanya.

Soal masa penahanan yang di jatuhkan terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dianggap terlalu berat karena penjatuhan pidana dalam perkara ini bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi merupakan suatu pembelajaran bagi terdakwa untuk terdakwa dan masyarakat lainnya untuk berhati-hati dalam membukakan pendapat di media sosial.

Sehingga dengan menjatuhkan hukuman yang diberikan dianggap Majelis Hakim adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam memori banding, kuasa hukum Ahmad Dhani menyatakan cuitan tersebut merupakan bentuk kebebasan berpendapat sebagaimana diakui dalam Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945. Namun majelis tinggi menilai kebebasan itu tetap harus bisa dipertanggungjawabkan.

Caleg PAN DPRD DKI Jakarta Ini Jadi Tersangka Pidana Pemilu Karena Kampanye di Musala

VIDEO: Polisi Hitung Kebutuhan Jumlah Petugas Pengamanan Saat Debat Capres Ketiga di Hotel Sultan

VIDEO: Enam Anggota Sindikat Narkoba Modus Kemasan Abon Lele Berisi Sabu Diciduk Polda Metro Jaya

"Terkait dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa untuk poin nomor 7, kebebasan berpendapat dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa bukanlah kebebasan mutlak, tetapi kebebasan yang tidak melakukan perbuatan melanggar hukum," kata Majelis.

Terpisah Humas Pengadilan Tinggi Jakarta, Johanes Suhadi mengatakan jika Pengadilan Tinggi Jakarta hanya memperbaiki putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2019.

"Pengadilan Tinggi Negeri hanya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri, jadi hanya merubah putusan saja, nah pertimbangan juga sudah disampaikan oleh majelis hakim kenapa jadi satu tahun," ujarnya.

Pihaknya mengaku sudah menerima dan menimbang atas banding yang diajukan terdakwa, sehingga banding yang diajukan telah memenuhi syarat.

"Artinya permohonan banding formalnya upaya hukum diterima memenuhi syarat, kalo untuk materinya dari satu tahun, yaitu pidana dirubah menjadi 1 tahun dari 1,5 tahun ya," ucapnya. (JOS)

Penulis: Joko Supriyanto
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved