Tak Lapor Polisi, Said Didu Minta Warganet Cari Motornya yang Hilang Dimaling Orang

Rentetan kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah Nusantara dalam sepekan belakangan disesalkan banyak pihak.

Program yang senyatanya bertujuan untuk mencegah stunting itu justru menuai menuai kritik dari masyarakat. 

Satu di antaranya dilontarkan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.

Dirinya menilai Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Giban Rakabuming Raka itu menyimpan banyak persoalan di lapangan.

Said Didu menyampaikan enam poin yang menurutnya merupakan fakta lapangan dari pelaksanaan program tersebut. 

Di antaranya, ia menyebut telah terjadi kasus keracunan makanan, rendahnya minat siswa terhadap makanan yang disediakan, hingga meningkatnya beban psikologis siswa dan guru.

"Fakta di lapangan: keracunan, sebagian besar anak-anak sekolah tidak suka, MBG bahkan sudah menjadi beban psikologis anak-anak sekolah," ungkap Said Didu lewat twitter atau X pribadinya, @msaid_didu pada Selasa (23/9/2025).

"Guru-guru habiskan waktu sekitar dua jam untuk ngatur makan anak-anak sekolah lewat MBG, rawan sabotase, dan habiskan uang rakyat ratusan triliun,” bebernya.

Baca juga: Kapolri Nyalip Prabowo Bentuk Tim Reformasi Polri, Said Didu: Perlawanan kepada Presiden? 

Pernyataan Said Didu itu merujuk pemberitaan Kompas.com pada hari ini, Selasa (23/9/2025).

Dikutip dari Kompas.com, Kepala Badan Bizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tidak ingin program Makan Bergizi Gratis (MBG) diganti dengan pemberian bantuan uang tunai. 

Ia menilai, pemberian uang tunai untuk rakyat yang membutuhkan sudah diwakili oleh Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

Program MBG pun sudah didiskusikan dan dirancang sejak lama oleh Presiden Prabowo Subianto. 

"Program ini dirancang, kan sudah diskusi lama. Dan program ini adalah untuk intervensi pemenuhan gizi. Untuk uang tunai kan sudah ada Bantuan Langsung Tunai. Jadi kita tidak ingin melakukan itu," kata Dadan usai konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

Dadan beralasan, pemberian uang tunai justru akan mempermudah penyelewengan.

Ia mencontohkan satu kasus di Sumatera Utara, ketika salah seorang warga memanfaatkan dana bantuan dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) milik anak untuk membayar hal lain, bukan SPP sekolah.