Korupsi di Era Soeharto Sistemik, Hampir Tak Mungkin Bisa Dipecahkan

Dia menilai kasus yang menyeret nama Presiden ke-2 RI Soeharto itu sebagai grand corruption.

Korupsi di Era Soeharto Sistemik, Hampir Tak Mungkin Bisa Dipecahkan
Kompas/Wawan H Prabowo
MANTAN Presiden RI Soeharto 

DIREKTUR Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menyebut korupsi yang terjadi di masa Orde Baru sulit diselesaikan karena sistematis.

Dia menilai kasus yang menyeret nama Presiden ke-2 RI Soeharto itu sebagai grand corruption.

“Korupsi ini sistemik, bukan yang incremental, Soeharto enggak terlibat, Soeharto itu grand corruption. Sebuah korupsi yang melibatkan aparat negara, aparat legislatif, sehingga hampir enggak mungkin grand corruption bisa dipecahkan,” kata Usman Hamid dalam diskusi 'Jangan Lupakan Korupsi Soeharto', di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (6/12/2018).

Ketua DPR: KKB Atau OPM, yang Penting Sikat Dulu Aja

Akibatnya, kata Usman Hamid, banyak rintangan muncul untuk menuntaskan kasus ini. Sementara, praktisi hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar yang juga hadir menjadi pemateri, menyebut setidaknya ada tiga rintangan yang membuat kasus ini stagnan.

“Pertama korupsi itu dilakukan sistemik sedemikian rupa, dibungkus dengan Keppres (keputusan presiden), tentang tata niaga itu sebenarnya korupsi. Kalau Anda periksa di perjanjian dengan BUMN, dengan luar, itu juga terjadi,” papar Fickar.

Kedua, adanya regenerasi koruptor. Menurutnya, korupsi bukannya berkurang, tapi justru menyebar ke berbagai tingkatan. Tidak hanya legislatif, tapi juga sampai kepada yudikatif. Sementara, kata Fickar, tidak ada regenerasi dari para aparat penegak hukum.

Beredar Video Ahok Berterima Kasih kepada Pendukungnya, Kondisinya Kini Lebih Kurus dan Kalem

"Salah satu kegagalannya kita tersandera regenerasi korupsi. Kita lihat faktanya, regenerasinya cepat, aparatnya ya itu-itu juga, ya artinya tidak mampu juga sidangkan perkara-perkara zaman Orde Baru. Terjadilah ada penyanderaan aparat hukum,” ulasnya.

Kemudian yang ketiga adalah soal pembuktian di mata hukum. Merujuk peraturan yang tertuang di KUHAP, ada lima alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa, ditambah alat bukti elektronik.

“Nah ini susahnya, membuktikan alat-alat korupsi di Orde Baru. Agak sulit gitu, siapa yang bertanggung jawab. Mestinya semua orang tahu lah di Keppres, di perjanjian, cuma sulit untuk identifikasi," paparnya.

"Ada kendala di teknis yuridis, di teknis pembuktian. Itulah sebabnya kemudian KPK dikasih kewenangan untuk menembus itu, apa misalnya? Penyadapan,” sambungnya. (Chaerul Umam)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved