TOPIK
Info DPD RI
-
Ketua DPD RI meyakini, penguatan basis pertahanan dan keamanan di Laut NTT akan meningkatkan kepercayaan investor asing untuk berinvestasi.
-
Pada saat ini ditemukan peraturan daerah yang ternyata tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.
-
Menurut Filep Wamafma, kekecewaan masyarakat bukan hanya pada OPM tapi pada pelaku pelanggaran HAM yang juga dilakukan oleh oknum Aparat negara.
-
Anggaran untuk daerah khusus semestinya dikelola dan diawasi dengan cara khusus, begitu pula dengan desain pengawasan dananya.
-
Bicara soal kesetaraan akses vaksin covid, bukan lagi berbicara soal laki-laki dan perempuan, tapi lebih berbicara peran dan fungsinya.
-
Rapat Audiensi ini dilakukan secara daring dengan perwakilan masyarakat Kampung Bugis dan Pantai Amal, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.
-
Wakil Ketua PPUU DPD RI, Ajbar menilai permasalahan yang muncul terkait perpres ini adalah ketidaksesuaian substansi.
-
Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini juga meminta semua akses pintu masuk perbatasan wilayah harus dijaga ketat dengan protokol kesehatan.
-
Revisi UU Nomor 24/2007 dibutuhkan untuk memperkuat payung hukum BNPB, baik itu untuk anggaran atau memperjelas koordinasi antara pusat dan daerah.
-
Perkawinan di usia anak atau usia muda bagi dr Jihan, memunculkan tiga resiko besar baik secara Biologis, Psikis maupun Kerugian Negara.
-
BULD DPD RI juga menyoroti beberapa kelemahan terkait dengan pembuatan Perda yang kerap melupakan kepentingan yang lebih luas.
-
Perlu adanya layanan konsultasi penyelesaian konflik dalam rumah tangga, kesehatan mental dan juga kondisi keuangan melalui lintas Kementerian.
-
SDM yang handal dan kreatif juga bisa membantu memaksimalkan infrastruktur yang sudah dibangun.
-
Sudah selayaknya miras diatur dalam aturan hukum yang tegas, komprehensif, jelas, dan berlaku secara nasional.
-
LaNyalla menerangkan, fasilitasi itu dimaksudkan agar para penyintas bencana alam tidak terus bergantung kepada bantuan yang terbatas.
-
Filep meminta agar proses yang dilakukan benar-benar diawasi secara ketat, jangan sampai tujuan afirmasi presentase untuk OAP dikurangi secara jumlah.
-
Hal itu dilakukan agar masyarakat segera mendapat kesimpulan kegunaan statin ini agar memiliki alternatif obat untuk pasien Covid-19.
-
Selain pertumbuhan ekonomi dan sektor riil, industri hilir pertanian akan berpengaruh pada serapan tenaga.
-
Kampanye cinta produk lokal menjadi momentum juga bagi petani untuk kembali bangkit meningkatkan produksi komoditas pangan dalam negeri.
-
Sejak amandemen UUD 1945, DPD memiliki kedudukan yang sejajar dengan tujuh lembaga negara lainnya yaitu MPR, DPR, Presiden, MA, MK, KY dan BPK.
-
Pemerintah harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta Badan Musyawarah Desa (BMD). Sebab, masih banyak potensi desa yang belum tergarap.
-
Selain dapat mengurangi volume sampah yang ada di Indonesia, kerajinan ecobrick juga bisa bermanfaat dan bernilai ekonomis.
-
Penurunan angka stunting di wilayah NTT dari 35,4 persen pada 2018, menjadi 30,3 persen pada 2019. Sementara hingga Agustus 2020, sebesar 27,5 persen.
-
Sejauh ini ada dua langkah yang lazim dalam pembuatan sertifikat tanah yaitu melalui notaris/PPAT atau kantor BPN sesuai lokasi tanah.
-
Sebagai daerah kepulauan, akses utama di Belitung menggunakan kapal dan pesawat. Barang-barang dari pulau pun wajib dikirimkan lewat laut dan udara.
-
Senator Papua Barat, Filep Wamafma, yang sejak awal gencar menyuarakan penolakan Perpres 10/2021, mengucapkan terima kasih atas sikap Presiden Jokowi.
-
Nono mengingatkan agar pengusaha dan perusahaan yang mengikuti program ini harus menjamin bahwa vaksin diberikan secara gratis dan tidak memotong gaji
-
Menurut LaNyalla, penataan area perhutanan sosial harus menargetkan tercapainya kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar hutan.
-
Revitalisasi pasar diharapkan jadi sentra pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19. Salah satunya dengan menggunakan teknologi digital.
-
Pemerintah harus mengusut pemilik drone bawah laut yang ditemukan nelayan di perairan Selayar sekaligus mengevaluasi sistem pertahanan laut khususnya.
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved