Tak Lapor Polisi, Said Didu Minta Warganet Cari Motornya yang Hilang Dimaling Orang

Di sisi lain, kata Dadan saat mengemukakan argumen mengenai penolakan penggantian MBG dengan uang tunai, program MBG dijalankan untuk meningkatkan dan memutarkan rantai pasok ekonomi desa hingga terbentuk ekosistem. 

"Kita kan ingin membangun rantai pasok, membentuk ekosistem. Satu SPPG (dapur umum) itu akan mendorong kemandirian pangan lokal dan ketahanan pangan lokal," ucapnya.

Setiap SPPG, kata Dadan, membutuhkan sekitar 5 ton beras. 

Beras itu diserap dari daerah setempat ataupun daerah penghasil beras.

Oleh karenanya, petani mendapatkan permintaan tinggi sehingga nilai tukarnya pun terjaga. 

"Satu SPPG itu kan setiap bulan butuh 5 ton beras. Itu setara dengan 10 ton gabah kering giling. Jadi berapa hektar? Ada 2 hektar luas panen yang (dimanfaatkan) satu SPPG," jelas Dadan.

Beragam pendapat pun bersusulan mengisi kolom komentarnya.

@bhsmozady: banyaknya kasus keracunan MBG tapi ga ada yg ditindak oleh aparat penegak hukum. ga ada penyelidikan padahal kasus berulang.... keracunan makanan di luar MBG apa itu di hajatan dll selalu diselidiki dan biasane ada tersangka.. pembiaran terstruktur...

@seringham62617: Makanan Bergizi Gratis jgn dihapus, cukup dievaluasi. Yg menolak rata-rata sudah tak punya anak sekolah, jadi tak merasakan manfaatnya. Padahal bagi keluarga kecil, satu porsi bergizi buat anak sangat berarti. Jgn sampai kepentingan politik menutup mata pada masa depan generasi

@Singa_Nala: Tetangga saya baru dapat proyek itu, kalau dihentikan dia gak balik modal dong 

@NasQorni: Program MBG yang tidak tepat juga tidak sesuai rencana, malahan sebalik nya bikin susah orang tua murid juga guru2 nya di sekolah, dasar belgedes prettt

Kasus Keracunan Masal MBG

Diketahui, sejumlah kasus keracunan massal terkait MBG menimbulkan kekhawatiran publik.

Pada Senin (5/5/2025), sebanyak 121 siswa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu MBG.

Kejadian serupa terjadi di Sleman, DIY pada Rabu (13/8/2025), melibatkan siswa dari tiga SMP. Sementara di Garut, Jawa Barat, sebanyak 569 siswa mengalami gejala serupa pada pertengahan September.

Baca juga: Dedi Mulyadi Ancam Geng Motor Ridwan Kamil: Anda Tidak Akan Pernah Bisa Lari

Kasus terbaru tercatat di Baubau, Sulawesi Tenggara, Selasa (16/9/2025), di mana 46 siswa mual dan pusing setelah menyantap menu ayam woku yang disajikan dalam program MBG.

Beberapa di antaranya harus mendapat perawatan medis.

Desakan Evaluasi Program MBG

Ikatan Alumni Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (IKA ISMEI) mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Pasalnya, meski program MBG dinilai sebagai program strategis dalam upaya pengentasan stunting dan pembangunan sumber daya manusia, IKA ISMEI menilai masih banyak kendala yang harus segera dibenahi, terutama menyangkut keamanan pangan, distribusi dapur, dan pengawasan lapangan.

Hal ini menyusul sejumlah insiden yang mencuat dalam beberapa bulan terakhir.

"IKA ISMEI menekankan MBG harus tetap berlanjut, bukan dihentikan, karena manfaat jangka panjangnya sangat besar bagi generasi penerus bangsa," ungkap Ketua Umum IKA ISMEI, Bahtiar Sebayang dalam siaran tertulis pada Senin (22/9/2025).

"Namun, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan, terutama di titik-titik yang telah menimbulkan dampak negatif seperti keracunan, makanan basi, distribusi buruk, dan ketidakmampuan dalam menjaga standar hygiene dan keamanan pangan," bebernya. 

"Program MBG ini sebetulnya adalah investasi masa depan. Untuk anak-anak, ibu hamil, untuk memperbaiki gizi dan menangani stunting, juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal karena melibatkan UMKM, mitra dapur, dan penyedia bahan baku lokal," ungkapnya.

"Program bagus, sangat dibutuhkan," tambah Bahtiar.

Tak hanya banyaknya kasus keracunan, IKA ISMEI menyoroti belum meratanya penyaluran MBG.

Wilayah Indonesia Timur, misalnya, masih menghadapi kendala dalam kesiapan operasional maupun infrastruktur pendukung.

Hingga Agustus 2025, tercatat hanya 6.000 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. 

Padahal Pemerintah menargetkan total sebanyak 30.000 dapur MBG aktif hingga Desember 2025 dengan jangkaauan 82,9 juta jiwa pada akhir tahun 2025. 

"Artinya, masih ada sekitar 24.000 dapur yang harus dibangun atau diverifikasi dalam waktu yang relatif singkat," imbuhnya.

Terkait hal tersebut, IKA ISMEI mengajukan lima langkah perbaikan, yaitu:

• Evaluasi menyeluruh SOP: mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi dan penyajian.
• Pengawasan ketat lintas lembaga: melibatkan Badan Gizi Nasional, Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, ahli gizi, dan lembaga independen.
• Perbaikan wilayah prioritas: fokus pada daerah dengan insiden tertinggi seperti Garut, Brebes, Sukoharjo, serta wilayah Indonesia Timur.
• Menjamin keberlanjutan program: menjadikan MBG sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.
• Komitmen penyelenggara yayasan: memastikan tidak ada penyelewengan dan menjaga kualitas dapur MBG sesuai standar keamanan pangan.

"Dewan Pengurus Pusat (DPP) IKA ISMEI juga meminta pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama agar MBG berjalan dengan baik, aman, dan mampu memberdayakan ekonomi lokal," jelasnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.